Jangan Ada Mobilisasi Massa ke Jakarta

MAKASSAR, BKM — Pro dan kontra masih saja muncul terkait pelaksanaan debat kedua pasangan calon wali kota dan wali kota Makassar. Ada yang ingin agar kegiatan tersebut dilaksanakan di Makassar. Tapi ada pula yang setuju jika debat tetap berlangsung di Jakarta seperti sebelumnya.
Ketua DPC Gerindra Makassar Erik Horas setuju, dan tetap berharap agar pelaksanaan debat publik tahap kedua dilaksanakan di Jakarta. Sementara, beberapa pihak menginginkan debat publik digelar di Makassar dengan alasan keamanan, pascainsiden penusukan pendukung salah satu paslon.
“Sebaiknya debat tetap sesuai jadwal, yaitu di Jakarta. Kalau di Makassar potensi gesekannya lebih besar, karena mobilisasi lebih gampang. Tetap di Jakarta, dengan syarat tidak ada mobilisasi massa ke area lokasi debat,” ujar Erik, Kamis (12/11)
Menurut Erik, guna mencegah terulangnya insiden penusukan yang terjadi di depan gedung lokasi debat, pihaknya meminta pada seluruh paslon untuk tidak lagi memobilisasi massa. Sebab dikhawatirkan mereka akan berkumpul di area lokasi debat. Aparat keamanan juga diminta memperketat pengamanan di sekitar lokasi debat.
“Debat tahap ketiga nanti juga kita harus pikirkan untuk digelar di luar Makassar, untuk mencegah timbulnya insiden dan demi menciptakan pilkada damai di Makassar,” pinta Erik.
Sebelumnya, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) berharap agar KPU dapat mempertimbangkan pelaksanaan debat kedua sebaiknya digelar di Makassar. “Harusnya kejadian yang menimpa salah satu tim pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dapat menjadi pelajaran buat KPU,” ujar ARA yang juga wakil ketua DPRD Makassar ini.
Menurut ARA, untuk apa dilaksanakan di Jakarta kalau alasan keamanan. “Saya kira aparat kepolisian di Makassar juga bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan profesional,” tandas ARA.
Tak hanya ARA, Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia juga menyoroti langkah KPU Makassar yang menggelar debat di ibu kota negara. Selain itu, Kopel juga mengaku heran dengan adanya tujuh KPU daerah yang menggelar debat di Makassar. Masing-masing Luwu Timur, Luwu Utara, Bulukumba, Maros, Gowa dan Pangkep.
“Kopel Indonesia melihat keputusan KPU daerah ini sebagai keputusan yang sekadar gagah-gagahan dan tidak mempertimbangkan kemudahan akses publik, efisiensi anggaran dan efek perputaran ekonomi daerah,” ujar Direktur Eksekutif Kopel Indonesia Anwar Razak pekan lalu.
Komisioner KPU Makassar Endang Sari, menyebutkan debat tahap kedua tetap akan dilaksanakan di Jakarta, dengan pertimbangan keamanan dan pencegahan penyebaran covid-19 yang bisa timbul dari upaya mobilisasi massa dari tiap paslon.
Sebelumnya, pelaksanaan debat diputuskan digelar di Jakarta dengan pertimbangan mencegah terjadinya konflik kekerasan antarpendukung paslon.
“Pelaksanaan debat tahap kedua tetap di Jakarta akhir bulan ini, karena tensi politik saat ini makin tinggi, bisa lebih mengkhawatirkan jika dipindahkan ke Makassar. Kita akan terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian dan menegaskan pada tiap paslon berkomitmen pada 11 poin dalam pakta integritas untuk menciptakan pilkada damai dan bebas dari penularan COVID-19,” jelas Endang.
Untuk debat kedua, KPU membahas tentang reformasi birokrasi, pelayanan publik, penataan kawasan perkotaan dan ekonomi. (jun-rif)