MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto melakukan rasionalisasi terhadap alokasi anggaran untuk pegawai kontrak yang dinilai terlalu besar. Selama ini alokasi anggaran bagi pegawai kontrak cukup fantastis, yakni berkisar Rp520 miliar.
Berdasarkan data yang masuk ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, ada sebanyak 11.000-an nama yang tercatat sebagai tenaga kontrak. Namun, dari hasil penelusuran, hanya 8.200 yang efektif bekerja. Sementara sekitar 2.800 tenaga kontrak yang tercatat tidak aktif.
“Saya harus melakukan rasionalisasi terhadap hal itu. Hasilnya, setelah dihitung-hitung, ada sekitar Rp170 miliar anggaran yang berhasil kita efisienkan,” ungkap Danny.
Dia pun berencana untuk kembali melakukan tes kompetensi terhadap seluruh tenaga kontrak. “Jadi kita akan tes kembali tenaga kontrak, semua dari nol. Saya akan verifikasi ulang, susun kembali data basenya,” kata dia.
Selain itu, mekanisme pembayaran gaji dan tunjangannya juga akan diatur. Kalau kinerja bagus, dapat tunjangan. Juga akan diberi reward dan punishment. Jadi nanti ada tenaga kontrak terbaik setiap bulan.
Danny mengaku cukup prihatin dengan nasib tenaga kontrak selama ini. Dalam pelaporan, anggaran untuk mereka cukup besar.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Siswanta Attas mengatakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan saat ini melakukan penyesuaian. “Karena saat ini proses pengurangan anggaran sudah dilaksanakan,” ujarnya.
Pengurangan ini dilakukan wali kota karena memang didapatkan adanya ketidakseimbangan. Selain itu, besaran anggaran yang dikeluarkan tidak seimbang dengan kerja mereka.
Untuk itu, tiap OPD harus betul-betul memberi penilaian dengan baik. Sebab, selain pengurangan honor juga akan dilakukan pengurangan pegawai yang dinilai terlalu pemborosan.
“Yang dilakukan sekarang pengurangan anggaran, sementara untuk pengurangan jumlah pegawai itu setelah kepala dinas dari 24 OPD menjadi definitif,” jelasnya.
Intinya, kata Siswanta, dari 8.200 pegawai kontrak akan dikurangi bergantung dari kebutuhan OPD. “Jadi bisa saja ada OPD yang berlurang ada juga bertambah,” katanya.
Tetapi intinya, dari 8.200 orang itu tetap akan dikurangi. Sebab dari pegawai kontrak ini banyak tidak aktif. Banyak juga yang datang hanya main gim dan lain-lain. (rhm)
