BULUKUMBA, BKM–Komisi B DPRD Bulukumba menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama pejabat Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Bulukumba, Selasa (25/1).
RDP dipimpin ketua Komisi B DPRD Bulukumba, Fahidin membahas kelangkaan pupuk bersubsidi serta harga jual pupuk bersubsidi diatas HET yang ditetapkan pemerintah.
RDP yang berlangsung diruang Komisi B lantai II juga dihadiri sejumlah distributor pupuk bersubsidi serta pengecer.
Fahidin, mengatakan Komisi B menggelar RDP karena ada aspirasi dari masyarakat terkait dengan kelangkaan pupuk dan dugaan harga pupuk bersubsidi diatas HET yang ditetapkan pemerintah. Fahidin yang juga Ketua Fraksi PKB di DPRD Bulukumba, menegaskan RDP adalah alat pengawasan DPRD. “Jadi tidak benar kalau DPRD tidak mengawasi,”kata Fahidin.
Dihadapan peserta, Fahidin mengaku pernah bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Bulukumba disatu acara. Dalam pertemuan tersebut, Mentan Syahrul menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi sebenarnya tidak langka, justru distributornya yang tidak cukup banyak uang untuk menebus pupuk. “Distributor tidak cukup uang untuk menebus kuota. Begitu juga dengan pengecer, pengecer tidak cukup banyak uang untuk menebus pupuk di distributor,”terang Fahidin.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Zulkifli Pagiling mengemukakan bila pupuk adalah salah satu barang yang disubsidi pemerintah. Subsidi tergantung dari kondisi keuangan negara (APBN). Alokasi subsidi setiap tahunnya berkurang.
Tidak semua kebutuhan petani disubsidi oleh pemerintah. Untuk mendapat pupuk bersubsidi diawali dari perencanaan. Perencanaan dibuat dalam bentuk rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Tapi, sejak
tahun 2019 mulai berlaku elektronik RDKK atau e-RDKK. Setiap Satu hektar sawah akan mendapat 3 zak pupuk bersubsidi jenis urea. “Sawah lebih dari 2 hektar akan ditolak sistem,”terang Zulkifli.
Salah seorang distributor pupuk bersubsidi Lukman, membantah adanya kelangkaan pupuk. Kenapa petani berteriak?, Lukman mengatakan, kebutuhan pupuk bersubsidi bukan seenaknya petani. Kalau petani
biasanya memakai 7 zak pupuk, maka, sekarang sudah tidak bisa. “Sekarang petani hanya bisa memakai pupuk bersubsidi 3 zak per hektar,”terang Lukman.(min/rif/c)
