Biarmi Wali Kota Baru yang Evaluasi Direksi Perusda

MAKASSAR, BKM — Menjelang berakhirnya pengabdian Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin, mencuat isu seputar akan adanya reposisi direksi perusahaan daerah (perusda). Bahkan, Rudy disebutkan telah memerintahkan badan pengawas di masing-masing perusda untuk mengevaluasi kinerja direksi.
Keinginan mengganti jajaran direksi tersebut tidak tidak terlepas dari upaya pemerintah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Kinerja direksi yang optimal tentu sangat dibutuhkan.
Namun, anggota DPRD Kota Makassar menyebut informasi tersebut tidak benar. ”Informasi dari mana itu (reposisi direksi perusda)? Tidak ada dalam prosedur melakukan reposisi sedangkan masa jabatan sudah mau habis. Makassar akan memiliki wali kota definitif dalam beberapa hari ke depan. Biarmi wali kota baru yang melakukan itu, kalau memang kinerja direksi dianggap kurang,” cetus anggota Komisi D DPRD Makassar Aswar di ruang Banggar, pekan lalu.
Menurut legislator Fraksi PKS ini, segala jenis informasi untuk memprovokasi saat ini tidaklah benar. Terlebih lagi di tengah pergantian kepimimpinan di Pemkot Makassar.
“Tentu kita tidak mau ada info seperti itu yang hanya ingin mengadu domba satu sama lain. Jujur saya sendiri tidak mendengar ada seperti itu, karena kita mau konfirmasi ke Pak Pj (Rudy Djamaluddin), tapi dia tidak hadir di paripurna,” jelasnya.
Menurut Azwar, pergantian direksi bukanlah saatnya. Apalagi ada aturannya. Termasuk anggota dewan kini tengah membahas perda tentang perubahan status perusda. Jika direksi diganti, tentu akan menghambat pembahasannya.
Dihubungi terpisah, juru bicara Danny-Fatma, Indira Mulyasari meminta Pemkot Makassar sebaiknya mempertimbangkan kembali rencana pergantian direksi perusda. Apalagi pandemi covid-19 masih tengah berlangsung, dan kasusnya terus merangkak naik.
“Lebih baik sekarang fokus ke penanganan covid yang cenderung naik dan pemulihan ekonomi bagi masyarakat kecil. Pak Pj bagaimana jika lebih fokus ke penanganan covid di Makassar dibanding reposisi direksi perusda,” imbuhnya,.
Kondisi pandemi, diakui Indira Mulyasari, telah memengaruhi kinerja parusda. Sehingga menurut dia, direksi masih perlu diberikan kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya, lalu kemudian dilakukan evaluasi.
“Lebih awarelah dengan kondisi saat ini, yang banyak sekali impactnya ke masyarakat, daripada masih memikirkan struktur di jajaran pemkot atau perusda. Sekarang kan kondisinya lagi sulit karena covid-19. Makanya, itu perlu dipertimbangkan kembali,” tandasnya. (ita-jun)