MAKASSAR, BKM — Pengusaha angkutan logistik dan forwarding mengeluhkan sulitnya bahan bakar jenis solar. Kendaraan milik mereka harus antre hingga berjam-jam untuk mendapatkannya. Bahkan ada yang sampai dua hari di SPBU.
Kondisi ini, menurut salah seorang pengusaha yang juga Ketua DPD Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Sulselbar Syaifuddin Syahrudi, telah menghambat pengiriman logistik ke daerah-daerah. Mereka pun harus menderita kerugian hingga miliaran rupiah per hari.
Syaifuddin mengeluhkan jika kelangkaan solar ini sudah terjadi selama empat pekan. Sejauh ini belum ada solusi yang ditawarkan oleh stakeholder terkait.
“Kita masih antre. Bayangkan, untuk tembus Parepare, bolak balik (PP) membutuhkan waktu tiga sampai empat hari. Biasanya cuma empat sampai lima jam. Tapi kita harus mengantre dan solarnya terjatah,” terangnya.
Dia mengatakan, percuma pemerintah membangun sistem pelayanan yang bagus dengan sistem digitalisasi, jika kebutuhan BBM tidak terpenuhi dengan baik. “Pemerintah berusaha membangun sistem layanan berhubungan angkutan logistik dengan bagus. Semua ke digitalisasi. Tapi apa artinya kalau terjadi kelangkaan solar,” ungkapnya dalam Rakerwil DPW ALFI/ILFA Sulselbar bertema Peran Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia dalam Percepatan Pemulihan Ekonomi Berbasis Digitalisasi dan Reformasi Birokrasi Transportasi di Hotel Claro Makassar, Rabu (23/3).
Dia melanjutkan, harapan pemerintah untuk memotong cost logistik sangat sulit dipenuhi kalau kondisinya begini. Saat ini, biaya logistik masih mencapai 24 persen.
Syaifuddin mengatakan, apa yang dipersoalkan ini bukan semata-mata memperjuangkan kepentingan mereka. Namun lebih pada nurani untuk kepentingan masyarakat. Karena jika BBM langka atau naik, akan memengaruhi biaya angkutan. Pasti harga barang di masyarakat juga akan naik.
Dia mengancam, jika kondisi ini terus terjadi, bukan tidak mungkin mereka akan melakukan aksi mogok dan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasinya. “Namun kalau kita mogok, risikonya barang tidak terdistribusi ke seluruh wilayah,” tambahnya.
Dalam rakerwil yang digelar sehari dan diikuti seluruh pengurus ALPI se-Indonesia Timur tersebut, mereka juga akan mengeluarkan petisi untuk pemerintah terkait persoalan-persoalan yang mereka hadapi saat ini.
Dihubungi terpisah, Humas Pertamina Regional IV Makassar Taufik Kurniawan, membenarkan jika terjadi antrean kendaraan di SPBU untuk memperoleh BBM jenis solar. “Iya. Selama dua pekan terakhir ini, antrean di SPBU sampai ke badan jalan,” ungkapnya.
Dia menerangkan, kondisi tersebut terjadi akibat adanya pelonggaran batasan kegiatan masyarakat. Sehingga aktivitas industri, angkutan, dan transportasi meningkat.
Dari data Pertamina, konsumsi normal khusus untuk BBM jenis solar biasanya 1.400 hingga 1.500 kiloliter per hari. Namun selama dua pekan terakhir naik dua kali lipat. Itu menunjukkan adanya peningkatan konsumsi BBM masyarakat.
Di saat bersamaan, lanjut Taufik, sejumlah SPBU sudah over kuota. Kalau kondisinya seperti itu, Pertamina dan SPBU tidak bisa jalan sendiri mencari solusi. Karena mereka hanya sebagai operator dan distributor.
“Berapa pun kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah, tugas kita menjaga agar kuota cukup sampai akhir tahun. Jadi tidak boleh over, tidak boleh terlalu kurang juga. Harus cukuplah,” kata Taufik.
Sebenarnya, kata dia stok produk BBM untuk mesin diesel dan gas oil di terminal BBM Pertamina seperti di Parepare Palopo Makassar melimpah. Setiap harinya, rerata sekitar 30.000 kiloliter yang disiapkan. Namun memang terjadi peningkatan permintaan sehingga SPBU over kuota.
“Jadi sebenarnya tidak boleh disebutkan kelangkaan. Yang ada di SPBU antre karena permintaan meningkat. SPBU over kuota. Kalau langka, pasti di semua SPBU akan mengalami hal serupa. Tapi ini kan hanya di beberapa SPBU saja yang memang kuotanya sudah over,” tambahnya.
Dia menerangkan, untuk di Sulsel, per tanggal 18 Maret kemarin, over kuota sudah mencapai 14 persen over dari yang ditetapkan pemerintah.
Sebenarnya, Pertamina sudah menginisiasi rapat dengan pemerintah, daerah dalam hal ini Pemprov Sulsel. Karena sebetulnya ini bolanya di Pemerintah Provinsi Sulsel. Namun sayang, pemerintah daerah tidak berinisiatif untuk mencarikan solusi.
“Coba bayangkan, angkutan logisistik itu koordinator teknisnya di mana? Di Dinas Perhubungan. Tapi Dishub merasa tidak ada sangkut pautnya di situ. Padahal dia yang berhak menetapkan di SPBU mana mengisi BBM bersubsidi. Kendaraan apa saja yang berhak. Di situ kan ada aturannya semua. Itulah yang harus ditetapkan,” terangnya.
Dia menekankan, tidak semua kendaraan bisa isi solar bersubsidi. Ada ketentuan nasional yang harus ditaati. Kendaraan roda empat maksimal 60 liter, angkutan umum roda empat 80 liter, dan roda enam 200 liter per hari. “Itu nasional ketentuannya. Bukan SPBU atau Pertamina yang buat ketentuan seperti itu,” tambahnya.
Dia melanjutkan, kuota BBM yang diberikan ke daerah berdasarkan usulan dari pemerintah provinsi. Pertamina sebenarnya juga sudah meminta agar pemerintah daerah meminta usulan penambahan kuota. Namun sayang tidak ada tindak lanjut.
“Kita melakukan koordinasi, tapi tidak ditindaklanjuti sama pemda. Kita sudah minta usulan penambahan kuota. Karena usulan kuota tiap tahun kan dari pemda. Jadi diharapkan pemda aktif melakukan usulan tambahan. Tapi ini tidak ada sama sekali. Semua dinas, Dinas Kelautan dan Perikanan misalnya, mau minta usulan dari kabupaten/kota, tapi sampai sekarang tidak ada. Jadi mau sampai kapan kondisi ini akan terus menerus terjadi,” cetus Taufik. (rhm)
