MAKASSAR, BKM–Kasus jual beli buku pelajaran dan foto wali kota dan wakil wali kota Makassar di Dinas P kota Makassar berbuntut panjang.
Mince selaku vendor atau pemilik proyek tersebut merasa disudutkan, sehingga ia akan menyiapkan kuasa hukum.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD kota Makassar, Abdul Wahab Tahir menilai, Mince berhak membela diri atas kasusnya.
Selain itu, ia juga menilai Mince berhak membeberkan siapa saja orang-orang yang selama ini kerap berbisnis di sisdik Makassar selain dirinya.
“Saat ini sudah ada pansus yang kita bentuk dan akan mencari tahu apakah benar ada oknum pejabat yang bermain,” ungkapnya.
Apalagi, pansus sendiri tengah mendalami sejumlah oknum yang memfasilitasi vendor lainnya yang melakukan transaksi jual beli kedua barang tersebut.
Wahab menambahkan, telah berkomunikasi dengan Mince dalam rapat dengar pendapat (RDP) belum lama ini. Dimana, mince mengatakan, melakukan transaksi murni karena usaha pribadi, bukan atas perintah dan rekomendasi siapapun.
“Sudah banyak laporan yang masuk. Kita akan kaji dan kumpulkan bukti lain lagi,” katanya.
Sebelumnya, Mince merasakan tersudutkan.
Apalagi, surat edaran dari disdik Makassar agar Mince tak dilayani di sekolah-sekolah untuk menjual barangnya sudah disebar ke sejumlah kepala sekolah.
Padahal foto serta buku yang dia jual murni karena bisnis dan atas usaha sendiri. Bukan mencatut nama pejabat seorang pun. Sialnya lagi hanya Mince saja vendor yang disetop.Sementara pebisnis lainnya yang terlibat jual beli di disdik Makassar tak diminta berhenti.
Parahnya lagi, karena di dalam surat ditulis namanya tak ada nama pebisnis lainnya, dan setiap kepala sekolah diminta agar barang yang mereka sudah beli dari Mince dikembalikan.
“Itu yang saya tak terima. Kalau itu terjadi, sudah pasti saya akan laporkan hal ini ke kepolisian. Sudah ada kuasa hukum saya. Apalagi nama saya sudah dicoreng,” paparnya.
Mince mengaku, sudah melayangkan surat protes kepada disdik Makassar. Dalam surat tersebut ia menegaskan jangan hanya dirinya yang dijadikan korban kalau memang regulasi jual beli foto atau buku, hendak ditiadakan.
“Kenapa hanya saya. Kalau surat edaran itu benar diberlakukan, saya bakal sangat dirugikan. Jumlahnya tak sedikit, hingga ratusan juta,” pungkasnya.(nug)
