DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menilai, salah satu indikator kinerja pemerintahan Kota Makassar kurang efektif karena masih ada jabatan lowong. Kondisi itu menghambat kinerja, belum lagi ada pejabat pemerintahan yang masih rangkap jabatan.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Nunung Dasniar, mengatakan, mengisi jabatan lowong dengan pejabat yang memiliki pekerjaan lain adalah solusi kurang efektif. Sebab ada dua tugas yang berbeda. Padahal, masih ada pejabat dalam satu instansi yang seharusnya diberdayakan.
“Kenapa tidak maksimalkan pejabat lain yang mengisi kekosongan itu. Jangan pejabat yang sudah ada kerjanya ditimpal lagi dengan pekerjaan lain, jadi tidak fokus. Itu sudah terbukti saat mengevaluasi kinerja SKPD melalui monev dewan kemarin,” ungkapnya, Rabu (26/8).
Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini-pun mendesak Pemerintah Kota Makassar dapat menyelesaikan masalah kekosongan jabatan. Jika tidak, sejumlah program pemerintahan akan terpengaruh oleh pemangku kebijakan yang kosong. Karena itu, ia mendesak pemerintah kota lebih proaktif meminta jawaban dari hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai pengisian jabatan lowong tersebut.
“Ini harus menjadi perhatian pemerintah kota agar program pemerintahan ini bisa berjalan normal kembali. Karena beberapa kurun waktu ini ada pejabat yang pensiun atau meninggal yang akhirnya jabatan itu kosong. Ini yang harus dicarikan cela bagaimana solusi untuk itu,” bebernya.
Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Makassar, Aswar ST juga menegaskan, pemerintah harus mengoptimalkan kinerja utamanya dalam pelayanan publik. namun dengan kosongnya posisi jabatan di pemkot Makassar tentu berpengaruh terhadap pengoptimal kinerja uatamanya dalam menangani covid-19.
“Kalau memang masih ada jabatan kosong yah harus diisi dong. Pemkot harus mempertimbangkan dari beberapa aspek jika jabatan ini kosong dan kalau rangkap jabatan gimana, pasti tidak efektif juga kerjanya. Kan banyak SDM yang bisa mengisi posisi itu, yang sesuai bidangnya tentunya,” jelasnya.
“Dengan posisi kekosongan jabatan ini saya harap pemerintah segera mengisi jabatan itu dan melakukan evaluasi kinerja apakah ada pelayanan yang terhambat atau yang kurang, saya kira itu perlu,” tambahnya. (ita)
