KPK-Pemprov Sulsel Sepakati Empat Komitmen

MAKASSAR, BKM — Beberapa waktu setelah Gubernur Sulawesi Selatan non-aktif Nurdin Abdullah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan gratifikasi infrastruktur, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama OPD Pemprov Sulsel. Acara ini dihadiri Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Selasa (16/3).
Lili Pintauli Siregar menyebutkan, modus korupsi di pemerintah daerah tidak hanya soal pengadaan barang dan jasa. KPK juga sering menemukan modus korupsi melalui intervensi penerimaan daerah, perizinan, benturan kepentingan, dan penyalahgunaan wewenang.
“Untuk itu saya mengajak seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama-sama dan serius dalam memberantas korupsi. Karena di pemerintahan daerah kita ketahui cukup rentan terjadinya berbagai modus tindak pidana korupsi,” kata Lili.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, Lili menyebutkan KPK dan Pemprov Sulsel telah menyepakati empat komitmen, yakni PBJ yang independen dan bebas suap.
“Selain itu perbaikan manajemen SDM (promosi, mutasi dan rotasi), implementasi benturan kepentingan, penguatan APIP untuk pengawasan penanganan covid-19 dan pembangunan ekonomi nasional (PEN),” ungkap Lili.
Plt Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi pendampingan KPK dalam koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi ini. Andi Sudirman meminta kepada seluruh jajarannya untuk mendukung penuh program pemberantasan korupsi tersebut yang telah menjadi kesepakatan dan komitmen bersama untuk kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
“Pembangunan di wilayah Sulsel akan berfokus pada pelayanan masyarakat, dengan memperhatikan pada komitmen-komitmen rencana aksi antikorupsi. Kami akan menekankan perbaikan pada sektor pengadaan barang dan jasa, perencanaan keuangan, sistem SDM yang meliputi merit sistem dan kualitas ASN, serta melakukan pembenahan dan penertiban asset daerah,” jelas Andi Sudirman. (nug)