MAKASSAR, BKM — Pelaksanan Musyawarah Daerah (Musda) IV Partai Demokrat Sulsel telah selesai dihelat, Rabu (22/12). Ajang ini menghasilkuan dua orang calon ketua, masing-masing Ilham Arief Sirajuddin (IAS) dan Ni’matullah Erbe alias Ulla.
Kedua nama tersebut dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokorat yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka selanjutnya akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) sebelum dipilih menjadi ketua untuk periode 2021-2026.
Apakah AHY bersama sekjen dan kepala badan OKK akan memilih IAS karena mendapat dukungan 16 DPC atau mendukung Ulla sebagai petahana? Jika AHY memilih Ulla yang juga wakil ketua DPRD Sulsel, apakah 16 DPC yang sejak awal menolak laporan pertanggungjawaban (Lpj) Ulla diabaikan? Atau, adakah solusi lain agar pendukung keduanya tidak kecewa dan berbenturan?
Dr Nurmal Idrus dari Nurany Strategic, menyebut bahwa Demokrat punya mekanisme sendiri. “Dan menurut saya pilihan demokrasi suksesi kepemimpinan seperti itu sudah mereka perhitungkan dengan baik,” ujarnya, kemarin.
Kata Nurmal, dalam konteks politik sentralisasi seperti sekarang ini, memang strategi penentuan ketua di tingkat provinsi seperti itu sudah tepat. Namun, Demokrat tentu harus memperhitungkan besarnya ekses yang timbul jika suara mayoritas tak diperhatikan.
“Saya tidak melihat akan adanya perpecahan di partai ini jika suara mayoritas diabaikan. Tetapi, fakta politik selama ini jika mayoritas diabaikan maka akan berpengaruh pada elektoral di semua level pemilihan,” jelas Nurmal Idrus yang pernah tercatat sebagai ketua KPU Makassar.
Sentralistik
Pengamat politik Dr Luhur A Prianto menuturkan bahwa soal tata cara dan prosedur pemilihan ketua, sudah ada aturan organisasi. Sudah bagus. Minimal ada standar legal dan moral. “Bahwa semua kembali ke otoritas DPP, itulah mekanisme yang dibangun Partai Demokrat. Umumnya memang partai politik itu sentralistik dan tidak demokratis dalam pengambilan keputusan,” jelas Luhur, kemarin.
Menurutnya, pengalaman musda yang lalu, ketika keputusan diserahkan ke pemilik suara, juga terbukti melemahkan soliditas internal. Bahkan beberapa petinggi partai mundur dari kepengurusan.
“Musda kali ini seperti ujian pada kewenangan sentralistik yang dimiliki DPP. Apakah bisa hasilnya lebih baik dari musda sebelumnya. Terutama pada sistem pemilihan ketua DPD dalam menciptakan rekonsiliasi dan soliditas internal,” ujarnya.
Soal apakah kelak sistem pemilihan yang sentralistik ini bisa menyebabkan perpecahan atau rekonsiliasi, semua kembali pada pendekatan tim DPP pada calon dalam mengambil keputusan.
Ke depan, partai politik sebagai pilar utama demokrasi, semakin penting didorong menggunakan prinsip-prinsip demokrasi partai secara internal. Hanya dengan begitu, cara mengelola demokrasi kekuasaan negara bisa di mulai dari cara mengelola demokrasi partai secara internal.
Dosen komunikasi politik UIN Alauddin Makassar Dr Firdaus Muhammad mengemukakan bahwa mekanisme DPP harus dipatuhi sebagai komitmen jalankan sistem dan aturan internal partai.
“Namun DPP juga harus peka terhadap arus bawah, sebab kekuatan partai ada pada mereka. AHY minta jangan konflik pascamusda. Hal itu harus diikuti kebijakan pusat untuk meminimalisasi potensi konflik yang bakal rugikan partai,” jelas Firdaus Muhammad.
Sehari setelah musda, kantor DPD Partai Demokrat Sulsel yang terletak di Jalan Mirah Seruni sepi dari berbagai aktivitas. Kondisi ini diperkirakan akan berlangsung selama sepekan. Hal itu karena kepengurusan Nimatullah Erbe sudah dinyatakan demisioner oleh forum musda, Rabu (22/12). (rif)
