BPJS Diuntungkan di Masa Pandemi

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menuding BPJS Kesehatan menjadi pihak yang diuntungkan selama pandemi covid-19. Dewan akan tetap berusaha untuk mencari solusi terkait keluhan masyarakat terkait BPJS.
Menurut anggota Komisi B DPRD Makassar, Gallmerya Kondodura, banyaknya keluhan dari masyarakat soal tagihan BPJS melonjak, tarif kelas BPJS naik dan warga kurang mampu pengguna BPJS untuk dialihkan ke KIS, itu sudah sulit.
“Sebenarnya saya sudah pernah coba bicara dengan Wali Kota Makassar, tapi kan wali kota berganti lagi. Mungkin kita akan bicarakan lagi. Kita berencana alokasikan anggaran demi warga miskin kita untuk membayarkan BPJS yang menunggak, agar bisa diberikan KIS. Hanya saja, payung hukum untuk itu tidak ada, inilah yang menjadi kendala kita,” ungkapnya di DPRD Makassar, Kamis (2/7).
Legislator Fraksi PDIP Makassar ini menambahkan, pelayanan tidak dapat dilakukan jika masyarakat tidak menyelesaikan tunggakan, sedangkan BPJS tidak memperhitungkan masyarakat tersebut kurang mampu.
“Karena salah satu syarat untuk peralihan BPJS ke KIS adalah harus bersih dari tunggakan, nah disinilah persoalannya. Ada beberapa masyarakat pengguna BPJS yang hingga hari ini memang tergolong kurang mampu sehingga banyak tunggakan,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo, menuturkan, BPJS Kesehatan tidak mengenal penundaan dan keringanan seperti pajak dan lain-lain.
“Sekarang yang untung ini adalah BPJS, karena orang membayar tapi tidak ada orang yang pergi ke rumah sakit, sedangkan jumlah pasien di rumah sakit berkurang jauh. Kenapa tidak ada keringan BPJS dan tidak ada kewenangan untuk meringani biaya penagihan untuk masyarakat miskin,” ujarnya.
“Untuk itu, kita harus pikirkan bersama, karena banyaknya masyarakat kita yang menunggak BPJS, bukan karena sengaja untuk menunggak, tapi memang mereka tidak mampu membayar,” tutup Hasanuddin Leo.(ita)