JAKARTA, BKM — Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, kembali menyoroti Pemerintah Daerah (Pemda) yang belum menggunakan APBD dengan efektif. Pemda lebih banyak menggelontorkan dana untuk belanja pegawai dibandingkan belanja modal yang jelas-jelas memiliki manfaat banyak untuk masyarakat di daerah tersebut.
Pada tahun 2019 saja, rerata porsi belanja pegawai mencapai 34,74 persen, sedangkan rata-rata belanja modal masih rendah sebesar 20,27 persen. ”Bahkan, (belanja pegawai) di daerah yang tertinggi bisa mencapai 53,9 persen, dan porsi belanja modal yang terendah hanya 7,1 persen,” ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna RAPBN Tahun 2022 secara virtual, Kamis (20/5).
Padahal, kata Sri Mulyani, ketimpangan antar daerah di Indonesia masih sangat lebar. Akses air bersih rata-rata mencapai 89,27 persen, tapi masih ada daerah ada yang baru mencapai 1,06 persen. Begitu juga dengan tingkat kemiskinan. Ada daerah dengan rata-rata tingkat kemiskinan 2,68 persen, tapi masih ada daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi mencapai 43,65 persen.
Untuk itu, pihaknya meminta Pemda maupun pemerintah pusat melihat kembali belanja yang harusnya digelontorkan. Hubungan keuangan antara pusat dengan daerah perlu dikembangkan untuk meminimalkan ketimpangan antara vertikal dan horizontal serta mendorong kualitas belanja daerah.
”Maka penting dan mendesak untuk merekonstruksi kembali hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di pelosok NKRI,” ucap Sri Mulyani. (int)
