MAKASSAR, BKM — Lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kota Makassar mulai berproses. Rencananya, tahapan seleksi akan diumumkan pekan ini.
Panitia seleksi (pansel) lelang jabatan yang diketuai Prof Aminuddin Ilmar sudah menggelar rapat internal untuk membahas persiapan lelang jabatan.
Menurut Prof Ilmar, pengumuman untuk tahapan seleksi akan dimulai 16 hingga 20 November mendatang.
Ada beberapa tahapan yang harus diikuti calon peserta lelang jabatan. Di antaranya pengumuman proses lelang, seleksi administrasi, asesment, penulisan makalah, dan presentasi atau wawancara.
Tim panitia seleksi akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama bidang keuangan dan pendapatan. Sementara kelompok kedua bidang administrasi dan pelayanan.
“Itu sesuai arahan Pak Wali, jadi kita bagi dua tim. Sektor pendapatan dan non-pendapatan,” ujarnya.
Adapun jabatan yang masuk kelompok pendapatan yakni Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pekerjaan Umum (PU), Inspektorat,
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (PM-PTSP).
Sementara jabatan untuk kelompok non-pendapatan yakni Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes),
Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Ketahanan Pangan.
Dinas Penataan Ruang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Perdagangan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Sosial, Satpol PP, Sekretaris DPRD Makassar, dan Dinas Pertanahan.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto merasa perlu memisahkan lelang jabatan untuk OPD yang ada kaitannya dengan pendapatan. Alasannya, karena target pendapatan yang diharapkan ke depan sebesar Rp2 triliun.
“Kita tidak mau main-main dengan pendapatan. Tahun depan kita targetkan PAD Pemkot Makassar sebesar Rp2 triliun. Jadi pejabat yang terpilih di lelang jabatan berkaitan dengan pendapatan, harus orang yang betul-betul serius dan mau bekerja sama untuk mengejar target tersebut,” kata Danny.
Dia menargetkan proses lelang jabatan bisa rampung dan hasilnya sudah ada di pengujung tahun 2021 ini.
“Supaya pejabat yang terpilih hasil dari lelang jabatan sudah bisa bekerja awal tahun depan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar Andi Siswanta Attas mengemukakan, proses atau tahapan lelang jabatan akan berlangsung hingga pekan pertama Desember.
Rencananya, pada 7 Desember sudah ada hasil yang diperoleh untuk selanjutnya akan dilaporkan ke wali kota dan wakil wali kota.
Tahapan lelang jabatan, kata lelaki yang akrab disapa Wanta ini, akan diawali dengan proses pendaftaran. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian atau fit and proper test, dan pengumuman hasil.
“Setelah itu kita lapor Pak Wali. Kita sodorkan nama-nama tiga besar, tergantung Pak Wali siapa yang dipilih dan kapan mau pelantikan,” kata Wanta.
Sambil lelang jabatan berproses, resetting pemerintahan juga akan terus berjalan. Mutasi dan rotasi pejabat eselon III dan IV, termasuk di antaranya jabatan lurah akan dievaluasi.
Dalam waktu dekat, resetting akan diprioritaskan pada jabatan eselon III dan IV di kecamatan maupun kelurahan.
Termasuk melakukan alih jabatan dari struktural ke fungsional.
“Jadi yang dari struktural ke fungsional, tidak perlu lagi diisi, tidak perlu lagi dilantik, tapi akan dikukuhkan,” tambahnya.
Wanta menyebut, ada sekitar 300 jabatan berdasarkan aturan akan dialihkan ke fungsional. Kendati beralih, namun Wanta memastikan golongan ASN terkait akan tetap. (rhm)
