MAKASSAR, BKM — Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto melantik sekitar 1.000-an pejabat eselon II, III, dan IV, usai salat subuh berjemaah di Anjungan Pantai Losari, Kamis (2/6). Pelantikan akhirnya dilaksanakan setelah sempat tertunda beberapa kali.
Penundaan pelantikan karena wali kota harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi yang sebelumnya melaksanakan umrah. “Jadi memang sempat tertunda karena saya harus koordinasi dulu dengan Bu Wawali. Pelantikan kita lakukan tanggal 2 Juni subuh. Salat subuh berjemaah dulu baru kita pelantikan,” ungkap Danny.
Pelantikan kali ini, menurut Danny, agak kolosal karena banyak yang akan dilantik. Semua jabatan yang lowong akan diisi. Terutama untuk jabatan kepala bidang dan sekretaris.
Untuk jabatan sekretaris, Danny mengatakan, akan mengganti seluruh sekretaris ‘nakal’ yang laporannya masuk sering melakukan pungli. Diprediksi, ada sekretaris yang bakal diparkir karena ketahuan bermain-main dalam pengelolaan anggaran.
“Iya, ini ada laporan masuk kalau ada sekretaris pungli-pungli. Yang begitu harus diganti. Tidak boleh dikasih ruang,” tegas Danny.
Dalam pelantikan hari ini, posisi kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) sudah akan diisi. Pejabat yang mengisinya adalah Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Chaidir.
Berdasarkan pantauan BKM, Rabu (1/6), sejumlah persiapan sudah dilakukan di Anjungan Pantai Losari. Sejumlah orang melakukan penataan. Sudah ada stand mic yang dipasang. Selain itu, karpet untuk digunakan salat berjemaah juga sudah disiapkan.
Danny mengaku harus sesegera mungkin melakukan pelantikan untuk mengisi kekosongan jabatan. Salah satunya, karena banyak program yang jalan di tempat akibat pejabat pembuat komitmen dan pejabat pelaksana teknis kegiatan masih kosong dan diisi oleh pelaksana tugas.
Beberapa hari sebelum pelantikan, usulan nama-nama masuk ke wali kota untuk menempati posisi-posisi yang kosong. Namun usulan nama-nama tersebut dikembalikan wali kota ke kepala OPD terkait. Dia mengaku, usulan nama-nama yang disetor harus disertai alasan, kenapa yang bersangkutan harus ditempatkan di posisi itu.
“Saya kembalikan. Saya minta supaya usulan nama disertai alasan kenapa harus itu. Tapi itu pun tidak menjamin akan saya pilih. Jangan sampai yang mengusulkan yang saya ganti nantinya,” kata Danny.
Menurut orang nomor satu Makassar itu, ada OPD yang tidak merespon komplain warga. Yang lebih parahnya, program yang ingin dijalankan tidak jelas. Pihaknya saat ini masih melakukan koordinasi dengan Inspektorat Kota Makassar terkait dengan pejabat yang akan diganti.
Wacana pergantian pejabat eselon II ini juga santer beredar di Pemkot Makassar. Informasinya, Wali Kota Makassar ingin mengganti sejumlah pejabat eselon II yang kinerjanya dinilai tidak memuaskan.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepala Inspektorat Makassar, Andi Asma Ekayanti mengatakan memang ada usulan wali kota yang masuk ke Inspektorat terkait usulan pergantian sejumlah pejabat eselon II.
“Iya memang ada usulannya Pak Wali yang pergantian eselon II. Usulannya, usulannya sudah masuk di Inspektorat untuk dikaji,” jelas wanita yang akrab disapa Eka ini.
Namun, lanjut dia, pihaknya menunggu instruksi lebih lanjut dari wali kota, petunjuknya seperti apa. “Jadi kami masih tunggu instruksi lebih lanjut lagi dari Pak Wali,” tandasnya. (rhm)
