RANTEPAO, BKM — Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Eva Stevany Rataba menegaskan, para Paslon bupati tidak boleh mempolitisasi bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Penyaluran bansos sudah menjadi jatah masyarakat miskin hendaknya tepat sasaran dan tidak diselewengkan kelompok tertentu kepentingan Pilkada.
”Bansos harus rata ke masyarakat yang membutuhkannya, utamanya dimasa pendemi Covid-19. Bansos diberikan negara untuk rakyatnya yang tidak mampu, ” ujar Eva baru-baru ini.
Eva menyesalkan jika ada pendamping PKH di Kabupaten Torut melakukan intimidasi terhadap penerima program PKH agar mendukung salah satu Paslon.
”Jika ada oknum yang nakal mempermainkan bantuan sosial, dia meminta aparat hukum dan Bawaslu mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tanbahnya.
Sungguh sangat berlebihan jika Bansos yang sudah menjadi hak warga miskin disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada. Dalam situasi seperti saat ini, Eva mengakui Bansos berpotensi terjadi penyimpangan seiring dengan pelaksanaan Pilkada.
”Saya sudah lakukan komunikasi ke Komisi VIII DPR RI terkait persoalan Bansos (PKH) di Toraja Utara,” pungkasnya. (gus/D)
Polisi dan Bawaslu Diminta Tindak Tegas
×
