MAKASSAR, BKM — Pertarungan memperebutkan kursi nomor satu di Partai Golkar Sulsel telah dimulai. Sedikitnya ada sembilan bakal calon suksesor HAM Nurdin Halid (NH) yang selama ini menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) ketua DPD I.
Musyawarah daerah (musda) ke X untuk memilih ketua baru rencananya dihelat, Minggu (26/7) mendatang. Sejumlah anggota DPR RI dari Partai Golkar akan maju ke tengah gelanggang. Yakni Hamka B Kady, Andi Rio Padjalangi dan Supriansa.
Mereka akan beradu strategi dengan kandidat lain. Seperti Bupati Pangkep Syamsuddin A Hamid, dan Wali Kota Parepare HM Taufan Pawe (TP). Termasuk sejumlah politisi Golkar senior, di antaranya Edy Baramuli, Andi Syamsu Alam Mallarangeng, Abdillah Nasir, dan HA Kadir Kalid.
Soal peta kekuatan, banyak yang memperkirakan jika Supriansa bakal melenggang mulus di musda mendatang. Meski keanggotaannya di Partai Golkar masih seumur jagung, namun mantan wakil bupati Soppeng ini telah mendapatkan rekomendasi dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Tak hanya itu, Supriansa yang juga anggota Dewan Kehormatan DPP Golkar juga telah mengabulkan tuntutan Iskandar Zulkarnain Latief dan Hoist Z Bachtiar untuk tetap menjabat sebagai plt ketua DPD II Golkar Sinjai dan Golkar Gowa.
Meski demikian, dua kepala daerah tidak bisa dianggap remeh, yakni Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid dan Wali Kota Parepare Taufan PaweP. Keduanya merupakan kader yang sudah berkiprah di partai berlambang pohon beringin rindang selama belasan tahun.
Tak hanya itu, sejumlah nama juga diperkirakan dapat melakukan koalisi atau membangun poros guna bersaing memperebutkan kursi yang akan ditinggalkan NH.
Supriansya mengaku jika dirinya maju di musda untuk menjadi perekat sesama kader. Hal tersebut disampaikan Supriansa usai mengembalikan formulir bakal calon ketua di DPD I Golkar Sulsel, Selasa (21/7).
Ia memutuskan untuk ikut bertarung didasari niat untuk mensolidkan kader Golkar, menyatukan faksi-faksi yang ada di internal partai.
“Di awal saya belum berpikir mau maju. Seiring berjalannya waktu, kita saksikan bersama bahwa di Golkar Sulsel ini ada faksi-faksi. Itu perhatian saya, untuk menjadi jalan tengah di antara faksi itu. Saya ingin jadi jalan tengah, karena saya tidak memiliki konflik dengan faksi-faksi yang ada sekarang ini,” jelas Supriansa.
Dia meyakini, dirinya bisa diterima semua kelompok yang ada. Karena itu ia dirinya membulatkan tekad untuk maju di Musda Golkar ke X ini. “Saya ingin jadi perekat. Niat saya ingin mensolidkan Golkar. Yang bilang saya maju karena ada niat maju di pilgub, sama sekali tidak ada dalam benak saya,” tegasnya.
Meski sebagai orang baru di Partai Golkar, Supriansa sangat memahami posisi itu, sehingga dirinya meminta rekomendasi dari DPP Golkar yang ditandatangani Ketua Umum Airlangga dan Sekjen Lodwijk F Paulus.
“Saya direkomendasikan sebagai calon, bukan bakal calon. Tapi sekali lagi saya sampaikan niat saya maju bukan mengejar jabatan. Saya mau jadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Bermanfaat bagi kader, dan tentunya masyarakat Sulsel,” terangnya.
Selain Supriansa yang telah mendapat rekomendasi DPP, Korbid DPD I Golkar Sulsel Syamsul Alam Mallarangeng juga tengah menunggu restu dari Airlangga. “Selain dorongan dan support teman-teman pengurus, tentu keikutsertaan saya atas izin Ketum Pak Airlangga Hartarto,” kata Syamsul Alam Mallarangeng.
Apalagi, Airlangga membuka ruang selebar-lebarnya bagi seluruh kader Golkar untuk ikut berkompetisi dalam bursa calon ketua Golkar Sulsel untuk periode kepemimpinan selanjutnya.
