MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto baru saja melakukan pelantikan pejabat eselon II hasil job fit pada Senin (26/7).
Pelantikan tersebut menyisakan beberapa posisi lowong karena pejabat sebelumnya dilantik atau dimutasi ke posisi baru.
Setidaknya 12 organisasi perangkat daerah (OPD) yang saat ini tidak memiliki pejabat pucuk.
Di antaranya, Andi Bukti Djufri yang sebelumnya menjabat kepala Dinas PTSP yang dimutasi sebagai kepala Balitbangda.
Begitu juga dengan Tenri A Palallo yang sebelumnya menjabat kepala DP3A
bergeser sebagai kepala Dinas Perpustakaan.
Inspektur
Inspektorat yang sebelumnya dijabat Zainal Ibarahim kini menjadi Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
Kepala Bapenda Makassar, sebelumnya dijabat Irwan Adnan yang kini menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kota.
Kepala Dinas Pendidikan hingga kini juga masih dijabat pelaksana tugas (plt), yakni Nielma Palamba juga bergeser menjadi kepala Dinas Ketenagakerjaan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan sebelumnya dijabat Sri Susilawati kini menjadi kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang dijabat Plt Iman Hud, kini menjadi kepala Dinas Perhubungan. Kepala Dinas Pariwisata sebelumnya dijabat Rusmayani Madjid kini menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebelumnya dijabat Tenri A Palallo yang kini menjabat sebagai kepala Dinas Perpustakaan.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga sebelumnya dijabat Hendra Hakamuddin kini menjadi kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Kepala Dinas Perdagangan sebelumnya dijabat Andi Muh Yasir kini menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebelumnya dijabat Fatur Rahim kini menjadi kepala Dinas Kearsipan.
Ketika dikonfirmasi ke Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, dia mengatakan masih harus mendiskusikan hal tersebut dengan wakilnya Fatmawati Rusdi terkait siapa yang tepat ditunjuk sebagai pelaksana tugas (plt). Dia mengaku waktunya masih tersita penuh untuk mengurus beberapa persoalan urgen. Mulai penanganan covid, vaksinasi warga, hingga pra kondisi kapal isoman.
Namun, dia berjanji secepatnya akan diputuskan siapa-siapa yang akan dipilih sebagai plt di jabatan-jabatan yang kosong tersebut.
“Belum ditentukan karena banyak harus diperkuat. Bappeda belum ada, PTSP, Satpol-PP belum,” ujar Danny.
Menurut Danny, penunjukan plt di setiap OPD harus memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menjalankan program. Sebab, pelayanan ke masyarakat harus bisa maksimal.
“Plt yang ditunjuk ialah di lingkungan itu, atau SKPD juga bisa. Atau eselon III B di tempatnya, bidang atau sekretaris. Jika tidak berkompeten, SKPD lain masuk,” ucapnya.
Danny memastikan 12 jabatan yang lowong saat ini akan dilelang untuk mendapatkan pejabat definitif. Proses lelang jabatan sendiri masih harus diatur terlebih dahulu.
Orang nomor satu Kota Makassar tersebut mengatakan, pihaknya baru akan membuka seleksi terbuka alias lelang jabatan setelah proses mutasi pejabat eselon III rampung dilakukan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Andi Siswanta Attas, menyebut total posisi yang lowong di Pemkot Makassar saat ini sebanyak 20 jabatan.
Sebanyak 12 jabatan yang saat ini masih tak bertuan, dan sembilan jabatan yang dikendalikan oleh pelaksana tugas.
Sesuai instruksi wali kota, seluruh jabatan lowong tersebut nantinya bakal dilelang secara serentak.
“Saat ini ada 21 jabatan eselon II yang lowong. Tapi kemungkinan nantinya yang akan dilelang sebanyak 22 jabatan. Karena Agustus nanti, Kepala Bappeda Andi Khadijah Iriani akan masuk masa purnabakti di bulan Agustus. Otomatis jabatan yang ditinggalkannya bakal kosong,” ujar Andi Wanta. (rhm)
