MAKASSAR, BKM — Penyaluran bantuan sosial tunai (BST) gelombang ketiga kini tengah berlangsung di kantor PT Pos Indonesia. Namun, proses pembagian dana bagi warga terdampak covid-19 ini mengabaikan protokol kesehatan.
Seperti yang terlihat di kantor Pos Indonesia Kota Makassar, Jalan Slamet Riyadi. Hanya berjarak beberapa meter dari Balai Kota.
Para calon penerima tampak bergerombol dan berdesak-desakan. Tak ada jarak di antara mereka. Kursi diposisikan saling berdekatan dan dibiarkan diduduki saling berdekatan. Kondisi ini berlangsung di tengah upaya pemkot menekan penyebaran dan penularan covid-19.
Dari pantauan BKM, Kamis siang (9/7), antrean warga yang menunggu giliran untuk pencairan BST sangat padat. Salah satunya Ibu Titi (75). Warga Jalan Kijang sudah mulai ikut antrean sejak pukul 09.00 Wita. Dia datang di kantor pos ditemani anaknya. Bantuan sosial ini yang hendak diterimanya berupa uang tunai senilai Rp600 ribu. Ini merupakan bantuan tahap ketiga yang didapatnya. Uang tersebut dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan modal usaha jualan nasi kuningnya.
“Ke sini (kantor pos) saya naik mobil angkutan. Sengaja datang lebih awal pagi-pagi sekitar jam 9, biar lebih segar. Apalagi saya sudah tidak kuat berdiri lama,” tutur Titi.
BST yang diterima Ibu Titi, diakuinya merupakan bantuan yang pertama kali didapatnya. Sebelumnya, ia tak mendapat bantuan apapun dari Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Sosial (Dinsos).
“Ini kan bantuan bagi masyarakat terdampak covid-19, dan saya dapat. Sudah tiga kali terhitung sampai bulan Juli ini. Sebelumnya belum pernah ada bantuan-bantuan saya terima. Baru kali ini BST saya terima dan saya tentu bersyukur,” tambahnya.
Senada dengan itu, Mantang (65), warga Jalan Rappocini yang sehari-harinya jualan manisan, mengaku bersyukur atas adanya bantuan sosial yang diterima. Sama seperti Ibu Titi, Mantang juga baru kali mendapatkan bantuan dari Dinsos Kota Makassar.
“Saya hari-hari jualan manisan. Hanya dari situ sumber pendapatan. Dengan adanya bantuan ini bisa menambah modal dan tutupi biaya kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.
Pencairan dan penyaluran dana bantuan sosial di kantor Pos Indonesia pusat di wilayah Kota Makassar, dia ketahui dari penyampaian ketua rukun tetangganya (RT). Dirinya mendapatkan bantuan sosial setelah menyetor kartu keluarga (KK) kepada ketua RTnya. Itu dilakukan pada sekitar April lalu.
“Mungkin karena melihat kondisi saya yang tergolong masuk keluarga tidak mampu, makanya mendapatkan bantuan. Saya berharap bantuan sosial tetap berjalan dan diterimanya,” tandasnya.
Rapid Test di Pemukiman
Upaya melandaikan penyebaran covid-19 di Kota Makassar semakin massif dilakukan. Selain pembatasan pergerakan penduduk antarwilayah, pemerintah kota juga berencana melakukan random rapid test kepada warga yang masih membandel dengan tidak menggunakan masker di tempat-tempat umum.
Hal ini diungkapkan Penjabat Wali Kota Rudy Djamaluddin saat bertemu dengan Komandan Pangkalan Utama TNI AL VI (Danlantamal VI) Makassar Laksamana Pertama TNI Hanarko Djodi Pamungkas. Pertemuan berlangsung di Markas Komando Lantamal VI Makassar, Jalan Yos Sudarso, Kamis (9/7).
“Menyelesaikan covid-19 ini harus diprioritaskan pada hulunya. Sebanyak apapun rumah sakit disiapkan tidak akan selesai jika hulunya tidak perhatikan. Makanya, itu kita massifkan edukasi, preventif dan pengawasan. Kita tidak bisa salahkan masyarakat hanya karena kurang edukasi. Kita ingin tegas supaya tercipta kesadaran. Warga Makassar memiliki karakter yang gigih jika memperjuangkan sesuatu. Jika ini dikelola dengan edukasi yang baik, maka secara otomatis akan tercipta kedisiplinan yang kuat yang bermuara pada perubahan kebiasaan, dan akhirnya menjadi budaya sehari-hari,” ujar Rudy.
