MAKASSAR, BKM — Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang melakukan penyegelan dan melarang sejumlah aktivitas di kawasan gedung Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulsel, mendapat perhatian dari PWI Pusat. Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulkifli Gani Ottoh bahkan ditugaskan khusus untuk datang ke Makassar guna mendinginkan suasana.
Pada hari Jumat (20/5), Zugito –sapaan akrab Zulkifli Gani Ottoh– menggelar pertemuan dengan jajaran pengurus PWI Sulsel. Menurut tokoh pers Sulsel di Jakarta ini, ada beberapa poin penting yang dihasilkan dalam rapat yang dihadiri Dewan Kehormatan PWI Sulsel, serta semua pengurus harian dan seksi-seksi.
”Saya mengimbau kepada seluruh anggota PWI di Sulsel agar dapat menahan diri. Jangan terpancing. Harus diingat bahwa selain posisi pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi, kita pun banyak andil dan peran dalam pembangunan, baik di Provinsi Sulsel secara khusus, maupun di Indonesia pada umumnya. Mari kita perlihatkan dan buktikan sikap profesionalisme wartawan,” kata Zugito, kemarin.
Ia menilai, apa yang terjadi di gedung PWI dalam beberapa hari terakhir, disebabkan karena miskomunikasi. Zugito menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permasalahan ini kepada DPRD dan Pemprov Sulsel. Keduanya diminta untuk mencari solusi terbaik dan menempatkan duduk persoalan yang sebenarnya.
”Bulan lalu kan ada rapat di DPRD Sulsel yang dihadiri sekprov dan PWI. Kesimpulannya bahwa kita mendudukkan persoalan ini pada yang sebenarnya. Tidak ada apa-apa waktu itu. Termasuk jangan mengambil tindakan dulu. Tapi belakangan ada tindakan di lapangan. Untuk itu saya minta kepada semua anggota dan pengurus PWI untuk menahan diri dan jangan mudah terpancing,” jelasnya.
Ditanya tentang solusi permasalahan ini, Zugito menyebut mengatakan sekarang bola ada di DPRD. Bukan di PWI. Apalagi Satpol PP. DPRD harus bisa menyelesaikan masalah ini. Karena semuanya diproses di sana.
”Lokasi gedung PWI sekarang bukan ditempati begitu saja. Ada prosesnya di DPRD. Kalau ada aturan baru, kembalikan ke DPRD. Apakah memang sudah tidak boleh ada PWI di situ? Jadi, tolong dudukkan masalah ini secara proporsional,” cetusnya.
Ia juga meminta kepada ketua PWI Sulsel untuk menjalin komunikasi yang intens dengan Pemprov Sulsel. Jangan karena persoalan ini terputus kemitraan dengan pemerintah.
Terkait komersialisasi di kawasan gedung PWI yang dipersoalkan pemprov, Zugito mengatakan hal itu masih berdasarkan keputusan Pansus dan HZB Palaguna yang menjabat sebagai gubernur Sulsel kala itu. ”Sekali lagi yang sangat disayangkan adalah kenapa tindakan yang dilakukan harus brutal. Kenapa harus mempermalukan organisasi besar seperti ini. Duduklah baik-baik,” tandasnya.
Setelah mencermati persoalan dan tindakan yang dilakukan di lapangan, Zugito menilai ada perintah yang keliru. Bola juga telah bergulir secara liar. Namun, PWI dalam persoalan ini memastikan masih masih ada hak-hak keperdataannya di situ.
”PWI bukan pedagang kaki lima yang harus digusur dan kantornya disegel. PWI tidak menempatinya secara ilegal, tapi legal. Terus terang saya sangat sedih dengan kejadian ini. Telah mempermalukan anggota PWI se-Indonesia. Karena PWI itu mitra pemerintah,” jelasnya.
Dia pun meminta agar segala atribut terkait penyegelan di depan PWI, bagaimana pun caranya, harus segera dibersihkan. Zugito memberi kesempatan kepada PWI Sulsel berbicara dengan DPRD dan Pemprov Sulsel guna penyelesaian permasalaha ini. (*/rus)
