MAKASSAR, BKM — Pemerintah lewat Kementerian Agama memutuskan untuk menunda pelaksanaan umrah menjadi tahun 2022 demi menghindari penyebaran virus covid-19 varian Omicron.
Pemberangkatan perdana umrah yang sedianya dijadwalkan 23 Desember 2021 ditunda menjadi awal tahun 2022.
Ketua Asosiasi Muslim Penyelanggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Sulampua, Ardiansyah mengatakan hal ini dilakukan pemerintah dengan mempertimbangkan keselamatan jemaah.
“Kami sangat mendukung terkait kebijakan ini. Soalnya kan mau menjaga jamaah dan kita semuanya. Karena hal-hal yang dipikirkan ini pemerintah tentunya lebih tahu dari pada kami,” ujar Ardiansyah, Senin (20/12).
Menurutnya, penundaan ibarah umrah ini sebagai langkah antisipasi. Dikhawatirkan dengan adanya varian baru ini akan ada penambahan peraturan serta regulasi, khususnya untuk jemaah Indonesia.
“Makanya kita rem dulu dan pemerintah masih mengcover. Ditakutkan nanti ada apa-apa di sana,” tambahnya.
Ardiansyah mengatakan, meskipun keberangkatan umrah di tunda, tetap akan ada keberangkatan keluar negeri tujuan Arab Saudi. Utamanya bagi pemilik dan perusahaan penyelenggara umrah.
“Untuk melihat situasi dan kondisi yang ada di Saudi, baik situasi dari segi peraturannya, terus teknis untuk menjalankan ibadah umrah di Masjidil Haram. Jadi untuk jemaah kita closing dulu untuk saat ini,” jelasnya.
Sementara untuk kerugian, Ardiansyah tidak memungkiri terjadi kontraksi keuangan pada perusahaan penyelenggara umrah dan haji. Karena sebelum keberangkatan, tentunya pihak penyelenggara telah mempersiapkan berbagai hal.
“Kalau merugikan, ya pasti kalau ada. Soalnya, jauh-jauh hari kita sudah persiapkan. Yang pertama kita persiapkan dari segi berkas, kedua vaksinasi dari jemaah sendiri,” jelasnya.
Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan menyebut, keputusan pembatalan ini diambil setelah adanya imbauan dari presiden dan arahan Menteri Agama agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri.
“Kami tentu mengutamakan aspek perlindungan jemaah di tengah pandemi covid-19. Terlebih setelah adanya varian baru Omicron. Untuk itu, keberangkatan jemaah umrah kembali ditunda hingga awal tahun 2022. Jadi diundur, bukan batal,” terang Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Sulsel H Ali Yafid
.
Kemenag Sulsel terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk terus mengupayakan terselenggaranya ibadah umrah yang sehat dan aman. Dikatakan Ali Yafid, penyelenggaraan umrah di masa pandemi sekaligus menjadi barometer penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M.
“Penundaan ini tentu keputusan yang pahit. Tapi ini dilakukan demi kebaikan bersama. Kami harap semua bisa memahami dan semoga ada hikmah dari keputusan ini,” tandasnya.
Bisa Kolaps
CEO AL Jasiyah yang juga pimpinan Indonesia Tour Leader Moslem Association ( ITMA) serta Sekjen DPP AMPHURI H Nurhayat, menyebut bahwa untuk travel umrah yang dimilikinya, berencana memberangkatkan sekitar 200 calon jemaah umrah pada 23 Desember tahun ini. Namun sayang, hasil pertemuan seluruh asosiasi umrah dan Kementerian Agama, pascamerebaknya isu Omicron diminta agar keberangkatan ditunda sampai awal tahun. Atau sampai ada kejelasan dan kepastian dari Kemenag kapan pemberangkatan bisa dilakukan.
Namun bukan hanya penundaan keberangkatan calon jemaah umrah yang jadi persoalan. Menurut Hayat, aturan karantina yang ditetapkan pemerintah cukup memberatkan. Pasalnya, untuk keberangkatan ke Tanah Suci, jemaah dari daerah harus transit di Jakarta sehari untuk melaksanakan skrining dan PCR.
Selanjutnya, tiba di Tanah Suci, harus karantina dulu tiga hari. Setelah umrah, tiba di tanah air, karantina lagi di Jakarta selama 10 hari. Aturan itu dinilai cukup memberatkan karena lamanya waktu yang dibutuhkan untuk karantina.
“Kalau ibadah umrahnya 15 hari, kemudian karantina 14 hari, berarti prosesnya 29 hari. Sudah sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk berhaji,” ungkap Hayat.
Bertambahnya waktu membuat biaya umrah jadi membengkak. Dia mengkalkulasi, jika paket umrah misalnya Rp28 juta, biaya karantina plus PCR Rp13 juta, berarti dana yang harus dikeluarkan sebesar Rp41 juta. “Itu belum termasuk pengeluaran lain. Seperti belanja untuk beli oleh-oleh,” tambahnya.
Diapun berharap pemerintah mempertimbangkan hal itu. Kalau tiga hari karantina setelah pulang dari Tanah Suci, dinilai cukup ideal. “Upaya asosiasi sementara mengajukan ke Kemenag sebagai regulator bahwa ini adalah perjalanan ibadah, tolonglah diberikan dispensasi. Orang kan bisa isolasi mandiri,” tambahnya.
Selanjutnya, kata Hayat, pihaknya juga berharap ada penerbangan langsung dari daerah ke Tanah Suci, sehingga tidak perlu transit ke Jakarta. “Tinggal standar dan prosedur keberangkatan dan kepulangannya diperbaiki. Karena kalau di Jakarta semua bisa jadi masalah baru lagi. Apalagi Wisma Atlet dan asrama haji tutup. Masalah lagi itu, terbengkalai lagi orang, jelek lagi travelnya,” beber Hayat.
Pemerintah juga bisa memanfaatkan asrama haji di daerah masing-masing untuk lokasi isolasi. Dia berharap pemerintah bisa memahami persoalan ini. Apalagi musim umrah tinggal beberapa bulan saja sebelum lebaran Idul Fitri.
“Musim umrah tinggal beberapa bulan lagi. Paling sampai Maret. April sudah lebaran lagi. Kalau tiap tahun begini keadaannya, habis. Kita bisa kolaps,” tandasnya. (jun-rhm)
