Tiga Proyek Bermasalah, Realisasi PEN Masih Rendah

MAKASSAR, BKM — Serapan proyek anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih rendah. Dari Rp900 miliar (pencairan tahap pertama) anggaran yang sudah ditransfer PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), baru Rp500 miliar yang terealisasi.
Namun, sesuai kesepakatan antara Pemprov Sulsel dan PT SMI, proyek PEN itu harus selesai paling lambat 31 Mei mendatang. Progres terakhir di bulan April, masih ada proyek di bawah 10 persen dan 15 persen.
Hal itu diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Inspektorat Sulsel Sulkaf S Latief.Kata dia, ada tiga pekerjaan yang bermasalah. Dua di antaranya ruas jalan Bua-Rantepao Toraja, dan bendung Lalengrie di Bone.
Dikatakan Sulkaf, kepala Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Sulsel sudah bersurat meminta agar tiga proyek itu diperiksa. Lanjut tidaknya proyek tersebut tergantung hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK.
“Itu tergantung pemeriksaan semua. Kan ada BPK sama Inspektorat yang mana diputus, mana boleh dilanjut. Tapi pembebanan (penganggaran) di mana, saya tidak berani. Bukan kebijakan saya itu,” tandasnya, kemarin.
Setelah penutupan atau closing kerja sama PEN tahap pertama, Pemprov Sulsel akan memberi pelaporan kepada PT SMI. Selesai tidak selesai, pemprov tetap harus memberi bayaran kepada kontraktor. Karena itu, rekanan tak perlu khawatir, pekerjaan yang dilakukan tetap akan dibayar.
“Kalau jalan sampai di situ (tidak sesuai target), itu yang dibayar. Nanti ada pemeriksaannya, sampai dimana dan berapa yang boleh dibayar. Yang kasian seperti bendungan, kalau tidak lanjut bagaimana. Kalau jalan kan bisa dilanjut tahun depan pakai APBD,” ujar Sulkaf.
Sebelumnya, Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku telah menghentikan pembangunan jalan ruas Bua-Rantepao-Toraja Utara. Penghentiannya dilakukan karena ada masalah lahan.
Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, pihaknya tidak bisa melanjutkan pekerjaan jika ada tanah yang belum diselesaikan. Artinya, masih ada lahan yang belum dibebaskan antara perbatasan Torut-Luwu.
Karena itu, anggarannya yang masuk di APBD 2021 ikut dievaluasi. Pemprov Sulsel memilih untuk menuntaskan lahan pada tahun ini lalu melanjutkan pengerjaannya tahun depan.
“Itu (lahan) yang harus kita fokus dulu. Karena tidak bisa selesai kalau tidak ada itu. Sementara di APBD pokok kita tidak ada (anggaran). Jadi kita harus memang merencanakan dengan baik untuk tahun depan bagaimana memprioritaskan itu,” ujarnya. (jun)