MAKASSAR, BKM — Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulsel kini di ambang keretakan. Kepemimpinan Taufan Pawe (TP) di partai beringin rindang ini masih terus digoyang.
Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar HAM Nurdin Halid (NH) bahkan menegaskan bahwa kepengurusan TP bersoal, dan tengah ditangani oleh Mahkamah Partai (MP).
Kisruh ini semakin menajam ketika NH menggelar halal bihalal di Four Point by Sheraton Hotel Makassar, sekaligus mengenakan jaket Partai Golkar kepada mantan wali kota Makassar dua periode Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
Pada kegiatan tersebut hadir bendahara Golkar Sulsel yang tak lain adalah Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, Ketua DPD II Golkar Soppeng Andi Kaswadi, sekretaris Golkar Pangkep serta seratusan kader lainnya, seperti Irwan Muin, Iskandar Zulkarnain dan yang lainnya.
NH dalam pertemuan itu menyebut bahwa para mereka yang hadir merupakan kader sejati. “Kader yang hadir ini merupakan loyalis sejati Airlangga, dan Pak Ketua sudah berpesan untuk mendata para kader yang hadir hari ini,” ujar NH, yang seolah menyinggung ketidakhadiran TP .
Ia juga menegaskan, saat ini struktur kepengurusan Partai Golkar di Sulsel masih dipertanyakan, karena bermasalah di MP. “Kenapa saya tidak menggunakan struktur partai? Karena struktur di Sulsel masih bermasalah secara hukum,” kata NH.
Mantan calon gubernur Sulsel itu melanjutkan, untuk kader Golkar yang tidak mendapat undangan, hal itu tidak perlu dibesark-besarkan. Lantaran hanya persoalan teknis saja. ”Bahkan saya juga tidak dapat undangan, tapi saya tetap hadir,” terangnya.
Sebelumnya, TP mengaku tak akan menghadiri acara tersebut. “Saya tidak diundang, tidak dilibatkan, Insyaallah tidak hadir. Bukan DPD I (Golkar) penyelenggara,” ujar Wali Kota Parepare itu.
Selain itu, NH juga mendorong IAS untuk maju di pilgub 2024 mendatang, bukan TP. “Golkar Indonesia, Airlangga Presidenku, IAS Gubernurku. Itu doa, semoga Allah mendengar dan diijabah,” kata NH di depan kader Golkar.
IAS didorong maju di pilgub Sulsel setelah dia menyatakan kembali bergabung. Menurut NH, IAS merupakan sosok yang mengerti anatomi di Sulsel. Sehingga permasalahan seperti kemiskinan bisa diatasi.
Hal itu juga sejalan dengan visi misi NH selama ini. Dirinya pun memantapkan dukungan untuk IAS.
“Di Sulsel ini masih banyak angka kemiskinan. Banyak kesenjangan. Antarkota terjadi ketimpangan. Orang yang mau jadi pemimpin harus mengetahui anatomi Sulsel. Itu mimpi dan cita-cita saya. Saya kirim IAS di depan dan saya berada di belakangmu,” tegas NH.
Sejumlah pengurus Golkar juga memberikan apresiasi atas langkah NH bersama IAS. Respon dan pujian untuk IAS datang dari Ketua DPD II Partai Golkar Wajo dr Baso Rahmanuddin. Ia ikut menyambut hangat kehadiran IAS.
Sebagai kader Golkar, mantan calon bupati Wajo ini mengaku sangat gembira. “IAS pasti membuat beringin di Sulsel semakin rindang. Artinya, beringin semakin kokoh menaungi warga Sulawesi Selatan,” terang dr Baso, Rabu (1/6).
Dirinya menegaskan alasan IAS bisa mengantar beringin semakin rindang cukup sederhana. Semua tahu bahwa IAS adalah tokoh dengan magnet elektoral yang sangat jelas. Ketokohannya setelah malang melintang di kancah politik Sulsel, cukup sempurna.
“Kami Kader Golkar, khususnya di Kabupaten Wajo menyambut beliau kembali dengan sangat gembira. Termasuk, semakin percaya diri menatap sejumlah kontestasi politik ke depan,” ujar dr Baso.
Pasang Badan untuk TP
Taufan Pawe yang menjadi nakhoda Partai Golkar Sulsel saat ini tidak kehilangan momentum. Ia tetap mendapat dukungan dari anggota Fraksi Golkar DPR RI Hamka B Kady.
Hamka menegaskan, dirinya bersama timnya Sahabat, berkomitmen mendorong dan memenangkan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto sebagai presiden, serta Ketua DPD I Golkar Sulsel Taufan Pawe (TP) sebagai gubernur Sulsel.
Penegasan itu disampaikan saat menggelar silaturahmi bersama relawannya di Rumah Pemenangan Sahabat Hamka B Kady, di Jalan Boulevard, Makassar baru-baru ini.
“Pemilu 2024 Partai Golkar harus menjadi pemenang, Airlangga terpilih presiden dan Taufan Pawe terpilih gubernur Sulsel,” tegas Hamka.
Anggota DPR RI dua periode ini mengatakan, Golkar Sulsel beruntung memiliki pemimpin seperti TP. Dirinya mengenal TP sebagai sosok berintegritas dan amanah. Sehingga dirinya meminta TP fokus membesarkan Partai Golkar meski adanya gangguan.
“Saya tahu tidak mudah memimpin Golkar Sulsel, tetapi saya bersyukur Pak Taufan yang pimpin karena saya tahu integritas beliau. Tantangan pasti banyak. Tetapi kita tidak boleh pusing, karena kita berada para jalur yang benar. Kita fokus maju pada kemenangan Golkar dan Bapak Airlangga,” tegasnya.
