MAKASSAR, BKM — Pembelajaran tatap muka (PTM) di Makassar akan mulai dilaksanakan awal Oktober mendatang.
Untuk tahap pertama, akan dilakukan simulasi terlebih dahulu yang dimulai 4 Oktober dengan masa percobaan selama dua minggu.
Jika dianggap aman dan efektif, maka simulasi akan diperluas ke beberapa SMP dan akan disasar siswa SD. Sementara simulasi ketiga nanti pada bulan November dengan menyasar PAUD. Selain itu, dilakukan verifikasi terlebih dahulu, sekolah-sekolah mana saja yang sudah layak untuk melaksanakan PTM.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Nielma Palamba menerangkan, ada empat indikator penilaian apakah sebuah sekolah sudah layak melaksanakan PTM atau tidak.
Indikator tersebut di antaranya administrasi, sarana prasarana, kesiapan belajar, dan faktor risiko.
“Itu yang kita kalkukasi nilainya untuk menentukan kelayakan. Data tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan validasi (verval) yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Makassar,” ucap Nielma Palamba usai Rapat Koordinasi terkait PTM di Balaikota Makassar, Senin (27/9) sore.
Selain turun melakukan verifikasi, Disdik juga mensyaratkan vaksinasi dalam pelaksanaan PTM. Seluruh peserta didik yang akan belajar secara daring juga akan diswab antigen. Tes usap ini akan ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar.
Sebanyak 400 ribu swab antigen yang akan disiapkan. Jumlah tersebut akan mengakomodir pemeriksaan sekitar 197.800 peserta didik untuk mendukung PTM.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menginstruksikan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk mempersiapkan PTM secara matang dan jangan gegabah.
Kondisi kesehatan siswa harus dipastikan sehat dan steril dari virus corona.
“Jangan terburu-buru untuk melaksanakan PTM. Pastikan dulu kesiapan anak didik dan tenaga pengajarnya,” ucap Danny Pomanto.
Jika dalam proses pelaksanaan PTM nantinya ditemukan ada peserta didik yang terpapar covid, maka sekolah yang bersangkutan langsung ditutup dan disterilkan. Selanjutnya proses PTM kembali dilaksanakan secara kembali.
“Tapi untuk mengantisipasi hal itu, dibentuk satgas covid masing-masing sekolah. Sehingga bisa melakukan identifikasi kalau ada siswa yang terpapar covid.
Selain itu, Pemkot Makassar akan menyiapkan pemetaan terhadap kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi saat PTM.
Supaya ada pakem khusus untuk melalukan penanganan dan antisipasi penyebaran covid-19 di lingkungan sekolah,” terangnya.
”Merujuk pada pertimbangan epidemiolog dan beberapa pakar serta instansi terkait, maka kita harus buatkan daftar apa saja yang harus di lakukan jika hal buruk terjadi semisal terjadi lonjakan covid,” lanjutnya.
Lebih jauh dikemukakan, saat simulasi PTM dilaksanakan, setiap peserta didik diberi kesempatan untuk PTM sebanyak dua kali dalam seminggu.
“Jadi model pembelajaran dilakukan secara hybrid. Ada yang offline dan ada online. Kan tatap muka dibatasi 50 persen,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan (MGTK) Disdik Makassar Pantja Nur Wahidin menjelaskan, dari hasil verifikasi dan pendataan sekolah di lapangan, tercatat ada empat kecamatan yang belum layak melaksanakan PTM.
Kecamatan tersebut adalah Manggala, Mariso, Rappocini, dan Tallo. Ketidaklayakan empat kecamatan tersebut dipengaruhi oleh sarana prasarana yang ada di tingkatan PAUD.
Misalnya, di Kecamatan Manggala persentase kelayakan prasarana hanya 87,92 persen. Di Kecamatan Mariso tidak layak dari segi kesiapan belajarnya, sehingga total nilainya hanya 83,80 persen.