“Pak Ketum orangnya sangat demokrasi. Ingin melihat kader-kader Golkar lebih maju. Makanya, diskresi yang dikeluarkan itu memang untuk mereka yang tidak memenuhi syarat guna mencalonkan diri. Sama seperti saya ini. sudah meminta izin juga dan sementara dalam pengurusan,” terangnya.
Jadi, menurut Syamsul Alam, diskresi yang diberikan DPP merupakan hal biasa dan tidaklah istimewa. Karena siapa pun kader partai yang ingin maju di perhelatan musda namun tidak memenuhi syarat, bisa mendapatkannya.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi Golkar Sulsel Muhammad Risman Pasigai, mengatakan semua kader yang tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri maju bertarung di Musda Golkar X bisa mengajukan diskresi ke DPP.
“Seperti Pak Supriansah, Pak Syamsul Alam, itu bisa. Apalagi Pak Ketum juga membuka pintu seluas-luasnya untuk kader yang mau mencalonkan diri maju di musda,” ujar MRP.
Satu nama yang patut diwaspadai, yakni HA Kadir Halid yang juga adik kandung NH. Mantan ketua Fraksi Golkar DPRD Sulsel ini mengklaim telah mendapat 10 dari 30 suara yang akan diperebutkan di musda nantinya.
“Saya maju salah satunya didukung oleh 30 persen pemilik suara. Itu kita sudah aman. Sebab sudah ada 10 atau 30 persen pemilik suara yang menyatakan mendukung,” ujar Kadir Halid usai mengembalikan formulir, kemarin.
Money Politik
Pengamat politik Dr A Ali Armunanto menyebut, yang pas menggantikan NH adalah kader dengan wawasan politik yang luas dan punya visi organisasi kuat. “Kenapa harus seperti itu? Karena Golkar sekarang tersandera oleh kepentingan kelompok. Sehingga saya rasa harus ada tokoh Golkar yang bisa mengembalikan ke rel organisasinya, dengan visi kepartaian yang kuat dan tidak tersandera oleh kepentingan faksi, tapi mampu mengakomodasi kepentingan organisasi,” jelasnya ketika dihubungi, kemarin.
Terkait isu akan adanya money politik pada musda mendatang, Ali Armunanto meyakininya. “Saya rasa pasti ada money politik ikut bermain. Karena ada banyak tokoh-tokoh Golkar yang mengincar posisi ini, dan ada banyak kepentingan yang ikut bermain,” jelasnya.
Dr Firdaus Muhammad dari UIN Alauddin Makassar, menilai jika calon ketua Golkar Sulsel haruslah kader loyalis. Memahami ideologi partai serta mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan perolehan suara partai. “Selain itu, terbebas dari money politics,” tandasnya.
Melebihi Reputasi NH
Dosen politik Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto mengemukakan bila dari data pendaftar, polanya masih persaingan klub status quo versus pro perubahan. Dengan calon pendukung status quo masih dominan.
Mereka adalah loyalis NH yang sudah mempersiapkan strategi dan taktik memperoleh dukungan, bahkan sebelum musda. Nama-nama seperti Hamka B Kady, Syamsuddin Hamid dan Kadir Halid adalah para suksesor ketua DPD yang didukung NH. Tentu mereka punya dinamika internal tersendiri, yang akan berebut dukungan internal dan eksternal.
“Kehadiran nama-nama penantang dari klub pro-perubahan, seperti Supriansya dan Andi Rio ini semakin optimis melanjutkan pencalonan. Supriansa bahkan sudah mendapat sinyal dukungan melalui diskresi dari Ketum Airlangga Hartarto. Di Golkar, ada kewenangan diskresi yang dimiliki ketua umum,” jelas Luhur. Menurutnya, wewenang diskresi itu bersifat lex spesialis dan bahkan bisa menganulir ketentuan yang sudah ada. Termasuk persyaratan calon ketua. Setelah memperoleh diskresi untuk tiket pencalonan, tugas selanjutnya tinggal merebut dukungan para pemilik suara. Selama ini, mayoritas pemilik suara itu sudah menunjukkan dukungan pada calon yang dukung NH.
“Kalau Golkar ini mengembalikan kejayaan, maka suksesor NH harus punya kualifikasi kepemimpinan yang melebihi reputasi NH. Golkar sekarang menghadapi persaingan dengan partai-partai lain dengan kepemimpinan semakin agresif,” terangnya. (rif)
