MAKASSAR, BKM — Kebijakan pemerintah menerapkan satu harga minyak goreng, yakni Rp14.000 per liter telah memicu terjadinya kelangkaan pasokan di pasaran. Konsumen yang hendak membeli kebutuhan pokoknya itu harus gigit jari karena sulit mendapatkannya. Kalau pun ada, harganya masih tetap tinggi di atas Rp14.000.
Merespons hal itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto berjanji akan melakukan operasi pasar untuk minyak goreng dalam waktu dekat. Dia pun akan menginstruksikan pemangku kepentingan, termasuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk turun melakukan pemantauan. Jangan sampai ada oknum yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penimbunan stok minyak goreng.
“Ini tim pengendali inflasi daerah harus bekerja. Kita punya mobil inflasi. Bikin operasi pasar untuk minyak goreng. Kalau misalnya ada penimbunan, kita minta kepolisian untuk menindak. Ini ada yang timbun kalau begini,” ungkap Danny saat dikonfirmasi di Balai Kota, kemarin.
Dia mengaku hingga saat ini belum dapat laporan, baik dan Dinas Perdagangan maupun TPID terkait kelangkaan minyak goreng. “Saya belum dapat laporan ini. Sekarang saya akan minta untuk bertindak. Ini masalah rakyat. Kasihan, uang sudah susah, belanjanya mahal,” tandas Danny.
Dihubungi terpisah, anggota Komisi B DPRD Makassar, M Yunus mengatakan agar tidak terjadi penimbunan bahan pokok, khususnya minyak goreng, Pemkot Makassar, dalam hal ini Disperindag harus turun memastikan dan mencegah adanya oknum yang bermain.
“Jika ada, cegah memang. Jangan sampai mendekati Ramadan baru ditindaki dan dilakukan pemantauan. Yang perlu dilakukan adalah pengawasan. Kalau ada oknum yang memborong atau menimbun, itu bisa kena pidana dan bisa dilaporkan,” terang M Yunus, kemarin.
Ketua Fraksi Hanura ini menegaskan, jika ada oknum yang dengan sengaja bermain memborong dan menimbun sembako serta minyak goreng, harus ditindak secara hukum. Untuk itu, perlu dilakukan monitoring ke lapangan guna memastikan hal tersebut tidak terjadi.
“Seperti ini yang perlu dilaporkan ke pihak berwajib karena merugikan masyarakat. Makanya, perlu adanya sidak untuk monitoring terus harga di pasaran dan sembako apa yang langka,” bebernya.
Anggota Komisi DPRD Makassar Andi Astiah, mengatakan bahwa perlu ada langkah antisipasi yang dilakukan Disperindag agar tidak terjadi penimbunan sembako dan harga tetap terkendali. Sebab, akan sulit mengendalikan harga bahan pokok jika sudah naik di pasaran, sebagai dampak dari penimbunan.
“Karena sudah dekat Ramadan, pastimitinggi permintaan konsumen. Sementara stok langka, karena ada oknum yang bermain di pasaran,” ujarnya.
Olehnya itu, legislator Fraksi PKS Makassar ini meminta Disperindag untuk lebih mengintensifkan pengawasan dan penimbunan sembako di lapangan. Dengan tujuan mencegah adanya spekulan yang bermain dan menindak tegas jika ada yang terbukti menimbun sembako.
Dihubungi terpisah, Ketua Komisi E DPRD Sulsel Rusdin Tabi mengemukakan bahwa langkanya minyak goreng sekarang ini harus direspons dengan cepat dan mencari apa penyebab utamanya. “Pemerintah harus segera melaksanakan operasi pasar. Jika di temukan ada penyimpangan dalam penyalurannya, maka harus ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada oknum-oknum yang melanggar. Misalnya menimbun stok. Kasihan masyarakat yang merasakan dampaknya,” jelas legislator Partai Gerindra Sulsel ini. (rhm-ita-rif)
