MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengaku, masih banyak aset Pemerintah Kota Makassar yang bersoal dan menjadi incaran mafia tanah.
Terbukti, jika aset milik pemerintah yang digugat pihak ketiga terus bertambah. Sampai-sampai dia mengaku sudah lelah mengurusi masalah sengketa itu. Pasalnya menyita banyak waktu dan tidak berkesudahan.
Namun dia menegaskan, pemerintah sangat serius dalam menangani kasus mafia tanah. Hal itu terbukti bahwa pihaknya berkolaborasi dengan aparat hukum.”Ini saya pernah ngomong di KPK, masalah itu,” tambahnya.
Danny menuding ada oknum pegawai pemerintahan yang bermain. Modusnya beragam, seperti menghilangkan dokumen persuratan.
Kemudian sertifikat dijual untuk digugat. Karena bukti kepemilikan lemah, akhirnya diambil alih pihak ketiga.
Seperti yang terjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Makassar, di Jalan Gunung Bawakaraeng.
“Menghilangkan seluruh persuratan, contoh kita kalah di BPR kita konsen sekian lama, dia klaim sebagian sampai semuanya,” ungkapnya.
Namun dia enggan mengungkap inisial oknum yang dimaksud. Dalam pandangannya, persoalan mafia tanah harus diusut dan ditindak tegas.
“Banyak kehilangan sekarang, gugatan luar biasa berkembang itu mafia tanah pasti ada yang backup dibelakangnya pasti orang kuat finansialnya. Karena dia mau jual itu, dia cuman disuruh ehh gugat mako itu nanti saya beli begitu modelnya dan pasti ada bekingannya di pemerintah termasuk pemkot,” sambungnya.
Dia mengenang saat periode pertama menjabat. Langkah yang diambil mencegah aset digugat yaitu mensertifikatkan aset tersebut.
Jumlahnya sudah ada ratusan berupa fasilitas umum dan sosial. Termasuk kantor Balaikota di jalan ahmad yani.
“Selama dua tahun ini, dulu waktu saya Walikota pertama tidak ada fasum fasos terintegistrasi dan saya sertifikatkan ratusan ada 400 kali aset yang tidak bersertifikat. Saya ambil sertifikatnya Balaikota, dikasi begitu,” jelasnya. (rhm)
