MAKASSAR, BKM — Pembelajaran tatap muka terbatas (PTMT) di Kota Makassar mulai dilaksanakan hari ini, Senin (4/10). Hanya saja, PTMT tidak dilakukan secara serentak.
Untuk jenjang SMA, 17 SMA negeri dan 38 SMA swasta yang PTMT hari ini. Menyusul dua SMAN pada Rabu (6/10), dan satu SMAN di hari berikutnya Kemudian, terdapat satu SMAN dan 21 SMA swasta pada Senin (11/10) pekan depan.
Informasi terkait sekolah yang melaksanakan PTMT ini tertuang dalam Surat Edaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, melalui Dinas Pendidikan Sulsel nomor: 410/-CD.WIL.I/DISDIK, dan nomor: 410/1697-CD.WIL.II/DISDIK.
Surat edaran ini terbit, Sabtu (2/10).
“Berdasarkan keputusan bersama,, tanggal 4 Oktober 2021 akan dimulai PTMT,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Imran Jauzi yang dikonfirmasi, Minggu (3/10).
Dalam SE termaktub syarat agar siswa yang hendak mengikuti PTM agar membawa meterai Rp 10 ribu.
Meterai itu dimaksudkan sebagai persetujuan orang tua atau wali peserta didik.
Selain itu, di dalam kelas hanya diisi peserta didik sebanyak 50 persen.
”PTMT tidak dilaksanakan secara serentak di semua sekolah. Ada jadwalnya masing-masing, tergantung persiapan tiap sekolah,” terang Imran.
Imran yang juga kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel ini mengungkapkan, aturan tersebut belum berlaku permanen.
Sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan situasi pandemi covid-19 di Makassar.
Peserta didik diharuskan menerapkan protokol kesehatan ketat.
Kota Makassar saat ini berada pada PPKM level 2 dan masuk zona kuning.
Jumlah terkonfirmasi positif covid-19 di Makassar hingga saat ini totalnya mencapai 108.629 kasus.
Kasus sembuh 104.566 dan meninggal 2206 kasus.
Bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Satuan Pendidikan Formal (SPF) yang mulai melaksanakan PTMT, ada sejumlah persyaratan yang mesti diterapkan. Pertama, SMA/SMK/SLB se-Kota Makassar melakukan PTMT dengan kapasitas maksimal 50 persen.
Pihak sekolah berkoordinasi dengan pemerintah setempat (camat/lurah) dan Tim Satgas Covid-19 setempat.
PTMT diprioritaskan bagi guru dan peserta didik yang sudah divaksin minimal dosis kesatu, dibuktikan dengan sertifikat vaksin. Peserta didik wajib mendapatkan persetujuan orang tua/wali di atas kertas bermaterai Rp10.000.
Peserta didik yang belum divaksin dan atau belum mendapatkan persetujuan orang tua/wali tetap mendapatkan hak mengikuti pembelajaran secara daring (BDR).
PTMT dilaksanakan setiap hari dengan durasi tiga jam.
Satuan pendidikan menyediakan sarana pendukung penerapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, handsanitizer, termogun, dan sarana pendukung protokol kesehatan lainnya.
Selama PTMT, kantin tidak diperbolehkan dibuka, peserta wajib membawa bekal makanan dari rumah masing-masing.
Kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti olahraga, ekstrakulikuler, istirahat di luar kelas dan sebagainya tidak diperbolehkan.
Setiap satuan pendidikan menyusun jadwal PTMT dengan sistem shifting dan menyusun panduan untuk mitigasi risiko selama PTMT.
. Sebelum pelaksanaan PTMT, satuan pendidikan wajib melakukan pendataan dan pengecekan terhadap kondisi kesehatan peserta didik. Apabila sedang dalam kondisi sakit, terutama penyakit yang memiliki gejala mirip fovid-19 (flu, demam, sesak napas, hilang rasa/penciuman dll) maka tidak diperkenankan mengikuti PTMT.
Seluruh satuan pendidikan yang melaksanakan PTMT wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin dengan pengawasan dari Tim Satgas Penanganan Covid-19 masing-masing satuan pendidikan.
Kepala UPT satuan pendidikan diwajibkan melakukan evaluasi terhadap pelayanan PTMT secara berkala, minimal dua minggu sekali.
Juga mendorong percepatan vaksinasi bagi para guru dan peserta didik yang belum divaksin.
28 SMP di Makassar
Untuk Kota Makassar, simulasi PTM tahap pertama hari ini, Senin (4/10) akan dibuka untuk jenjang SMP. Tapi tidak semua SMP diizinkan untuk melaksanakannya.
Dari hasil verifikasi dan validasi (verval), Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pendidikan memberi izin kepada 28 SMP, baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh kecamatan untuk melaksanakan PTM.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Nielma Palamba mengatakan verval didasarkan pada 46 daftar periksa sekolah (DPS) yang mampu dipenuhi masing-masing sekolah.
Nielma meminta agar sekolah yang terpilih benar-benar menjalankan protokol kesehatan yang ketat.
