MAKASSAR, BKM — Pemerintah pusat menetapkan Makassar berada pada level III Pemberlakuan Pembetasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kota ini juga masuk zona oranye. Penetapan status itu diberikan, karena beberapa pekan ini kasus covid terus mengalami peningkatan.
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 11 tahun 2022, pemberlakuan PPKM Level III ini berlaku selama dua pekan, mulai Selasa (15/2) hingga 28 Februari mendatang.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Makassar Zainal Ibrahim menerangkan, pihaknya akan segera menindaklanjuti Inmendagri tersebut dengan membuat Surat Edaran (SE) Wali Kota Makassar. “Kami segera tindak lanjuti dengan membuat surat edaran soal PPKM Level III,” kata Ibrahim saat dihubungi BKM, Selasa (15/2).
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menerangkan penetapan status PPKM level III itu dirasa perlu sebagai upaya memutus penularan covid 19 varian omicron. “Karena omicron itu kan cepat naik cepat juga turun. Empat harilah kira-kira kalau kena,” ujarnya melalui sambungan seluler, kemarin.
Dia memberi gambaran skenario aturan tentunya tak jauh berbeda dari yang pernah diterapkan. “Penekanan ikut saja, karena PPKM Level III itu obatnya ini kondisi, dan mudah-mudahan tidak lama,” imbuhnya.
WFO 100 Persen
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 100 persen. Pola kerja ini berlangsung selama tiga hari, yakni 16-18 Februari 2022. Kebijakan tersebut ditempuh menyusul adanya 14 pegawai BKD yang terkonfirmasi positif covid-19.
Kepala BKD Sulsel Imran Jausi, mengatakan pegawai yang dinyatakan positif tersebar hampir di seluruh ruangan kantor BKD Sulsel. Untuk pihaknya menerapkan WFH 100 persen.
“Ruang BKD ada di lantai dua dan tiga. Mereka yang terkonfirmasi positif tersebar di ruangan-ruangan kecil. Bisa saja di lantai satu sudah ada juga terkontaminasi. Kami tutup dulu Rabu sampai Jumat. Selama tiga hari kita lockdown. Senin kita lihat lagi,” terang Imran saat dikonfirmasi, Selasa (15/2).
Imran menambahkan jika ada keperluan mendesak, maka jajarannya akan tetap datang ke kantor. Namun, dia menegaskan tidak ada pelayanan serta interaksi dari luar.
“Selama lockdown, kalau ada hal mendesak kami datang, tapi tidak ada pelayanan. Tidak ada interaksi dari luar,” tegasnya.
Selain itu, dalam Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan, Imran menegaskan kepada semua pegawai untuk tidak beraktivitas ke luar kota. Serta selalu mengaktifkan ponsel sebagai jalur utama komunikasi dan koordinasi selama jam kerja.
“PNS dan non PNS yang melaksanakan kedinasan dari rumah (WFH) tidak diperkenankan meninggalkan tempat tinggal atau ke luar kota, kecuali atas izin pimpinan. Apabila terdapat urgensi tupoksi yang mendesak, maka wajib hadir di kantor (tetap memperhatikan kondisi kesehatan),” bunyi poin ketiga dari SPT Kepala BKD Sulsel.
Kantor Dinkes Ditutup
Sementara itu, sejak Senin (14/2), kantor wali kota Makassar yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani ditutup untuk sementara (lockdown). Tak ada aktivitas berarti di kantor pemerintah itu. Penutupan dilakukan setelah ditemukan belasan pegawai terkonfirmasi positif covid-19. Termasuk Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi.
Berdasarkan pantauan, tak ada pegawai yang lalu lalang seperti hari-hari biasa. Suasana sepi menyelimuti kantor tersebut. Pintu pagar ditutup. Kendaraan, baik roda dua maupun roda empat yang biasanya banyak terparkir di sekitar Balai Kota juga tidak terlihat. Hanya beberapa unit motor yang terlihat di pekarangan sebelah timur. Beberapa Satpol PP yang sementara piket nampak berjaga.
Selama tiga hari ke depan, Bala Kota tidak akan digunakan untuk pelayanan publik dan tempat berkantor para pegawai.
