Mainkan Harga Elpiji, Izin Usaha Dicabut

MAKASSAR, BKM — Harga eceran tertinggi (HET) elpiji bersubsidi ukuran 3 kg mulai naik di wilayah Sulawesi Selatan hari ini, Kamis (1/4). Jika sebelumnya HET tabung gas melon tersebut Rp18.500, kini menjadi Rp20 ribu. Saat ini, kenaikan HET itu masih terus disosialisasikan ke masyarakat.
Kendati pemerintah sudah menetapkan HET menjadi Rp20 ribu, tidak menutup kemungkinan ada lonjakan harga di tengah masyarakat. Terlebih menjelang Ramadan. Rawan terjadi permainan harga terlebih di tingkat pengecer.
Karenanya, kenaikan HET tabung gas elpiji bersubsidi 3 kg mesti dikontrol. Jangan sampai kebijakan ini jutsru semakin menyulitkan warga di tengah kondisi pandemi covid-19.
Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perdagangan Makassar, Ikhsan mengatakan akan terus melakukan pemantuan agar tidak ada permainan harga di kalangan pengecer. “Agar tidak terjadi kelangkaan dan tidak terjadi permainan harga tentu kami intens melakukan koordinasi, baik dengan pemerintah provinsi dan pertamina,” kata Iksan, kemarin.
Selain itu, ia juga akan melakukan pengawasan rutin di setiap agen dan pangkalan agar pasokan dan harga tetap dalam alur yang telah ditentukan. “Karena sebenarnya itu kadang ada calo-calo ini yang mempermainkan harga sebelum sampai ke pengecer atau di warung-warung kelontong. Makanya, itu akan dipantau juga. Jangan sampai nanti melambung harganya,” ujarnya.
Dia menambahkan, bagi pihak yang berani menaikkan harga di atas yang ditetapkan pemerintah akan diberi sanksi. Termasuk pencabutan izin usahanya.
“Kita selalu imbau ke agen dan pangkalan agar lebih selektif memberikan ke pengecer ini gas elpiji, karena sebenarnya juga elpiji tiga kilogram ini diperuntukkan bagi masyarakat pra sejahtera,” tutur dia.
Untuk kenaikan harga yang akan berlaku per hari ini, lanjut Ikhsan, pihaknya akan menyosialisasikan kepada masyarakat. “Setiap ada kebijakan baru tentu kami akan ada sosialisasi dulu. Kita menunggu dari pemprov karena akan ada agenda untuk meninjau di lapangan. Kondisinya seperti apa. Apa yang perlu kita jaga ini, stok dan harga,” ungkap dia.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi B DPRD Makassar William Laurin, menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga elpiji 3 kg tentu sudah melalui pertimbangan yang matang. Namun di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, dia berharap ada kebijakan yang diberikan pemerintah kota kepada masyarakat. Khususnya bagi masyarakat prasejahtera.
“Pemkot pasti sudah punya skenario sendiri. Ada hal yang mesti dikondisikan, tapi ada juga hal-hal yang harus dibantu,” kata William.
Menurut William, kenaikan elpiji tiga kilogram memberi berdampak besar kepada masyarakat. Sehingga, kata dia, mesti ada koordinasi dengan melibatkan semua stakeholder. “Kita harus duduk bersama mengkaji ini, karena dampaknya ke masyarakat. Jadi, pemkot pasti akan bersentuhan dengan masyarakat ketika ada kenaikan seperti ini,” tutur dia.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan kenaikan HET Elpiji 3 kg merupakan kebijakan dari provinsi. Dia mengaku mendapat informasi mengenai alasan Pemprov Sulsel menaikkan HET elpiji 3 kg dari Rp18.500 menjadi Rp20.000, karena harga di Sulsel lebih rendah dibanding di Sulbar. Akibatnya, banyak elpiji 3 kg di Sulsel yang lari ke Sulbar.
“Itu kan bisa mengganggu ekonomi. Makanya dikasih tinggi supaya tidak lari ke Sulbar,” ungkapnya.
Yang perlu diwaspadai sekarang, kata Danny adalah ulah spekulan yang mengambil keuntungan dari kenaikan harga elpiji ini. Yang harus dilakukan, menurutnya adalah melakukan kontrol yang baik terhadap penyaluran bahan bakar gas tersebut. “Caranya adalah distributor kita akan kontrol baik-baik,” tandasnya. (rhm)