SUMPAH Pemuda yang dicetuskan 28 Oktober 1928 meneguhkan semangat satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Berbeda-beda tapi tetap satu. Hal itu mewujud dari apa yang dirasakan oleh Hasdy, seorang pegawai negeri sipil (PNS) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar.
HADIR dalam siniar (podcast) untuk kanal Youtube Berita Kota Makassar, Hasdy berkisah tentang perjalanannya masuk menjadi aparatur negara. Hingga praktik pembauran yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya Makassar.
Sebelumnya, Hasdy adalah guru di sebuah sekolah swasta yang ada di Makassar. Sudah lama dirinya mengabdi di lembaga pendidikan ini. Kala itu ia sering bertemu dengan pengawas sekolah yang datang berkunjung. Merekalah yang kemudian memberimotivasi kepada Hasdy untuk menjadi PNS guru.
Gayung pun bersambut. Hasdy melihat bahwa bertugas mengajar di sekolah swasta dengan status non PNS, skopnya terbatas. Jika bergabung menjadi PNS, dirinya bisa berbuat lebih banyak untuk Kota Makassar, bangsa dan negara.
Pada tahun 2006 Hasdy mendaftar menjadi PNS guru dan dinyatakan lulus. Ketika itu ia mengajukan permohonan untuk tetap ditugaskan di sekolah tempatnya mengajar sebelumnya dan disetujui. Hasdy berstatus diperbantukan.
Di tahun 2013 status Hasdy berubah. Ia ditarik ke Dinas Pendidikan Kota Makassar dan diangkat menjadi pengawas sekolah untuk satuan pendidikan tingkat SMP. Tugas pokoknya membina minimal tujuh sekolah. Namun karena banyak pengawas yang sudah pensiun dan belum ada yang penggantinya, jadilah Hasdy diserahi tugas membina 16 SMP, baik swasta maupun negeri.
Selain sebagai PNS, Hasdy juga aktif dalam kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Masing-masing perwakilan agama di dalamnya.
Ditanya tentang pembaraun di tengah masyarakat, Hasdy mengakui bahwa sebenarnya hal itu sudah lama berlangsung di Makassar. Warga etnis Tioghoa sudah beranak pinak di kota ini. Malah ada di antaranya yang sudah masuk generasi keempat dan kelima.
”Kalau saya masih negerasi ketiga. Di zaman Orde Baru (Orba) mereka lebih konsentrasi bergelut pada dunia usaha dan pertokoan,” tuturnya.
Ditanya tentang statusnya sebagai PNS pertama dari kalangan etnis Tionghoa, Hasdy mengatakan sebenarnya tahun-tahun sebelumnya sudah pernah ada senior yang menyandang status itu. Namun ia tidak mengetahui secara persis apa posisi yang didudukinya.
“Setelah saya menjadi PNS, ada beberapa adik-adik yang juga masuk. Mereka bertugas Inspektorat dan bagian keuangan. Ada juga bertugas di rumah sakit,” terang Hasdy.
Dulu, menurut Hasdy, banyak di antara etnis Tionghoa yang lebih memilih berusaha, khususnya pertokoan lebih karena melanjutkan usaha orangtuanya yang telah sukses. Mereka semakin berpeluang bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sektor usaha. Sementara jika menjadi PNS terbatas.
Selain itu, ada anggapan bahwa mengurus administrasi masuk PNS cukup lumayan merepotkan. Termasuk persepsi bahwa jika melamar jadi PNS sudah pasti tidak diterima.
”Padahal sekarang ini kan era keterbukaan. Siapa yang punya kompetensi, tentu itu yang akan berhasil dan diterima menjadi PNS,” tandas Hasdy.
Walau begitu, Hasdy tetap berkomitmen untuk memotivasi generasi muda etnis Tionghoa agar bergabung menjadi PNS. ”Kalau memang ada niat dan minat, silakan bergabung. Semua terbuka untuk menerima, baik di tingkat kota, provinsi, maupun pusat. Tidak ada diskriminasi,” tambahnya.
Ada mimpi Hasdy yang diharapkannya kelak bisa terealisasi. ”Mimpi saya suatu saat nanti ketika berkunjung ke kantor kelurahan dan kecamatan, di sana ada komunitas Tionghoa yang bertugas di sana. Dengan begitu, berarti benar-benar sudah ada pembauran hingga ke tingkat bawah,” tandasnya. (*/rus)
