MAKASSAR, BKM — Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel Kombes Pol Widoni Fedri memberikan klarifikasi terkait penjelasannya dalam pengusutan kasus dugaan korupsi covid-19. Khususnya pernyataan yang membenarkan adanya pemeriksaan 18 anggota DPRD Sulsel pada hari Sabtu (3/4)
”Maaf, saya salah jawab. Pemeriksaan yang dimaksud tidak ada,” ujar Widoni singkat, Senin (5/4).
Terpisah, Kepala Sub Direktorat III Tipikor Kompol Fadly, membantah informasi terkait pemeriksaan 18 orang saksi kasus bansos yang dilakukan penyidik pada Sabtu lalu di Mapolda Sulsel.
Fadly mengatakan, informasi tersebut tidak benar lantaran, pada Sabtu 3 April merupakan hari libur.
“Tidak pernah ada pemeriksaan. Tidak ada pemeriksaan 18 orang,” ujar Fadly.
Sebelumnya diberitakan, Widoni mengakui adanya pemeriksaan 18 legislator Sulsel terkait pengusutan kasus dugaan penyimpangan dana bansos covid-19 di lingkup pemprov. Namun belakangan hal itu dibantah olehnya.
Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang dihubungi, kemarin mengaku belum bisa memberi keterangan karena tidak mengetahui seperti apa sesungguhnya. ”Saya belum bisa jawab karena belum mendapat informasi terkait hal tersebut,” ujar politisi Partai Golkar Sulsel ini.
Demikian pula halnya Sekretaris DPRD Sulsel M Jabir. Ia juga belum mendapat informasi yang jelas. ”Belum ada informasi saya terima.Saya juga belum ada pemberitahuannya,” ucap M Jabir.
Ketika ditanya apakah ada kaitannya dengan bantuan sosial untuk covid-19, M Jabir menampiknya. “Mungkin hasil pemeriksaan BPK. Ada sebagian OPD yang menjadi titik temuan BPK, tapi untuk setwan tidak ada temuan,” tandasnya. (mat-rif)
