MAKASSAR, BKM — Puluhan orang yang tergabung dalam organisasi Badan Pimpinan Daerah (BPD) Perhimpunan Hotel Republik Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan menggelar aksi demo, Rabu (3/2). Mereka yang dipimpin Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, menuntut pencairan dana hibah bagi pelaku pariwisata yang terdampak covid-19.
Menurut Anggiat, puluhan general manager (GM) hotel dan restoran di Makassar menuntut dana hibah yang dijanjikan pemerintah sebesar 70 persen, atau Rp 34 miliar yang rencananya akan dialokasikan untuk mereka.
“Kami menuntut dan mempertanyakan di mana dana hibah itu. Karena di tengah pandemi ini, kami sebagai pengusaha hotel dan restoran sangat butuh bantuan tersebut untuk menghidupkan usaha dan menggaji karyawan. Kami juga sudah penuhi syarat yang diajukan Dispar dan PTSP. Walaupun belum semua, tapi sudah ada 25 yang penuhi. Tapi kenapa sampai detik ini belum juga dicairkan,” cetus Anggiat.
Disebutkan Anggiat, ada ribuan hotel dan restoran di Makassar yang terancam keberlangsungan operasionalnya. Bahkan sudah ada yang memilih menutup tempat usahanya karean tidak adanya bantuan yang dikucurkan. Untuk itu, dirinya beserta anggota PHRI Sulsel menuntut pemerintah agar tidak menahan pencairan dana hibah yang dikucurkan pemerintah pusat tersebut.
“Sudah ada puluhan hotel dan restoran yang terancam. Ada beberapa yang sudah tutup. Jadi kami sangat butuh dana hibah ini. Kami memohon kekuatan dan dorongan dari DPRD Makassar kepada Pj Wali Kota Makassar untuk melakukan kebijakan diskresi, agar dana hibah bisa disalurkan. Mengingat penghasilan hotel saat ini sangat minim,” bebernya.
Wakil Ketua DPRD Makassar Andi Suhada Sappaile, mengemukakan ada sejumlah kendala yang dihadapi pemkot terkait persoalan ini. Salah satunya adalah masalah administrasi. Walau begitu, pihaknya akan terus mengawal hal ini bersama komisi B, agar secepatnya bisa disalurkan kepada pengelola hotel dan restoran.
“Kami akan coba bicarakan dengan Dispar dan PTSP apa kendala sehingga belum ada pencairan dana hibah ini. Tapi saya pikir ini hanya masalah administrasi. Namun jangan sampai berlarut-larut. Ini yang coba kami carikan solusinya,” janjinya.
Ketua Komisi B William, merespons aksi pengelola hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sulsel. Ia menyebut langkah tersebut sebagai hal yang wajar karena dilandasi kekecewaan. Dirinya pun sangat menyayangkan adanya persoalan ini. Selaku pribadi, ia mendukung untuk mendesak Pemkot Makassar dan akan membahasnya dengan pimpinan dewan.
“Kami apresiasi dengan aksi damai yang dilakukan PHRI. Ini wajar-wajar saja. Kami sangat menyayangkan ketika ada dana hibah tidak diamnfaatkan dengan baik. Ini menjadi catatan bagi Pemerintah Kota Makssar untuk tidak mengulang lagi kejadian seperti ini,” tandasnya.
Keterlambatan di Dinas Pariwisata
Usai dari DPRD, massa kemudian mendatangi rumah jabatan wali kota. Anggiat bersama beberapa perwakilan PHRI diterima Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin. Pertemuan berlangsung secara tertutup.
Usai bertemu sekitar satu jam, kepada wartawan yang sudah menanti di depan rujab, Rudy Djamaluddin menyampaikan permohonan maafnya. Sebab, Pemkot Makassar gagal memfasilitasi hotel dan restoran untuk menerima dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu.
“Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Anggiat, saya minta maaf sebagai Pemerintah Kota Makassar,” ujar Rudy.
Dia menerangkan, dalam ‘mengeksekusi’ dana hibah itu, ada mekanisme-mekanisme yang harus dipenuhi. Dan diakui ada keterlambatan dalam proses administrasi yang dilakukan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pariwisata.
“Anggaran hibah ini ada mekanisme-mekanismenya. Karena adanya kelambatan-kelambatan di dalam proses administrasi yang dilakukan oleh dinas terkait, sehingga pencairan anggaran tidak bisa kami eksekusi sampai akhir tahun anggaran 2020,” ungkap Rudy.
Namun, dia segera melanjutkan, kendati faktanya memang ada keterlambatan, tidak usah mencari kesalahan. Yang paling penting sekarang adalah introspeksi apa penyebab keterlambatan itu untuk diperbaiki.
Orang nomor satu Makassar itu mengaku pihaknya tidak akan berhenti berjuang agar hotel dan restoran di kota ini tetap bisa memperoleh dana stimulus dari pemerintah pusat tersebut. Apalagi 50 persen dari dana hibah yang sedianya diberikan ke penerima manfaat, saat ini masih mengendap di kas pemkot alias belum dikembalikan ke pusat.
“Kita akan coba mendapatkan kebijakan-kebijakan baru dari Kementerian Keuangan, yang memang secara regulasi memiliki kewenangan untuk menentukan atau membuat juknis-juknis terkait bagaimana memanfaatkan suatu anggaran hibah dari pusat. Saya juga sudah sepakat tadi dengan Pak Anggiat, kita akan balas kembali surat dari Kementerian Pariwisata yang sebenarnya tersirat bahwa sudah tidak bisa dipindahkan ke 2021,” tambahnya.
Rudy pun mengajak Anggiat Sinaga untuk bersama-sama ke Jakarta memperjuangkan dana hibah tersebut. “Sesegera mungkin (ke Jakarta). Saya sudah minta ke Pak Anggiat, kalau bisa kita sama-sama ke sana. Kita juga berharap ada deskresi dari Kementerian Keuangan, ” tandasnya.
Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga mengatakan, setelah bertemu pj wali kota dan melihat kesungguhannya menangani persoalan ini, ada optimisme dan peluang yang masih bisa diharapkan. Kendati disadari jika peluang tersebut sangat tipis.
“Masih ada peluang sejauh kita berusaha dan berdoa. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera kita urus bersama agar ini lebih clear,” tandas Anggiat.
Dia mengaku dana hibah tersebut sangat penting dan berarti bagi pelaku hotel dan restoran. Saat ini, dalam situasi pandemi covid-19, tingkat hunian hotel di Makassar antara 20-25 persen. Dengan kondisi itu, artinya gaji karyawan full harus disubsidi. Belum lagi menutupi biaya operasional hotel yang tidak sedikit.
“Jadi dana hibah ini sangat penting sekali. Apalagi dalam kondisi yang sangat mari-mari poso, susah. Kita berharap sekali manfaat dari dana hibah itu untuk proses sustainability hotel dan restoran. Makanya betul-betul kami berharap dan berharap kodong itu dana hibah dicairkan,” terang Anggiat. (ita-rhm)
