MAKASSAR, BKM — Sebanyak 85 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan akan mendapatkan baju baru dengan harga yang lumayan mahal. Sekretariat DPRD Sulsel menyiapkan anggaran sebesar Rp935 juta bagi mereka. Tahap tender saat ini telah masuk dalam masa sanggah.
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulsel, Muh Jabir mengatakan sedianya penganggaran baju dinas baru bagi dewan bisa dilakukan setiap tahun. Namun sejak para wakil rakyat ini dilantik pada 2019 lalu, baru tahun ini dianggarkan.
“Sudah dua tahun kita tidak anggarkan. Tahun lalu (2020), kita tidak anggarkan karena banyak refocusing. Makanya, tahun ini kita baru anggarkan,” ujar M Jabir.
Jabir menuturkan, baju baru dewan tersebut terdiri dari tiga jenis. Di antaranya ialah pakaian sipil harian (PSH), pakaian sipil resmi (PSR) dan pakaian dinas harian (PDS). Masing-masing anggota dewan mendapatkan tiga.
Soal nilainya yang mencapai Rp935 juta, Jabir menyebutnya sebagai hal wajar. Sebab itu sudah merujuk pada peraturan gubernur (pergub).
“Ini kan standar. Bajunya itu masuk strandar untuk biaya umum yang ada di pergub. Jadi kalau satu pasang (pakaian) sekitar Rp750 juta. Satu anggota (dewan) dapat tiga baju, jadi perkaliannya dengan 85 (anggota),” terangnya.
Menurut Jabir, angka Rp935 juta itu bukanlah patokan. Sebab peserta tender bisa melakukan penawaran lebih rendah. Tergantung siapa nanti yang memenangkan tendernya.
“Kita itu tetap berpedoman pada standar biaya umum yang dikeluarkan oleh gubernur dan standar biaya. Kalau pakainya sekian, harganya sekian, juga seperti itu. Tidak bisa lewat,” lanjutnya.
Dia tak menampik jika pakaian dinas untuk anggota dewan tersebut, sejatinya bukanlah sebuah kewajiban. Namun memang dianjurkan sesuai dengan aturan yang ada.
“Aturannya jelas. Ada di PP 18 Tahun 2017 tentang hak kedudukan dan keuangan DPRD. Itu sudah diatur bahwa difasilitasi setiap tahun untuk pakaian dinas,” jelasnya.
Soal opsi anggarannya untuk kembali direfocusing, Jabir memandang tidak perlu. Sebab menurutnya, tak semua item anggaran bisa direfocusing. Salah satunya penganggaran baju dinas ini. Belum lagi, anggaran dari item lain untuk tahun ini sudah banyak direfocusing.
“Jadi tetap refocusing ada, namun item lain. Kalau ini (anggaran dinas) tidak bisa direfocusing. Misalnya direfocusing setengah Rp500 jutaan, tidak bisa. Karena kalau setengahnya hilang, maka tidak bisa jadi baju,” jelasnya.
Anggota Fraksi PKB DPRD Sulsel Irwan Hamid memberikan tanggapan soal pengadaan baju tersebut. Dia mengaku hal ini wajar, sebab sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Saya kira wajar-wajar saja. Karena kan sudah ada juga aturannya yang mengatur,” tandasnya.
Sejauh ini, dari 24 perusahaan yang ikut tender, ada 10 yang sudah memasukkan penawaran dan harga terkoreksi. Ini berdasarkan data yang dilansir dari lpse.sulselprov.go.id pukul 20.20 Wita, kemarin.
CV Safari Jaya dengan harga penawaran Rp565.675.000 dan harga terkoreksi Rp565.675.000. PT Topas Jaya Mandiri harga penawaran Rp659.175.000 dan harga terkoreksi Rp659.175.000.
CV New Ardian Tailor harga penawaran Rp719.950.000 dan harga terkoreksi Rp719.950.000. CV Mockerz Apparel Industries harga penawaran Rp748.000.000 dan harga terkoreksi Rp748.000.000.
CV Dunia Baru harga penawaran Rp794.750.000 dan harga terkoreksi Rp794.750.000. CV Harapan harga penawaran Rp804.100.000 dan harga terkoreksi Rp804.100.000.
Lalu CV Emerald Indonesia harga penawaran Rp860.200.000 dan harga terkoreksi Rp860.200.000, CV Hilalnarafit Mulia Mandiri harga penawaran Rp879.367.500 dan harga terkoreksi Rp879.367.500.
Selanjutnya, CV Hero Bhakti Nusantara harga penawaran Rp906.950.000 dan harga terkoreksi Rp906.950.000. CV Arise Indonesia harga penawaran Rp916.300.000 dan harga terkoreksi Rp916.300.000. (rif)
