MAKASSAR, BKM — Menjelang pesta demokrasi lima tahunan yang akan dihelat 2024 mendatang, suhu politik kian menghangat. Tak terkecuali di Sulsel.
Kalangan politisi di daerah ini ramai-ramai pindah partai. Salah satu alasannya, mereka merasa kecewa dan diabaikan. Jumlahnya pun terus bertambah. Bahkan dalam setahun terakhir, angkanya mencapai ratusan orang.
Sebut saja politisi Golkar Burhanuddin Baharuddin yang gabung ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Politisi Partai Hanura Affandi Agusman Aris dan Imbar Ismail yang mebnyeberang ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebaliknya, politisi PSI Muh Fadli Noer gabung Golkar. Ada pula politisi Demokrat Insan P Tanri gabung Partai Nasdem. Basdir yang gabung PPP. Serta mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin (IAS) yang bergabung ke Golkar.
Kini muncul nama baru yakni politisi Golkar Herman Heizer. Herman yang tercatat sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik DPD I Partai Golkar Sulsel tidak pernah lagi hadir dalam agenda penting partai berlambang pohon beringin rindang itu. Hal ini menunjukkan tanda-tanda Herman Heizer sudah tidak begitu fokus di Golkar Sulsel di bawah nahkoda Taufan Pawe (TP).
Banyak hal yang dapat menjadi dasar ketidakaktifan Herman Heizer. Dalam sejumlah kunjungan pengurus Golkar ke beberapa daerah, Herman tidak ikut dalam rombongan. Mulai saat berkunjung ke Takalar, Bantaeng, hingga Selayar.
Dalam roadshow itu, pengurus DPD I yang dilibatkan, antara lain Bendahara Andi Ina Kartika Sari, Sekretaris Andi Marzuki Wadeng, Wakil Ketua Pemenangan Pemilu La Kama Wiyaka serta Ketua AMPG Rahman Pina. Begitupun ketika TP bertemu dengan Ketua DPW PAN Sulsel Ashabul Kahfi Djamal, dan Ketua DPW PPP Sulsel Imam Fauzan. Padahal dalam satu tahun terakhir Herman tergabung dalam ring 1 barisan TP.
Sebelumnya diberitakan, TP terus berkeliling memperkenalkan dan mengampanyekan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto untuk menjadi calon presiden di 2024.
Herman Hezer membenarkan tidak lagi terlibat roadshow Golkar Sulsel sebulan terakhir. Ia beralasan, punya kesibukan di Jakarta sebulan terakhir. “Saya banyak di Jakarta,” kata Herman yang dihubungi terkait ketidakhadirannya dalam roadshow DPD I Golkar Sulsel.
Dalam satu tahun terakhir, Herman dipercaya menempati sejumlah posisi penting. Ia menjabat Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Golkar Parepare. Tugasnya menyelenggarakan musda hingga melahirkan ketua definitif, Erna Rasyid.
Kedua, Herman Heizer juga dipercaya sebagai sekretaris panitia pelantikan pengurus DPD I Golkar Sulsel di Hotel Four Point By Sheraton Kota Makassar Ketiga, ditunjuk sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Golkar Sulsel. Herman Heizer adalah politisi berlatar pengusaha dan konsultan politik. Memiliki pengalaman sejak tahun 2003 sebagai konsultan politik, dimulai saat menjadi Koordinator Wilayah Indonesia Timur Lembaga Survey Indonesia (LSI), hingga membentuk lembaga Celebes Research Center (CRC). Ia juga pernah menjabat ketua BPD HIPMI Sulsel.
Terjadi Ketidaksesuaian
Pemerhati politik dari Nurani Strategic Dr Nurmal Idrus, menilai kondisi saat ini adalah hal biasa dalam politik. Sebab, dalam teori dan praktiknya politik itu kepentingan dan jalan merebut posisi publik. “Tentu jika kepentingan politik tak terakomodir maka wajar jika kemudian mereka mencari jalan politik lain. Idealnya tentu saja mereka bertahan menjadi kader parpol tersebut dan tak pindah. Tetapi, karena parpol adalah jalan politik, maka tentu setiap individu menginginkan punya kiprah yang besar pada parpol itu. Jadi, menurut saya wajar jika kemudian banyak yang melakukan itu,” jelas Nurmal yang pernah tercatat sebagai ketua KPU Makassar ini, Senin (13/6).
Hal sama disampaikan pengamat dari Unibos Dr Arief Wicaksono. Menurutnya, fenomena itu memang biasa terjadi. Ada banyak faktor yang melatarbelakanginya, tetapi jika semua faktor diakumulasikan, maka yang paling menentukan adalah adanya ketidaksesuaian politisinya dengan ketua umum partainya. “Perbedaan itu biasanya adalah perbedaan cara pandang yang terkait dengan strategi dan respon partai terhadap situasi internal dan eksternal partai,” jelas Arief Wicaksono.
Dosen komunikasi politik dari UIN Alauddin Dr Firdaus Muhammad, menegaskan bila perpindahan kader tidak diatur sehingga mudah pindah. ”Kemudian faktor tidak puas partainya dan ada yang menjanjikan dari partai lain,” ujarnya.
Adapun pengamat politik dari Unismuh Makassar Dr Luhur A Prianto, menggambarkan bila para politisi bisa berpindah, datang dan pergi karena partai politik bukan lagi alat perjuangan ideologi. Partai politik hanya sekadar “kendaraan” yang digunakan untuk meraih cita-cita politik pribadi atau kelompok.
”Kader partai sebenarnya istilah yang problematik, dalam sistem rekrutmen politik yang berbasis pragmatisme elektoral. “Politisi memilih partai, hanya untuk kendaraan politik saja. Tidak ada kesetiaan ideologis pada organisasi partai, lebih berbasis followership (kepengikutan) pada sang patron. Kalau patronnya berpindah, maka pengikutnya pun berpindah,” jelas Luhur.
Ditambahkan, setidaknya ada beberapa penyebab perpindahan partai kader kepala daerah. Pertama, faktor pragmatisme politik. Situasi partai politik lama dianggap tidak prospektif lagi untuk cita-cita politiknya. Politisi memilih partai yang bisa menjamin stabilitas dukungan, sekaligus untuk mengamankan dukungan di event politik selanjutnya.
Kedua, di partai politik juga penuh ketidakpastian. Beberapa partai tidak memiliki demokratisasi internal, pengambilan keputusan tersentralistik serta tidak ada periodisasi kepemimpinan yang tetap. “Jabatan di partai bisa di ganti sesuai selera pimpinan partai. Umumnya politisi membutuhkan kepastian untuk agenda-agenda politik jangka panjangnya,” pungkas Luhur. (rif)
