OJK Regional Sulampua Dukung Pelaksanaan PEN

MAKASSAR, BKM — Pertumbuhan ekonomi global dimasa pandemi Covid-19, telah terkontraksi cukup dalam. Meski terdapat pertumbuhan positif, pelemahan aktivitas ekonomi masih terjadi akibat pembatasan sosial yang menekan kinerja sektor jasa keuangan.
Hal ini disampaikan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Moh Nurdin Supandi, kepada wartawan saat menyampaikan penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2020 dan pertumbuhan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di Sulampua selama tahun 2020, di Hotel Aston Makassar, Jumat (9/10).
Nurdin Supandi yang didampingi Ketua Panitia BIK 2020, Irmayanti Sultan, Wakil Ketua, Hudli Huduri, dan Direktur Utama (Dirut) BPR Hasamitra, I Nyoman Suparta, menyampaikan, kantor OJK Regional 6 Sulampua bersama IJK secara proaktif mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi pemerintah untuk meminimalisir dampak pandemi Covid-19 melalui berbagai kebijakan, program maupun kegiatan.
Nurdin Supandi mengatakan, dalam rangka meningkatkan pemahaman dan penggunaan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan, maka kantor OJK Regional 6 Sulampua bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sulsel dan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK), berinisiasi kembali melaksanakan BIK 2020 dibulan Oktober ini.
”Hal ini dilakukan untuk dapat mendorong pencapaian target inklusi keuangan tahun 2024 sebesar 90 persen sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia dalam rapat terbatas Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) tanggal 28 Januari 2020 dan guna
mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Nurdin.
Kegiatan BIK 2020 ini sendiri, menurut Irmayanti Sultan mengangkat tema ‘Satukan Aksi Keuangan Inklusif Untuk Indonesia Maju (AKSESSKU)’. Untuk menyemarakkan BIK ini, maka sejak tanggal 1 hingga 31 Oktober 2020, serangkaian kegiatan akan dilaksanakan.
”Adapun pesertanya adalah seluruh lembaga jasa keuangan di Sulawesi Selatan, baik itu perbankan, pasar modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB), UMKM binaan LJK, UMKM binaan pemerintah kabupaten dan kota, serta masyarakat umum,” jelas Yanti.
Sementara itu, Nurdin Supandi menambahkan, dalam rangka mendorong bergeraknya kembali sektor riil menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 serta mendukung langkah pemerintah dalam rangka percepatan PEN, Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Sulawesi Selatan menargetkan akan menyalurkan kredit Rp3,62 triliun kepada beberapa sektor ekonomi. Adapun realisasi PEN di Sulawesi Selatan sebesar Rp3,81 triliun kepada 64.366 debitur. (mir)