Berdasarkan Surat Edaran Nomor 011/48/S.Edar/BU/II/2022 terkait penutupan sementara Kantor Balai Kota Makassar, lockdown dimulai Senin (14/2) hingga Rabu (16/2). Kendati begitu, menurut Sekretaris Kota Makassar Muh Anshar, seluruh pegawai tetap bekerja dari rumah.
“Seluruh ASN dan non ASN tetap mengaktifkan alat komunikasi (handphone) agar tetap dapat melakukan koordinasi,” ujar Muh Ansar.
Selain itu, selama penghentian/penutupan sementara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar melakukan pembersihan dan penyemprotan dengan menggunakan cairan disinfektan di seluruh ruangan di Balai Kota.
Selain Balai Kota, kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar yang berlokasi di Jalan Adipura juga lockdown. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar dr Nursaidah Sirajuddin, menerangkan penutupan sementara itu diberlakukan selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 14-16 Februari.
Alasan penutupan sementara kantor Dinkes, karena setelah melakukan skrining selama tiga kali terhadap 103 pegawai Dinkes, dari hasil swab PCR, ditemukan 25 pegawai yang terkonfirmasi positif covid-19.
“Kami masih melakukan skrining bagi teman-teman yang belum sempat diskrining pada saat kita melakukan skrining massal,” kata wanita yang akrab disapa dr Ida itu.
Dia menjelaskan, untuk setiap pegawai Dinkes yang positif covid, akan dilakukan tracing terhadap 15 orang yang kontak langsung dengan bersangkutan. “Nantinya akan dilakukan oleh pihak Puskesmas di setiap wilayah tempat tinggal masing-masing,” jelas dr Ida.
Sekolah Lockdown
Dua murid SD Inpres (SDI) Unggulan BTN Pemda yang berlokasi di Jalan AP Petta Rani, Tidung, Kecamatan Rappocini terkonfirmasi positif covid-19. Murid yang terkonfirmasi positif masing-masing satu siswa kelas 1 dan satu kelas 5.
Informasi itu diperoleh pihak sekolah pascaorang tua yang bersangkutan melaporkan jika anaknya positif covid melakukan tes saat anaknya sakit demam.
Untuk mengantisipasi merebaknya penularan covid-19 di sekolah tersebut, Dinas Pendidikan Kota Makassar memerintahkan melakukan lockdown di dua kelas di mana muridnya terkonfirmasi penyakit menular itu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Muhyiddin Mustakim menerangkan, pihaknya menerima laporan dari pihak sekolah pada Minggu (13/2) malam. Disampaikan bahwa ada dua murid di SD Inpres Unggulan BTN Pemda yang positif covid.
“Jadi kami memerintahkan agar kelas yang bersangkutan dilockdown dulu. Jangan ada proses atau kegiatan belajar mengajar di dua kelas tersebut,” ungkap Muhyiddin saat dihubungi BKM.
Dia mengatakan, sebenarnya murid tersebut mengalami demam di rumah. Orang tuanya kemudian melakukan pemeriksaan swab, dan hasilnya positif.
“Pada prinsipnya, kejadiannya di rumahnya namun itu kan anak pernah sekolah. Dia demam. Menurut epidemiologi, jika ada yang terkonfirmasi positif, maka kita harus lihat dengan siapa dia berinteraksi selama tiga hari terakhir,” kata Muhyiddin.
Lebih jauh dikemukakan, khusus untuk dua kelas itu, untuk sementara proses belajar mengajar dilakukan secara online atau dalam jaringan (daring).
Lockdown di dua kelas itu mulai dilakukan Senin (14/2). Paling tidak itu dilakukan selama sepekan ini. Sambil meminta instansi terkait untuk melakukan penyemprotan disinfektan di kelas tersebut.
“Kita melihat perkembangannya dulu. Saya bilang semalam (Minggu malam) ke kepala sekolah, kita uji coba, biarkan dulu dia istirahat tiga hari. Kita minta tiga hari dan pemulihannya juga tiga hari. Jadi kita lihat perkembangannya lagi nanti. Jadi muridnya-muridnya akan melaksanakan pelajaran secara daring,” kata Muhyiddin.
Diapun meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak (tracking), siapa-siapa saja yang kontak langsung dengan yang bersangkutan selama di sekolah. (jun-rhm)
