MAKASSAR, BKM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mewacanakan akan menggelar hak angket bagi Penjabat Wali Kota Rudy Djamaluddin. Hal itu sebagai buntut kekecewaan legislatif terhadap kinerja Rudy. Khususnya, terkait penanganan dan transparansi penggunaan dana covid-19.
Oleh Rudy, rencana anggota dewan itu ditanggapi dingin. Ketika ditanya kemungkinan DPRD Makassar menggelar hak angket, ia hanya menjawab singkat dengan mengatakan itu merupakan hak para wakil rakyat.
“Itu hak mereka. Saya cuma mau bekerja. Bekerja untuk rakyat. Haknya mereka,” katanya singkat saat ditemui wartawan di lantai 11 Menara Balai Kota, kemarin.
Pengamat pemerintahan Andi Luhur Prianto, mengatakan eksperimen penggunaan hak angket oleh DPRD Kota Makassar sudah pernah coba dilakukan pada penjabat wali kota sebelumnya.
Ketika itu soal pengembalian jabatan hasil rekomendasi Kemendagri. Namun dalam perkembangannya, hak penyelidikan yang dimiliki DPRD itu tidak pernah terlaksana.
“Jadi silakan saja, kalau betul-betul dianggap memenuhi syarat. Di samping soal dukungan politik, hak angket juga ada syarat penggunaannya,” terangnya, Senin (5/10).
Dia melanjutkan, soal isu transparansi anggaran covid-19, mesti dijelaskan soal kebijakan pemerintah daerah apa yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Apalagi soal transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah sudah ada tatanannya juga.
“Saya kira hulu persoalannya di komunikasi DPRD dan pemkot. Isu-isu seperti pengelolaan anggaran covid-19 cukup di rapat-rapat biasa antara DPRD dengan pemkot. Itu kalau hubungan mereka harmonis,” tambahnya.
Pada akhirnya, kata Andi Luhur, penggunaan hak angket harus selektif. Apakah ini betul-betul terkait pada kepentingan publik, karena selalu ada pihak yang berspekulasi untuk gerakan-gerakan politik semacam itu.
Hari Ini Panitia Dibentuk
Panitia hak angket dewan rencananya akan dibahas dan dibentuk hari ini, Selasa (6/10). Legislator hendak mengetahui dan mencari keberadaan dana jaringan pengaman sosial bagi warga yang terdampak pandemi covid-19 di Makassar.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar Mario David, menyatakan anggota dewan sesegera mungkin anggota dewan akan melanjutkan kembali pembahasan soal hak angket, mengingat jadwal kegiatan masih disibukkan dengan agenda reses. Karena untuk saat ini penggunaan hak angket belum mendapatkan persetujuan dari ketua fraksi. Sehingga masih menjadi tanda tanya, apakah mereka akan ikut mengusulkan hak angket atau tidak.
“Kita yakin semua fraksi mau tahu penggunaan anggaran itu. Makanya, dewan tidak menyetujui pembahasan APBD Perubahan. Rencananya hari Selasa (hari ini) kita akan tahu siapa-siapa anggota dewan pengusul hak angket dan yang bertanda tangan. Karena semua lagi melaksanakan reses dan Selasa baru masuk kantor kembali,” ungkap Mario, Senin (5/10).
Hingga usulan hak angket digulirkan anggota banggar, beberapa ketua fraksi belum menyatakan kesiapan serta bertanda tangan untuk penggunaan hak istimewa mereka. Seperti Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Makassar Abdi Asmara, Erick Horas (Partai Gerindra), Ari Ashari Ilham (Nasdem), Abdul Azis Namu (PPP), Mesakh Raymond Rantepadang (PDIP), dan Hamzah Hamid (PAN).
“Tapi untuk hak angket ini, kami sudah koordinasikan ke pemerintah. Jadi saya berharap sebaiknya eksekutif menyiapkan jawaban atas beberapa hal yang nantinya anggota dewan pertanyakan pada pelaksanaan hak angket itu,” ujarnya.
Ketua Fraksi PAN Makassar Hamzah Hamid, mengungkapkan hak angket merupakan hak istimewa anggota dewan yang bisa digunakan. Namun, siapa saja anggota legislatif dan fraksi yang mengusulkan penggunaan angket tersebut, ia mengaku DPRD belum menetapkannya.
“Nanti kita rapatkan dulu dengan semua anggota fraksi besok (hari ini). Kalau sudah ada kesepakatan baru kami akan mengeluarkan sikap resmi untuk menyikapi anggaran covid dan APBD Perubahan yang besar,” tandasnya. (rhm-ita)