“Saya harap sekolah-sekolah yang akan menggelar simulasi ini memberikannya contoh bagi yang lain. Betul-betul maksimalkan prokes agar mencegah penularan dan kluster di sekolah,” ujarnya.
Dia menjelaskan, evaluasi simulasi PTM berlangsung setiap dua pekan. Dengan melihat perkembangan yang terjadi.
“Pokoknya dievaluasi terus. Kalau dua minggu sudah bagus, ya ditambah lagi sesuai kebutuhan dan kondisi,” ucapnya.
Begitu seterusnya, jika sudah bagus dan tampak aman maka dilanjutkan dengan membuka Sekolah Dasar (SD), TK dan PAUD.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Sulsel, Amalia Malik mengatakan, setiap kecamatan ada dua SMP yang dipilih untuk melaksanakan PTM. Satu SMP negeri, dan satu SMP swasta. Dia merinci, di Kecamatan Biringkanaya ada tiga sekolah, dan di Tallo hanya satu sekolah. Sementara di kecamatan lainnya masing-masing dua sekolah. Khusus di Kecamatan Wajo, dua sekolah yang dizinkan melaksanakan PTM terbatas semuanya SMP negeri.
Khusus di Pulau Lakkang, Tallo dan wilayah Kecamatan Sangkarrang, Amalia bilang, semua bisa melakukan PTM terbatas.
Hanya saja, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Sebelum PTM, peserta didik juga akan diswab antigen. Hal itu untuk memastikan kesehatan siswa, juga mencegah terjadinya penularan virus corona.
Sekolah yang menjadi lokasi PTM terbatas, juga disemprot cairan disinfektan oleh BPBD.
Meski PTM, namun tetap ada pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kalau kelas tujuh masuk, maka kelas delapan, dan kelas sembilan harus PJJ. Alasannya, kata Amalia, kapasitas ruangan hanya 50 persen.
Dihubungi terpisah, Kepala SMPN 6 Makassar Dr Munir, membenarkan sekolahnya bakal mewakili Kecamatan Ujung Pandang dalam pelaksanaan PTM yang dimulai 4 Oktober.
“Insyaallah SMPN 6 mewakili Kecamatan Ujung Pandang untuk PTM. Tanggal 4 Oktober masuk. Persiapannya, sejauh ini adalah pemenuhan kriteria dalam 46 poin daftar periksa sekolah (DPS),” jelasnya.
Ia menuturkan, ada imbauan khusus sekolah kepada siswa dan wali siswa yang harus dijalankan.
Seperti membawa masker dan handsanitizer sendiri. Meskipun, pihaknya menyiapkan stok masker di sekolah.
“Kami siapkan masker 1.000 lebih untuk berjaga-jaga saja, siapa tahu ada anak-anak yang kotor maskernya atau hilang jadi bisa dibackup. Selain itu, diimbau kepada siswa untuk membawa makanan dan minuman sendiri dan tidak membeli jajan di sekolah,” ujarnya.
Jangan Molor Lagi
Walau simulasi PTM hari ini masih terbatas, namun langkah tersebut dinilai menjadi angin segar untuk mengembalikan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dianggap sempat menurun karena pembelajaran jarak jauh.
Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Abd Wahab Tahir mendukung langkah pemkot untuk memulai PTM di tigkat SMP.
Wahab bahkan berharap kepada pemkot agar simulasi PTM tak molor lagi.
“Kita berharap segera ada simulasi. Soal teknis kita serahkan ke pemkot sebagai eksekutif. Mereka punya piranti, penganggaran dan perencanaan,” ungkapnya.
Ia mengatakan, selama ini orang tua siswa sudah seringkali meminta kepada legislator di DPRD Makassar agar memperjuangkan dimulainya PTM segera.
Ketika Pemkot Makassar sudah berencana menggelar simulasi PTM, Wahab mendukung karena hal tersebut adalah salah satu aspirasi masyarakat.
“Kalau kita turun ke lapangan mereka selalu bertanya kapan sekolah tatap muka. Jadi saya bicara dalam konteks wakil rakyat, sekaligus orang tua siswa. Karena bahaya anak-anak kita kalau ada krisis psikologi,” katanya.
Diungkapkannya, selama ini mutu pendidikan semakin menurun karena pembelajaran jarak jauh. Secara psikologis, anak-anak semakin manja dan kualitas berpikirnya menurun.
Karena pembelajaran jarak jauh memang kurang efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan jika dilaksanakan secara terus menerus.
”Komunikasi batin antarsiswa kurang, karena mereka berada dalam ruang privat, tak lagi berada di ruang publik. Anak kita menjadi sedikit sulit membangun komunikasi dengan pihak luar.
Ada kekhawatiran kalau ini berlanjut terus bisa terjadi ruang kosong soal perkembangan jiwa,” terangnya.
Olehnya itu, Wahab berharap tak ada lagi penundaan proses PTM. Tingga pemkot menyiasati proses PTM agar tak menjadi klaster penyebaran covid-19.
“Tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Atas nama kemajuan pendidikan kita. Saya takut anak anak kita drop mentalnya. Coba bayangkan hampir dua tahun terakhir ini anak anak kita kurang melakukan komunikasi,” cetusnya. (jun-rhm-nug)