Hal sama disampaikan politisi senior Golkar Nasran Mone. Wakil Sekretaris Golkar Sulsel ini menilai, NH telah menciderai keputusan Airlangga Hartarto dan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.
Betapa tidak, dengan gamblang NH menyebut kepengurusan Golkar Sulsel bermasalah atau tidak sah. “Tidak selayaknya mengungkapkan seperti itu (kepengurusan bermasalah). Karena sama saja melecehkan keputusan DPP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Bapak Airlangga dan Pak Sekjen Lodewijk Freidrich Paulus,” kata Nasran Mone.
Politisi Golkar yang akrab disapa Cakmon ini menilai, NH tidak selayaknya berkomentar soal administrasi kepengurusan karena bukan ranahnya. Di DPP, NH hanya menjabat wakil ketua umum. Apalagi NH ‘menjual’ nama MP, sementara di Mahkamah Partai Golkar kepengurusan DPD I Golkar Sulsel tidak bermasalah.
“Pertama, keputusan Bapak Airlangga dia nodai. Kedua, itu bukan domainnya. Jabatannya tidak ada urusannya dengan soal hukum kepengurusan,” tegas Cakmon.
Tak sampai di situ, Cakmon mengatakan, acara halal bihalal tidak terlalu fokus. Mengingat, pemberitaan yang muncul seperti masalah kepengurusan Golkar Sulsel, pengancaman kader tak hadir, dan pencalonan Gubernur Sulsel.
“Ini yang membuat kita bertanya-tanya ada apa. Lebih fokus isu lain dan bukan ranahnya dia berkomentar seperti itu,” jelasnya.
Mantan anggota DPRD Makassar ini menambahkan, NH juga sepertinya tidak mengetahui porsi relawan dalam mendulang suara Airlangga Hartarto. DPP telah membagi porsi dalam menaikkan elektabilitas Airlangga Hartarto. 20 persen kinerja struktur partai, 20 persen kinerja relawan dan sejenisnya, serta 10 persen plus 1 kinerja partai koalisi.
“Kalau doktrin ini bisa terlaksana, Insyallah kita menang. Tapi kalau kader dihitung juga relawan, ini kan tidak sesuai yang diharapkan Bapak Airlangga,” katanya.
“Karena hakikatnya keberadaan relawan idealnya hadir untuk meraup suara bagi Airlangga yang diasumsikan tidak memilih Partai Golkar,” tambahnya.
Nasran berharap, NH sebagai tokoh senior seharusnya membuat Partai Golkar Sulsel menjadi kondusif. Bukan sebaliknya.
“Jadi sedapat mungkin Bapak NH menahan diri tidak mengganggu kerja-kerja elektoral kami di Golkar Sulsel. Kita sangat kecewa dalam acara halal bihalal kok yang disinggung surat keputusan Bapak Airlangga yang dianggap cacat,” cetusnya.
Pantau ‘Matahari’ Kembar
Pemerhati politik dari PT Nurany Strategic Dr Nurmal Idrus, mengatakan dirinya tidak melihat adanya potensi dua ‘matahari’ di Partai Golkar saat ini. “Beringin adalah partai yang bergerak secara struktural dan tidak patronase seperti kebanyakan parpol lain. Jadi, Taufan Pawe sebagai ketua Golkar Sulsel seharusnya tetap menjadi matahari tunggal dalam mengendalikan partainya. Masuknya IAS, menurut saya, tidak menjadi masalah bagi TP. Karena IAS secara struktural tak mengendalikan struktural beringin,” jelas mantan ketua KPU Kota Makassar ini, Kamis (2/6).
Pengamat politik Dr Arief Wicaksono, menilai potensi itu dua ‘matahari’ harusnya tidak ada, karena partai politik memang dalam praktiknya menerapkan sistem satu komando. “Namun untuk Partai Golkar saya kira itu pengecualian. Karena secara hirarkis, tidak mengenal yang namanya penguasa tunggal. Di Golkar semua kader berkedudukan dan memiliki kesempatan yang sama dengan kader yang lain,” terang Arief.
Dijelaskan bahwa Golkar semua kader adalah pemain. Tinggal bagaimana pemain itu bisa bermain dengan baik, sesuai dengan mekanisme internal partai, dengan konstitusi partai, dengan pedoman organisasi partai, sehingga dapat meredam munculnya gejala matahari kembar.
“Karena kalau basisnya kedekatan dengan ketum atau siapa, maka ada potensi yang lebih berbahaya, yaitu melanggar semua aturan partai tadi,” ucapnya.
Dr Firdaus Muhammad, dosen komunikasi politik dari UIN Alauddin Makassar, menyarankan agar DPP Golkar memantau lebih awal terkait potensi matahari kembar di Sulsel. “Tapi potensi itu kecil, sebab IAS memposisikan diri sebagai kader yang berniat besarkan partai,” jelas Firdaus.
Dr Luhur A Prianto dari Unismuh Makassar, mengemukakan bahwa kalau IAS dianggap representasi NH, maka akan semakin sulit bagi IAS membangun engagment (kedekatan) dengan pengurus di bawah komando TP.
“Justru kalau IAS ingin lebih berkontribusi bagi Golkar, sebaiknya melebur dan melepaskan diri dari bayang-bayang patron politik tertentu. Hanya dengan begitu, kerja politik IAS bisa bersinergi dengan struktur kepengurusan partai Golkar,” pungkas Luhur. (rif)
