DPRD Bakal Telusuri Kebijakan Bupati yang Tak Prosedural

TAKALAR, BKM — Jawaban Pemerintah Kabupaten Takalar pada rapat paripurna hak interpelasi, ditolak anggota DPRD Takalar pengusul hak interpelasi. Karena jawaban itu dinilai tidak rasional dan terkesan asal bunyi (asbun).
DPRD Takalar pun berencana menggunakan hak angket sebagai langkah untuk menelusuri dan memeriksa sejumlah kebijakan Bupati Syamsari Kitta yang tidak prosedural.
Penggunaan hak angket ditempuh separuh isi parlemen Takalar. Selain karena jawaban yang dilontarkan, Plh Sekda Takalar, Rahmansyah Lantara selaku perwakilan bupati ditolak mentah-mentah oleh pengusul hak interpelasi, DPRD Takalar juga menilai Bupati Syamsari Kitta terlalu arogan menjalankan kepemimpinan dan kerap melecehkan eksistensi DPRD Takalar.
”Kami akan usulkan hak angket guna memeriksa serangkaian kebijakan bupati yang kami anggap tidak prosedural, arogansi kepemimpinannya dan amburadulnya tata kelola pemerintahan adalah alasan yang tepat hak angket dikedepankan,” kata Ketua DPRD Takalar, Muhammad Darwis Sijaya, Sabtu (3/10).
Sayangnya, dalam perjalanan menuju hak angket, beberapa anggota dewan pengusul hak interpelasi mulai menarik dukungan dan menolak bergabung dengan anggota dewan yang telah bertanda tangan hak angket.
Mereka yang menarik dukungan untuk hak angket, antara lain Aswin Tawang dari Fraksi Gerindra dan Bakri Sewang Ketua Fraksi PAN. Termasuk anggota dewan dari Partai Nasdem. ang mengontrol tiga kursi, perlahan tapi pasti juga akan menarik dukungan setelah ada perintah dari DPW Nasdem Sulsel.
”Apa boleh buat, kami terpaksa menarik dukungan untuk ikut hak angket. Karena perintah partai, saya dihubungi oleh DPW PAN untuk tidak bertanda tangan hak angket,” aku Bakri Sewang, Minggu (4/10).
Demikian pula dengan Aswin Tawang, legislator Gerindra ini juga mengaku belum menandatangani usulan hak angket karena belum ada perintah dari Fraksi Gerindra.
”Pada prinsipnya saya ingin berada di barisan rakyat. Tetapi apa yang bisa saya lakukan kalau belum ada perintah dari partai,” ujar Aswin Tawang.
Adapun anggota DPRD Takalar yang masih setia digaris pro rakyat, yakni Ketua DPRD Takalar, Muhammad Darwis Sijaya, Wakil Ketua DPRD, HM Jabir Bonto, Ahmad Jaiz, Hairil Anwar, dan Melinda Meypayana (ketiganya dari PKS), H Bahar Bani, dan Abrianti Nasir (Hanura), H Abdul Haris dan H Bahtiar Syam (PKB), H Andi Noor Zaelan (PDI Perjuangan) dan legislator Golkar, Wahyu Eka Putra. (ira/b)