MAKASSAR, BKM — Puluhan nelayan di wilayah Tallo, Makassar melakukan aksi unjuk rasa memprotes rencana pembangunan lintasan rel kereta api di atas permukaan tanah (at grade). Aksi protes dilakukan di Pantai Mangarabombang. Mereka memprotes rencana pemerintah tersebut karena dinilai bisa mengganggu mata pencarian para nelayan di pesisir Utara Makassar.
“Kami tidak menolak hadirnya kereta api di Makassar. Yang kami tolak, rencana pembangunan lintasan kereta api yang akan dibuat di atas permukaan tanah,” ungkap Koordinator Aksi Nelayan Tallo, Andi Zulkifli saat berorasi.
Jika lintasan rel kereta api dipaksa dibangun secara at grade, Zulkifli khawatir mata pencarian para nelayan akan terganggu. Apalagi jika jalurnya memotong dari arah Biringkanaya menuju Makassar New Port. Dipastikan akan memutus jalur para nelayan yang tiap hari melaut.
Pembangunan rel kereta api secara at grade juga dinilai bisa mengancam hunian para nelayan tergusur. Mereka dipastikan akan sulit untuk mencari hunian baru yang representatif yang memiliki kemudahan akses untuk melaut.
“Kami khawatir pembangunan rel kereta api at grade bisa mengancam hunian. Belum lagi akan muncul mafia tanah yang bakal mengambil keuntungan dari pembebasan lahan proyek rel darat ini,” keluhnya.
Sejauh ini, kata Zulkifli, belum ada dari pihak Balai Kereta Api ataupun dari Pemprov Sulsel yang melakukan dialog dengan nelayan terkait rencana tersebut. Jika aspirasi masyarakat nelayan Tallo tidak diakomodir oleh Balai Pengelola Kereta Api dan Pemprov Sulsel, maka ia akan menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa lebih besar.
Terkait aksi warganya, Camat Tallo Alamsyah yang menemui warganya di Pantai Marbo mengatakan, aspirasi mereka harus diperhatikan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi karena menyangkut sumber penghidupan mereka dari hasil melaut.
“Yang terdampak jelas mereka-mereka ini. Mudah-mudahan bisa jadi pertimbangan pemerintah pusat dan provinsi, warga Tallo tidak menolak proyek nasional ini, akan tetapi desainnya harus diperhatikan dan tidak mengancam mata pencarian nelayan,” pungkas Alamsyah.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menegaskan, sebenarnya polemik terkait pembangunan lintasan kereta api ini tidak akan meluas dan berkepanjangan jika stakeholder terkait, terutama Balai Pengelola Kereta Api (BPKA), termasuk Pemprov Sulsel mau duduk satu meja dengan Pemkot Makassar untuk membicarakan persoalan ini.
Dia pun menyayangkan ketidakhadiran BPKA dan Pemprov Sulsel saat diundang Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh DPRD Kota Makassar.
“Sebenarnya ini tidak ada persoalan kalau kita mau satu meja. Pihak balai (BPKA) bilang sudah ketemu, ya ketemu hanya bertamu ke saya. Dulu Pak Jumardi (Kepala BPKA sebelumnya) mau duduk bersama kami membahas itu,” ungkap Danny.
Menurutnya, sekitar tahun 2019, Pemkot Makassar pernah sosialisasi di Hotel Claro Makassar soal jalur kereta api secara elevated. “Gara-gara Pj (wali kota) barangkali. Gubernurnya (waktu itu) gubernur baru. Jadi berubah semua. Dan kepala balainya juga baru. Makanya tidak tahu ceritanya,” jelas Danny.
Dia menyadari kalau mau murah memang at grade. Namun risiko banjir yang dihadapi bisa lebih mahal.
“Kalau elevated mahal tiga kali lipat, tapi risiko banjirnya hampir tidak. Kalau suka banjir pilihmi (at grade),” cetusnya.
Dia pun menimpali statemen salah salah satu wakil rakyat Sulsel yang mengatakan tanpa rel kereta api, Makassar sudah jadi langganan banjir.
“Cocok itu. Belum dibangun saja lintasan kereta api secara at grade, Makassar sudah banjir. Apalagi kalau sudah dibikin,” bebernya.
Untuk memastikan jika pembangunan rel kereta api at grade bisa memicu terjadinya banjir, Danny mengaku saat ini sedang melakukan investigasi di sepanjang rel kereta api. Tim diturunkan untuk mewawancarai warga seperti apa dampak yang dirasakan setelah dibangun lintas ketera api at grade.
“Saya punya tim lagi investigasi di sepanjang jalur kereta api. Mereka akan wawancarai semua warga,” tandasnya.
Belum Teruji
Dekan Fakultas Teknik Unhas Prof Isran Ramli mengatakan, isu terkait dampak lingkungan yang dihasilkan lewat konstruksi at grade pembangunan rel kereta api, disebut jarang dikaitkan dengan banjir. Ia menilai, dampak lingkungan di setiap proyek kereta api di dunia lebih banyak mengedepankan dampak kebisingan dan getaran bukan berdampak banjir.
“Sangat jarang saya dengar pembangunan rel kereta api di dunia ini, dikaitkan dengan banjir dan sebagainya,” terang Prof Isran.
Perencanaan pengairan, lanjut Isran, utamanya oleh ahli Teknik Sipil selalu mengedepankan bagaimana pengaliran air berjalan dengan baik. Termasuk bagi konstruksi at grade yang dibangun ini.
Oleh karenanya, permasalahan banjir yang kerap digaungkan, menurutnya perlu diuji dengan kajian lebih lanjut, lantaran statement Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto belum teruji.
“Kita obyektif saja, di Barru dan Maros banjir, apakah betul penyebabnya itu ketika rel sudah terbangun. Kan ini harus kita bedah bersama. Karena setahu kita, banjir di wilayah kita itu lebih karena curah hujan yang begitu keras,” ujarnya.
Menurutnya, faktor curah hujan ini selalu bisa menyalahi konstruksi perencanaan dan daya tampung pengaliran yang dibangun, lantaran curah hujan bisa melebihi perkiraan.
Selain itu, selalu ada faktor pemeliharaan yang kurang baik. Semisal pemeliharaan kanal dan got yang tidak begitu baik dari waktu ke waktu menghasilkan banyak plate sedimen.
“Karena kita tidak rajin, sering memasukkan limbah dan sebagainya, itu sama juga tersumbat terjadi genangan,” katanya.
Perencanaan oleh ahli teknik sipil telah dikaji dengan baik. Sehingga menurutnya, bisa dikatakan rel kereta cenderung tidak menjadi barrier atau penghalang air.
Tidak menjadi penghambat air hujan karena sistemnya sudah direncanakan dengan baik dari suatu konstruksi rel kereta sama dengan jalan.
“Sehingga ketika dikatakan kejadian banjir atau genangan masih harus dicek. Jangan sampai karena perilaku kita dalam memaintanance sistem drainase dan pengairan itu,” tuturnya.
Isran melanjutkan, konstruksi at grade umumnya banyak digunakan antarkota/kabupaten. Sebaliknya, untuk elevated lebih banyak digunakan di dalam kota. Terutama untuk jalur-jalur datar. Lain halnya jika kontur tanah tersebut tidak rata seperti pegunungan dan bebukitan, atau ekstrem seperti danau dan sungai memang harus membutuhkan desain elevated alias layang.
Menurutnya kondisi lahan yang relatif datar memang sangat tepat dan efisien dari sisi cost sehingga tepat menggunakan struktur konstruksi at grade. (rhm-jun)
