MAKASSAR, BKM — Gerbong mutasi kembali bergerak di Pemprov Sulsel. Dua pejabat eselon II digeser dari posisinya. Mereka adalah Kepala Biro Pemerintahan dan Otnomi Daerah Hasan Basri Ambarala, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Ashari Fakhsirie Radjamilo.
Ambarala ditempatkan menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Pemerintahan. Sementara Ashari menempati posisi sebagai kepala Dinas Perdagangan Sulsel.
Selain itu, 18 pejabat administrator eselon III, dan 107 pejabat pengawas eselon IV juga ikut dilantik. Totalnya 127 pejabat.
Pelantikan oleh Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman ini digelar secara mendadak di Ruang Rapat Pimpinan, Kamis (18/2).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Imran Jauzi mengaku baru mendapat instruksi dari pimpinan sehari sebelumnya. Menurutnya, hal seperti ini biasa terjadi dalam rangka penyegaran birokrasi.
“Bisa cepat kalau yang begini. Ini kan tiba-tiba ada perintah gubernur,” kata Imran, kemarin.
Kedua pejabat eselon II yang bergeser, diakui Imran, telah menjabat dua hingga lima tahun lebih. Dalam kondisi normal, menurut Imran, harus dilakukan mutasi. Bahkan bisa setahun sekali dalam kondisi pandemi seperti ini.
“Ketentuannya memang the right man on the right place in the right time. Waktu memang dua tahun dalam kondisi normal sudah bisa bergeser. Dalam kondisi covid dimungkinkan setahun bisa bergeser. Tidak boleh terlalu lama dan tidak boleh terlalu cepat berputar,” ucapnya.
Hasan Basri Ambarala tidak hadir dalam pelantikan tersebut. Ia mengikuti pelantikan secara daring. Kata Ambarala, ia memang telah lama menduduki posisi Karo Pemerintahan dan Otda. Menjadi staf ahli memang telah dinanti-nanti sejak lama.
“Saya memang sudah lama di sini. Saya sudah usulkan sejak lama jadi staf ahli untuk promosi jabatan. Kerja-kerjanya akan mendampingi gubernur memberi masukan di bidang hukum pemerintahan,” ujarnya.
Sementara penunjukan pelaksana tugas (plt) untuk jabatan yang lowong ditentukan hari ini, Jumat (18/2). Saat ini tercatat ada delapan jabatan yang lowong, yakni Bappelitbangda, Dinas PMD, Biro Pemerintahan dan Otda, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Inspektorat, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Dinas Sosial.
Belum ada rencana pembukaan lelang untuk posisi tersebut.
Imran Jauzi mengaku belum mendapat instruksi dari gubernur. Hanya saja kemungkinan untuk penempatan pejabat tidak lagi melalui lelang jabatan melainkan sistem merit.
Menggunakan sistem merit secara langsung akan dipilih sesuai manajemen talenta. Masing-masing pegawai datanya terinput dalam platform sehingga pansel teknis akan menentukan siapa-siapa yang memenuhi kriteria.
“Tidak seperti sekarang yang ramai diumumkan, diupdate datanya. Hasil assesment itulah yang menjadi dasar untuk potensi dan kompetensi,” jelas Imran. (nug)
