Pemkot Kembali Lirik BRT

MAKASSAR, BKM–Pemerintah Kota Makassar butuh rekayasa lalu lintas yang efektif untuk melayani kebutuhan transportasi massal bagi warga. Sebelumnya, Bus Rapid Transit (BRT) menjadi salah satu alternatif yang ditawarkan pemerintah untuk transportasi warga.
Sejumlah rute telah dibuka untuk melayani beberapa jalur. Bahkan bus-bus besar tersebut melayani hingga kawasan Mamminasata.
Namun, BRT-BRT yang dikelola Perum Damri tersebut tidak berjalan maksimal hingga akhirnya rute-rute yang ada tidak lagi dioperasikan.
Kendati demikian, tidak menyurutkan rencana Pemerintah Kota Makassar untuk kembali mengoperasikan moda transportasi itu.
Kota Makassar masuk dalam daftar prioritas negara dalam hal kebijakan pembangunan infrastruktur perkotaan dengan penyediaan angkutan massal berbasis jalan atau Bus Rapid Transit (BRT).
Pihak Sutri Nama, Indo Bus yang didukung Financing Energy for low -carbon Investment – Cities Advisory Facility (Felicity) sudah memulai studi kelayakan (FS) untuk pengoperasian BRT di kota metropolitan ini. Itu dilakukan untuk menindaklanjuti penandatanganan MOU pada oktober 2019.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan, konsep BRT mesti dikonsep lebih matang.”Terutama kondisi-kondisi detail yang dialami Makassar dan pertumbuhan kota ke depan,” ujarnya, Kamis (20/5).
Danny menerangkan, BRT saat ini dibutuhkan untuk transportasi publik. Apalagi hingga kini konsep tersebut belum diterapkan. Sebuah jalur transportasi terintegrasi harus hadir.
“Salah satuinya harus didukung jalur pedestrian yang memadai. Makanya saya bikin penghijauan kemarin. Gunanya untuk jalur pedestrian. Jalur pedestrian adalah awal dari transportasi publik. Karena orang jalan kaki terlebih dahulu,” terang dia.
Pihaknya pun tak ingin kesempatan ini disia-siakan. Makassar, ucap Danny siap menjadi bagian dari program BRT jalur Mamminasata.
Pengembangan BRT jalur mamminasata merupakan kerja sama yang dikembangkan oleh pihak ketiga antara Sutri Nama dan Indobus. Adapun panjang koridor BRT hingga 28 kilometer yang terdiri dari 15 rute.
Selain itu juga disiapkan 43 unit stasiun BRT hingga 80 ribu perjalanan penumpang tiap hari. Proyek infrastruktur ini pun memakan biaya hingga Rp1,8 triliun.
Sesungguhnya BRT jalur Mamminasata pernah dikembangkan namun gagal. Danny pun tak ingin hal yang sama berulang. Olehnya, di tengah rencana tersebut dan anggaran yang disiapkan oleh pihak swasta, Danny berharap kesempatan ini harus melalui kajian matang.
“Karena BRT mamminasata, dahulu gagal. Sehingga perlu manfaatkan kesempatan ini dengan biarakan dengan matang dahulu. 32 bus kan, halte-halte gagal semua. Makanya mumpung ada kesempatan dan masuk blue book, menjadi pinjaman pemerintah pusat, jangan salah harus summit dahulu,” ucap Danny.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Makassar, Mario Said, menambahkan, studi kelayakan akan dilakukan dahulu. Dan, provinsi serta kepala daerah antara lain Makassar, Maros, dan Gowa juga akan bertemu.
“Nanti rencana Desember dipaparkan hasil studi lalu semua daerah yang terlibat duduk bersama,” terang dia.
Kata Mario, Makassar akan jadi titik sentral pada penerapan BRT. Dia percaya masukan dari Danny bisa membuat konsep BRT bisa lebih efektif.
Menurutnya, Makassar memang harus punya transportasi yang terintegrasi. Mario menerangan studi kelayakan, sangat menentukan efektivitas BRT.
Kajian alat transportasi umum tak bisa asal diterapkan, dan sudah ada pengalaman pada BRT yang gagal diterapkan. (rhm)