MAKASSAR, BKM — Empat proyek strategis Pemkot Makassar dipastikan gagal dibangun tahun ini. Masing-masing Kawasan Olah Raga (KOR) Untia atau Makassar Corp City Arena (Macca), Sirkuit Untia, Mal Pelayanan Publik, dan Sekolah Terintegrasi.
Pemkot Makassar hanya mampu melaksanakan lelang untuk manajemen kontruksi (MK) empat proyek tersebut tahun ini. Padahal, empat proyek tersebut sudah dianggarkan hingga pembangunan fisik tahun ini. Nilai setiap proyeknya cukup besar. Mencapai ratusan miliar rupiah.
Untuk Mal Pelayanan Publik misalnya, Pemkot Makassar menyiapkan anggaran sekitar Rp120 miliar tahun ini dari total Rp190 miliar yang dibutuhkan. Sementara untuk Sirkuit Untia Rp48 miliar, Kawasan Olah Raga (Macca) Rp98 miliar, dan Sekolah Terintegrasi Rp14 miliar.
Karena pembangunan fisik tidak bisa dilaksanakan tahun ini, otomatis anggaran senilai Rp280-an miliar lebih yang sudah disiapkan itu akan mengendap menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Itu baru untuk empat proyek. Di luar Silpa yang kemungkinan juga terjadi di OPD lain.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menerangkan, ada sejumlah kendala sehingga empat proyek tersebut gagal dieksekusi tahun ini. Ada yang terkendala di persoalan lahan, ada juga yang terhambat di mekanisme lelang atau tender.
Kendati gagal dieksekusi tahun ini, Danny memastikan pengerjaan fisik empat proyek tersebut bakal dilaksanakan tahun 2023 mendatang dengan menggunakan skema multiyears atau tahun jamak. Tahun ini, yang bisa dilakukan hanya sebatas lelang manajemen konstruksi (MK).
Danny mengaku pihaknya sudah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri tentang empat proyek yang belum bisa dibangun tahun ini. “Tim sudah konsultasi ke Jakarta, ternyata mekanisme yang harus ditempuh bukan dianggarkan atau dilanjutkan di APBD-Perubahan tahun 2022, namun harus dikerja secara multiyears. Artinya, dianggarkan kembali untuk pengerjaan fisiknya tahun depan,” ungkap Danny.
Dia mengaku sudah mengonsultasikan hal ini dengan DPRD dan mendapat dukungan dari para wakil rakyat.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Makassar yang juga Sekretaris Kota Makassar Muh Anshar, menegaskan mekanisme pengerjaan suatu proyek secara multiyears dibenarkan dalam aturan. Namun, jika mau di-multiyears-kan, anggarannya sudah harus dialokasikan pada tahun pertama kegiatan tersebut dikerjakan.
Selain itu, proyek multiyears harus dianggarkan di APBD Pokok. Tidak boleh dilanjutkan di APBD-Perubahan. Sehingga untuk empat proyek yang dimaksud, baru bisa dilanjutkan pada APBD Pokok 2023 mendatang.
“Baru-baru ini, teman-teman di beberapa OPD sudah melakukan konsultasi di pusat. multiyears itu harus dianggarkan di APBD Pokok, tidak bisa di APBD Perubahan. Kita berusaha sebenarnya mengusulkan di APBD perubahan tapi ternyata tidak bisa,” ungkap Muh Anshar.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman, menerangkan konsep multiyears untuk keempat proyek tersebut dirancang pemerintah karena tahun ini belum bisa direalisasikan.
“Jadi, empat proyek yang tidak bisa jalan tahun ini kita alihkan menjadi proyek multiyears. Tahun ini sudah harus jalan manajemen konstruksinya,” kata Helmy.
Dia mendorong OPD untuk menuntaskan semua yang menjadi kendala. Termasuk soal lahan yang belum tuntas. Sehingga keempat proyek ini bisa tuntas 2024 nanti.
Dengan konsep multiyears, Helmy berharap proyek strategis yang dibangun pemerintah kota bisa lebih maksimal dan memiliki kualitas yang bagus. Sebab, menurut dia, jika tetap dipaksakan untuk pengerjaan satu tahun anggaran maka hasilnya berpotensi tidak berkualitas.
“Jadi semua kita kejar. Ada yang kita tergetkan rampung 2023 dan ada yang 2024. Sementara disusun skemanya oleh OPD masing-masing,” jelasnya.
Helmy juga mengingatkan kepada OPD terkait untuk mematangkan berkas administrasi agar proyek tersebut ditender lebih awal. “Setelah mendapat persetujuan dari dewan bisa langsung kita tender dini. Nanti kita ajukan MoU-nya pada saat pembahasan KUA-PPAS APBD-P,” ucapnya.
Terpisah, anggota DPRD Makassar Mario David mengaku sangat mendukung rencana pemerintah kota mengalihkan pembangunan empat proyek tersebut menjadi multiyears. “Kita mendukung konsep ini. Sah-sah saja kalau dialihkan menjadi multiyears karena yang terpenting empat proyek ini jalan,” ujarnya.
Menurut Mario, empat proyek ini penting untuk dihadirkan. Sebab berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat.
“Seperti sirkuit di Untia itu bagus untuk anak-anak muda kita. Begitu juga dengan MPP dan Sekolah Terintegrasi. Jadi kalau ini diusul untuk multiyears, saya sangat mendukung,” katanya. (rhm)