Selain pembatasan pergerakan antarwilayah, Rudy juga menjelaskan rencananya melakukan rapid test di tempat kepada warga yang ditemukan tidak menggunakan masker saat berada di tempat umum. Sikap tegas ini bagian dari pengawasan yang nantinya perlahan-lahan akan mengubah kebiasaan orang untuk selalu mengenakan masker.
“Tim kita akan bergerak ke ruang-ruang publik, baik itu di pasar, di mal, taman-taman kota, serta kawasan pemukiman. Jika ada warga kita yang ditemukan tidak menggunakan masker, maka akan kita lakukan random rapid test sambil membagikan masker. Ini juga bagian dari pengawasan kita agar tercipta kepatuhan untuk kebaikan bersama,” lanjutnya.
Selain membahas sejumlah metode penerapan Perwali 36 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19, Rudy bersama Hanarko Djodi juga melakukan sosialisasi langsung penggunaan masker di Kompleks Perumahan Angkatan Laut Dewa kembar. Sambil berjalan memasuki area kompleks, Rudy menemui sejumlah warga dan mengingatkan pentingnya menggunakan masker.
Bukan hanya warga dewasa, Rudy bersama Hanarko Djodi juga menemui sekelompok anak-anak yang tengah bermain di sekitar kompleks. Mereka diajak berbincang tentang virus corona. Sambil memberikan edukasi, anak-anak ini juga dibagikan masker untuk digunakan saat bermain bersama teman-temannya.
Di tempat ini pula, Rudy memberikan apresiasi terhadap inovasi jajaran Lantamal VI Makassar yang memberlakukan penggunaan gelang warna-warni sebagai identifikasi risiko terpapar covid-19. Penggunaan gelang ini mempermudah para personel dan penghuni kompleks ketika berada di lingkungan rumah atau kerja.
Menurut Hanarko Djodi, penggunaan gelang ini berlaku pada jam kerja maupun di luar jam kerja. Tujuannya untuk mengidentifikasi risiko terpapar berdasarkan mapping lokasi tempat tinggal dan lingkungan tempat kerja.
“Untuk gelang berwarna hijau itu artinya berisiko rendah dan digunakan oleh personel dan keluarga yang tinggal di kompleks, mess, rumah jabatan Lantamal VI. Sedang gelang berwarna kuning artinya berisiko sedang, digunakan oleh personel dan keluarga yang tinggal di luar kompleks Lantamal VI. Sedangkan gelang warna merah itu digunakan oleh personel dan penghuni kompleks yang berinteraksi langsung dengan masyarakat umum atau pasien covid-19 seperti personel rumah sakit, Dinas Kesehatan, personel dalam kategori ODP, PDP, pegawai koperasi, dan aktifitas sejenisnya,” jelas Hanarko Djodi.
Melihat hal itu, Rudy berharap kelompok masyarakat lainnya juga menciptakan inovasi, yang tujuannya untuk memotong mata rantai penyebaran virus ini.
ASN Maros Didata
Guna mendukung penerapan perwali di Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Maros mulai melakukan pendataan aparatur sipil negara (ASN) yang berdomisili di Makassar dan bekerja di beberapa instansi pemerintah. Mereka dibuatkan surat keterangan dari BKPSDM Maros.”
Sebelum perwali diberlakukan, bupati Maros sudah memerintahkan bagian kepagawaian mendata jumlah PNS yang beralamat Makassar untuk dibuatkan surat keterangan,” ujar Kabag Protokol Pemkab Maros Hj Darma Sukiman, kemarin.
Ditambahkan Darmawati, untuk masyarakat Maros atau sebaliknya yang bekerja di perusahaan BUMN dan swasta, tentu mereka juga melakukan upaya memberikan surat keterangan dari perusahaan di mana ia bekerja. Pemilik perusahaan jauh sebelum diberlakukan Perwali Makassar ini pasti sudah berupaya mencari jalan agar karyawanya dibekali surat keterangan bebas covid. (arf-rhm-ari)
