MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyikapi insiden pencurian yang terjadi di lingkungan kantornya di Jalan Ahmad Yani. Orang nomor satu Pemkot Makassar ini mengaku sudah menerima laporan terkait informasi kehilangan sejumlah barang di dua OPD yang ada di Balaikota Makassar.
Ternyata, kata Danny, peristiwa pencurian tersebut terjadi sekitar dua bulan lalu. Dia pun menyayangkan kenapa OPD terkait tidak langsung melaporkan peristiwa tersebut ke pihak berwajib agar bisa segera diproses.
“Jadi peristiwa itu terjadi dua bulan lalu. Yang saya sayangkan, kenapa kejadian ini tidak dilaporkan segera,” ungkap Danny saat dikonfirmasi, Rabu (15/9).
Danny tidak ingin sepenuhnya menyalahkan Satpol PP atas terjadinya peristiwa tersebut. Alasannya, karena Balai Kota merupakan tanggung jawab Bagian Umum dan Bagian Rumah Tangga.
“Di Balai Kota itu, tanggung jawabnya umum, jadi kita tidak bisa salahkan Satpol PP. Yang bertanggung jawab itu umum, Bagian Rumah Tangga,” ungkap Danny.
Namun, kata Danny, berkaca pada peristiwa tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, pihaknya akan merombak total sistem keamanan di Balai Kota. Dia mengaku selama ini sistem keamanan di sana tidak jelas. CCTV tidak aktif. Begitu juga dengan sistem kelistrikannya yang amburadul.
“Saya akan merombak total sistem keamanan di Balai Kota. Kita tidak tahu siapa yang ambil, apakah orang dalam atau orang luar, karena sistem keamanannya tidak jelas. CCTV tidak aktif, sistem listriknya tidak jelas. Jadi kami akan revisi total, mumpung saat ini lagi (APBD) perubahan,” tambah Danny.
Selain itu, tamu-tamu yang masuk ke Balai Kota juga akan diatur dengan ketat. Mereka harus menitipkan KTP terlebih dahulu di pos jaga. Juga akan dibuatkan satu arah untuk jalan keluar dan masuk.
Sebelumnya, kantor dua OPD di Balai Kota dibobol. Masing-masing Dinas Keluarga Berencana dan Dinas Pemuda Olah Raga. Jika dikalkulasi, jumlah kerugian akibat pencurian tersebut mencapai Rp130 juta.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad mengatakan aksi pencurian yang terjadi di Balai Kota menimbulkan pertanyaan besar. Karena selain barang elektronik, pencuri juga diduga mengamankan beberapa dokumen penting.
“Kita kecurian di dalam rumah sendiri. Di dalam Balai Kota ini bukan hanya kepentingan pemerintah, melainkan kepentingan publik juga. Itu kan banyak data-data statistik masyarakat di sana,” ujarnya, kemarin.
Politisi Demokrat itu menilai, sistem penjagaan di Balai Kota Makassar sangat lemah. Pengawasan yang dilakukan Satpol PP tidak ketat.
“Memang perlu ada penjagaan ekstra karena banyak aset. Bukan hanya barang, tapi data yang dicuri. Ini kita tercoreng karena kurang pengawasan oleh Satpol. Karena mereka punya tugas yang jelas untuk mengamankan aset, tapi kenapa bisa kebobolan,” cetusnya.
“Ini masih termasuk pencurian yang kecil, karena masih dalam keadaan fisik. Bayangkan kalau digital, ada yang mencoba menghacker data kita. Kita ini lebih mementingkan hal-hal yang tidak terlalu penting dan mengabaikan suatu hal yang penting,” tambahnya.
Ray meminta agar Satpol PP Makassar punya tim kerja khusus, bukan hanya mengurusi warga, tapi penting menjaga aset pemerintah. “Saya lihat dalam proses pencurian itu, ada data yang diamankan. Kita harap dalam proses identifikasi merujuk ke sesuatu hal politis. Ini ada modus lain yang bersifat sabotase. Kalau memang data yang diamankan, ngapain mau mencuri data. Kan tidak ada artinya kalau memang pencuri orientasinya hanya mencuri saja,” bebernya.
Ray menambahkan, kecurigaan besar mungkin ada orang dalam ada yang terlibat. Ada orang yang berusaha menjatuhkan pemkot melalui pencurian data. Data itu tidak didapatkan begitu saja, sehingga harus ditelusuri. (rhm-nug)
