MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar melakukan refocusing anggaran pembangunan Kantor Lurah Pandang. Akibatnya, proyek tersebut batal dilakukan.
Padahal, lelang pembangunan kantor lurah senilai Rp1,8 miliar itu sudah masuk dalam layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) yang diajukan untuk lelang.
Rencana awal penundaan proses lelang dilakukan lantaran lahan dari kantor lurah masih bersoal.
Plt Kepala BPKAD Makassar, Helmy Budiman mengatakan, proses lelang dihentikan. “Anggarannya juga direfocusing. Mestinya ini sudah dirapatkan,” ujarnya.
Helmy menerangkan sejauh ini status lahan Kantor Lurah Pandang masih bergulir. Meski belum bersertifikat, namun status pengalihan atau penyerahan dari CV Dewi ke Pemkot Makassar memiliki kekuatan hukum. “Dan ini mau kita rampungkan semua,” katanya.
Plt Kepal Dinas Pekerjaan Umum (PU) Makassar, Hamka mengungkapkan, masalah lahan jadi alasan pengerjaan kantor lurah belum dikerjakan.
“Iya ditunda dahulu, karena ada persoalan lahan yang belum rampung,” katanya.
Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Makassar, Fuad Azis, menambahkan, proses tender yang sempat ditayangkan mesti ditarik atas permintaan PPK.
Menurutnya, alasan revisi sehingga lelang yang sempat tayang di LPSE merupakan hal yang wajar. Selama alasan untuk menarik dari situs LPSE bisa diterima.
“Katanya ada sedikit masalah aset yang mau dituntaskan terlebih dahulu,” katanya. (rhm)
