MAKASSAR, BKM — Sorotan terhadap hasil seleksi Laskar Pelangi terus berlanjut. Terutama dari tenaga kontrak yang sudah lama mengabdi di Pemkot Makassar. Termasuk tenaga kontrak K2, seperti guru honorer. Sebab, Wali Kota Mohammad Ramdhan Pomanto pernah menjamin seluruh tenaga K2 otomatis akan lulus.
Danny pun kini pasang badan. Dia berjanji akan segera menyelesaikan persoalan ini. Dia mengaku akan memperjuangkan nasib tenaga operasional harian 24 jam yang tidak lulus. Seperti sopir, tenaga damkar, penggali kubur, pembersih drainase, sapu jalan, tenaga kontrak yang sudah mengabdi belasan tahun, hingga tenaga K2.
“Saya bilang tenang. Besok (hari ini) saya akan putuskan. Kenapa saya suruh tetap tes, untuk registrasi. Jangan sampai ada yang fiktif. Ternyata, kelulusan dipakai sistem komputer. Banyaklah yang tidak lulus,” ungkap Danny, Senin (7/3).
Untuk itu, rencananya, hari ini, Selasa (8/3), akan digelar rapat koordinasi yang mengundang seluruh OPD, khususnya BPSDM. “Ini masalah kemanusiaan. Karena mereka betul-betul bergantung hidupnya dengan itu. Jumlah total ada sekitar 4.000-an lebih. Sampai malam tadi (kemarin), saya terima orang yang menangis-nangis,” jelasnya.
Pascapengumuman, beberapa komunitas yang merupakan tim pemenangan Danny-Fatma berencana untuk melakukan aksi unjuk rasa karena kelulusannya tidak terakomodir. Namun, Danny meminta mereka semua untuk bersabar terlebih dahulu sambil dirinya mencari jalan keluar terhadap persoalan ini. Ia mengaku sudah menghubungi salah seorang penggerak demo untuk meredam dulu aksinya.
“Saya bilang, kalau demo tambah tidak jadi itu barang-barang. Saya bilang sa’baramaki, urusanku itu. Di sini tommi tes saya bagaimana perhatianku sama kawan- kawan seperjuangan. Asal ikut tes. Doakan saya dapat jalan keluarnya,” tambah Danny.
Sedianya, Senin kemarin, aksi demo memprotes hasil pengumuman Laskar Pelangi digelar. Namun aksi itu urung dilakukan.
Koordinator Lapangan Aliansi Forum Bassibarania Menggugat BKD Muhammad Irzan Yasin saat dihubungi BKM, menjelaskan pihaknya menunda aksi demo yang rencananya digelar Senin kemarin. Alasannya, mereka masih menunggu penyelesaian seperti apa yang akan dilakukan Pemerintah Kota Makassar.
“Kita tunda dulu demo. Tunggu penyelesaiannya seperti apa. Kalau sampai nanti orang-orangku tetap tidak lolos, baru kami akan menggelar aksi demo,” ungkap Irzan.
Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Makassar Hamzah Hamid mengakui jika pengumuman Laskar Pelangi ini menuai protes dan berpolemik di masyarakat. “Ini terjadi karena dalam proses seleksi dan pengumuman masyarakat anggap tidak transparan. Sebenarnya kalau ini dikondisikan dengan semua SKPD saya kira ini tidak jadi masalah,” ungkapnya.
Dia melanjutkan, mestinya dalam penentuan kelulusan harus ada indikator. Tidak boleh disamakan antara peserta lama dengan yang baru. Mestinya tenaga kontrak yang sudah lama mengabdi ada nilai tambahnya. Antara lain masa kerja, loyalitas, dan kinerja.
“Seperti apa kinerjanya terhadap amanah yang diberikan selama ini. Alhamdulillah, selama ini kan bagus-bagus semua. Ada yang 10 tahun, 17 tahun. Kemudian harus juga pertimbangkan loyalitas. Tetapi loyalitas kita tidak boleh subyektif. Ini tidak dijalankan oleh BKD. Sehingga apa yang terjadi sekarang? Banyak warga, teman-teman yang sudah jadi tenaga kontrak 10 tahun yang lalu tidak lulus,” tandasnya.
Dia juga sangat menyayangkan banyak tenaga guru kontrak yang tidak lulus. Padahal Makassar kekurangan tenaga guru.
“Guru yang dipangkas 254. Ada guru di kepulauan, guru yang berprestasi, guru yang K2. Padahal ada janjinya Pak Wali, itu nanti saya buka videonya. Semua yang K2 itu otomatis lulus. Ini yang kita tunggu janjinya Pak Wali,” terangnya.
Diapun berharap ada solusi yang baik dari Pemkot Makassar terhadap persoalan ini. Karena persoalannya tidak mungkin hasil yang sudah diumumkan BKD dibatalkan.
Hamzah meminta BKD berkoodirmasi dengan OPD untuk duduk bersama membahas kebutuhan di masing-masing OPD seperti apa. Pihaknya juga berencana memanggil BPSDM besok, Rabu (9/3) untuk dimintai penjelasannya seperti apa solusi yang ditawarkan untuk memperjuangkan tenaga kontrak yang sudah puluhan tahun mengabdi
“Karena mereka merasa dikibuli. Sejauh ini belum ada penjelasan dari BKD terkait pengumuman. Ini kan diumumkan pada saat libur. Sabtu dan Minggu,” tambahnya.
“Bayangkan, ada ibu-ibu WA saya, bagaimanami saya ini kasihan. Apami saya mau kasih makananki anakku ini. Kan kasihan. Apalagi di masa pandemi ini mereka kehilangan pekerjaan mau ke mana lagi. Sementara lapangan kerja semakin susah. Intinya bagaimana kembali dinormalkan ini,” tandasnya. (rhm)
