MAKASSAR, BKM — Awal tahun 2022 diwarnai dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat. Salah satunya adalah minyak goreng yang harganya semakin licin. Bahkan kenaikannya mencapai dua kali lipat.
Seperti hasil pantauan BKM di Pasar Tamamaung. Di tempat ini, minta goreng yang sebelumnya dijual dengan harga Rp24 ribu per dua liter, kini mencapai Rp44 ribu untuk ukuran dua liter.
Salah seorang pedagang yang menjual minyak goreng, mengakui melonjaknya harga tersebut. Walau begitu, tetap saja ada konsumen yang datang membeli. ”Mau bagaimana lagi. Semua orang butuh. Jadi walaupun harga naik, tetap saja ada yang beli,” ujarnya.
Kondisi yang tidak jauh berbeda terjadi di Pasar Terong dan Pa’baeng-baeng. Para pedagang tidak bisa berbuat banyak terkait kenaikan tersebut, karena harga sudah naik dari pihak distributor.
Untuk minyak goreng kemasan satu liter saat ini mencapai Rp20 ribu hingga Rp22 ribu. Sementara untuk minyak goreng curah termurah seharga Rp18 ribu.
Sementara di toko ritel, untuk minyak kemasan ukuran dua liter, harganya mencapai Rp42 ribu. Itupun konsumen dibatasi untuk membeli maksimal dua pouch.
Dikonfirmasi terkait mahalnya harga minyak goreng saat ini, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar Arlin Ariesta mengemukakan, kenaikan tersebut terjadi secara internasional. Itu dipengaruhi oleh kenaikan harga CPO. Jadi, bukan karena kelangkaan atau tingginya permintaan.
“Jadi memang kenaikan harga dipengaruhi dengan naiknya harga CPO dunia. Mau tidak mau itu harus diikuti,” ujarnya, kemarin.
Dia menambahkan, pihaknya terus memantau perkembangan harga minyak goreng di pasaran. Selain itu, memastikan jika stok di lapangan tetap aman dan tidak ada permainan spekulan yang melakukan penimbunan dan permainan harga.
Dia pun berharap kenaikan harga yang terjadi saat ini tidak berpengaruh dan berdampak sosial ke masyarakat. Jika sudah memberi dampak, kata Arlin, pihaknya bekerja sama sejumlah pemangku kepentingan terkait seperti Bulog, Dinas Perdagangan Sulsel dan lainnya, akan melakukan intervensi. Misalnya dengan menggelar pasar murah maupun operasi pasar.
“Namun untuk melakukannya perlu melewati kajian, khususnya oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah ,” tandas Arlin. (rhm)