Sementara di Rappocini tidak layak dari kesiapan belajar dengan bobot nilai 89,46 persen, serta di kecamatan Tallo juga tidak layak dari segi kesiapan belajar dengan total nilai 87,62 persen.
Kecamatan lainnya yang dianggap layak PTM memiliki bobot nilai di atas 90 persen.
Legislator Dukung PTM
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak pemerintah kota untuk menggelar simulasi pembelajaran tatap muka (PTM). Mereka khawatir, kualitas pendidikan akan terus merosot jika PTM tak jadi dilaksanakan.
Ketua Komisi D Abdul Wahab Tahir, berharap simulasi ini bisa segera terlaksana dan tidak ada kendala lagi dalam pelaksanaannya. Wahab mengatakan, dorongan pelaksanaan simulasi merupakan respons terhadap kekhawatiran orangtua siswa yang menilai jika mutu pendidikan di Makassar turun. Olehnya, ia meminta kepada pemerintah kota untuk segera menyiapkan segala sesuatunya untuk pelaksanaan simulasi PTM.
“Kita sangat berharap segera ada simulasi. Soal teknis kita serahkan ke pemkot. Soal SOP mereka punya peranti, penganggaran, perencanaan dan kita mendukung,” terang Wahab, kemarin.
Legislator Partai Golkar ini menilai, mutu dan kualitas berpikir anak-anak di Makassar selama pembelajaran daring memang menurun. Kurangnya mereka berada di ruang publik membuatnya sulit mengembangkan komunikasi.
“Anak-anak kita sekarang tambah manja, tambah rewel. Karena mereka sekarang dalam ruang privat, bukan lagi dalam ruang publik. Sehingga mereka menjadi sedikit sulit membangun komunikasi dengan pihak luar,” jelasnya.
Ia khawatir, jika pembelajaran daring terus berlangsung, maka bisa terjadi ruang kosong terhadap perkembangan jiwa anak-anak. “Makanya, kita harap simulasi itu tidak ada lagi penundaan. Dengan menggunakan prokes yang ketat tentunya. Rombelnya dikurangi,” sarannya.
Wakil Ketua DPRD Kota Makassar Andi Nurhaldin NH, juga mendesak pemerintah kota segera membuka kembali sekolah menyusul status zona kuning penyebaran covid-19. Wakil rakyat dari Fraksi Partai Golkar itu menilai, status zona kuning sebaiknya ditindaklanjuti dengan membuka kembali ruang kelas dengan sejumlah penerapan protokol kesehatan. Seperti pembahasan peserta didik di dalam ruang kelas, vaksinasi guru-guru, hingga tes PCR.
Ia membandingkan kantor-kantor pemerintahan sudah boleh buka dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. “Kalau saya setuju sekolah tatap muka, karena kita sudah zona kuning dari sebelumnya dari zona oranye. Apalagi kita sudah level 2 PPKM,” kata Nurhaldin.
Ia menilai, sekolah tatap muka secara terbatas sudah boleh dibuka dari jenjang pendidikan sekolah dasar (SD). Menurutnya pembelajaran daring kurang efektif bagi anak-anak SD. Apalagi bagi mereka yang punya keterbatasan gawai maupun jaringan internet. Ia mencontohkan kedua anaknya yang kini duduk kelas satu dan kelas dua SD yang membutuhkan pembelajaran langsung di sekolah.
“Dengan status level 2, sebaiknya sudah mulai dilonggarkan. Bagus dimulai dari pendidikan dasar. Saya rasa sudah harus sekolah dengan tetap protokol kesehatan dengan kriteria tertentu,” katanya.
“Jadi silakan Dinas Pendidikan mengkaji usulan ini. Sekolah tatap muka boleh dengan beberapa pembatasan. Anak-anak kita lebih semangat kalau belajar tatap muka. Saya dukung sekolah offline,” tandasnya.
(rhm)
