Dua Pejabat Pemkot Ajukan Pindah ke Pemprov

MAKASSAR, BKM — Jelang pelantikan wali kota Makassar terpilih, sejumlah nama pejabat eselon II dan III disebut-sebut mengajukan usulan untuk pindah ke Pemprov Sulsel. Berdasarkan informasi, pejabat yang mengajukan pindah adalah mereka yang berseberangan dengan Moh Ramdhan Pomanto sebagai wali kota terpilih.
Mereka di antaranya Kepala Badan Pendapatan Daerah Makassar Irwan Adnan, Kadis Tenaga Kerja Andi Irwan Bangsawan, dan Kadis Sosial Mukhtar Thahir. Namun, hingga saat ini baru satu nama yang dipastikan sudah sampai permohonannya ke meja BKPSDM Sulsel, yakni Camat Ujung Pandang Andi Badi Sommeng.
Saat dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar Muh Yassir menyebut, saat ini ada dua nama yang sampai ke mejanya untuk mengajukan permohonan pindah. Namun, dia enggan untuk menyebutkan nama-nama yang dimaksud.
“Maaf, saya lagi isolasi. Ada dua orang (yang ajukan pindah). Tapi nanti kalau ada SK-nya baru saya sampaikanki siapa saja. Karena baru berproses, ” kata Yassir yang juga kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar.
Soal pejabat eselon II yang ingin pindah ke Pemprov Sulsel, berdasarkan informasi, cukup sulit untuk dilakukan. Alasannya, masih banyak pejabat di sana yang hingga saat ini belum mendapat posisi. Selain itu, kepindahan pejabat bersangkutan harus bebas dari temuan dan pemeriksaan Inspektorat.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Kominfo Makassar Ismail Hajiali mengaku dirinya mendiamkan saja rumor terkait rencana kepindahannya ke pemprov. Menurut dia, itu tidak benar. Karena yang sebetulnya adalah dirinya mengajukan permohonan untuk menjadi pejabat fungsional (dosen). Itupun bukan karena wali kota terpilih akan segera dilantik.
“Jadi sudah lama saya ajukan permohonan untuk menjadi fungsional. Itu sekitar dua tahun lalu. Masih jamannya Pak Pj Wali Kota Iqbal Suhaeb,” ungkapnya saat dihubungi BKM, Senin (1/2).
Dia melanjutkan, alasannya beralih ke fungsional karena latar belakang pendidikan. Dia ingin mengabdikan ilmunya, sekaligus mengembangkan karir dengan status fungsional. Karena kalau masih di birokrasi dengan jabatan struktural, tahun depan dirinya sudah masuk masa pensiun. Berbeda jika dia beralih ke fungsional, masih ada waktu sekitar lima tahun untuk mengabdi.
“Mungkin itu karena dengan latar belakang pendidikan, masak doktor harus disia-siakan. Kalau faktor pendidikan, sekaligus untuk pengembangan karir lagi. Usiaku sudah 59 tahun. Kalau struktural, tahun depan saya pensiun. Tapi kalau fungsional, masih bisa mengabdi lima tahun,” terangnya.
Saat ini, Ismail sementara menunggu SK peralihan dari struktural ke fungsional. Dia menekankan, tidak ada masalah apapun dengan wali kota terpilih. Jadi, siapa pun wali kota yang dilantik, jika SK sudah disetujui, dia tetap akan meninggalkan balai kota.
Sementara Kadis Sosial Mukhtar Thahir saat dihubungi terkait namanya disebut-sebut berencana pindah ke pemprov, mengaku tidak tahu. “Ndak pernah saya tahu itu. Kalau bukan kita teleponka, saya tidak tahu kalau ada begitu. Malah saya berpikir yang mana yang harus kita cari ini. Siapa yang mengedarkan ini na bisa begini. Kita tidak tahu ini,” tegas Mukhtar.
Dia mengaku sejauh ini belum ada action atau rencana untuk hengkang dari Pemkot Makassar. “Saya tidak tahu juga siapa yang mau dihubungi di sana. Sampai sekarang tidak adapi usulanku masuk ke BKD. Sejauh ini masif fokus ke tugas sebagai Kadis Sosial,” tandas Mukhtar. (rhm)