MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar mulai mempersiapkan mekanisme seleksi atau lelang untuk kepala sekolah.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Danny Pomanto menerangkan, pihaknya sudah memberi instruksi kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar menyusun kriteria dan mekanisme pemilihan kepala sekolah.
Namun dia mengaku, Dinas Pendidikan lamban mengeksekusi perintah tersebut sehingga belum dilakukan seleksi hingga saat ini.
“Padahal itu sudah saya instruksikan sejak dua bulan lalu,” jelas Danny.
Untuk kriteria peserta seleksi, Danny memberi gambaran, kepala sekolah yang layak untuk memimpin satuan pendidikan sebaiknya dari guru penggerak atau guru pelopor.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Makassar, Muhyiddin Mustakim, mengakui, memang ada sedikit keterlambatan dalam mempersiapkan seleksi kepala sekolah.
Hal itu terjadi karena pihaknya fokus melaksanakan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
“Tapi PPDB sudah selesai. Kita sudah rampungkan Melanie dan syarat seleksi kepala sekolah,” ungkap Muhyiddin.
Selain itu, lanjut dia tim seleksi (timsel) juga sudah terbentuk.Terdiri dari unsur sekretariat daerah (Sekda) Kota, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan unsur pengawas sekolah. Termasuk aman ditambahkan juga dari unsur tim ahli Pemkot Makassar.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Rudianto Lallo, mengatakan, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Dinas Pendidikan Kota Makassar terkait permintaan untuk menjadi Timsel kepala sekolah.
“Berdasarkan Permendikbud, memang ada aturan soal assesment kepala sekolah. Kalau Dewan Pendidikan ditunjuk sebagai unsur Timsel, tentu kami akan menjalankan amanah tersebut,” ungkap lelaki yang akrab disapa RL ini.
Menurutnya, jika surat resmi sudah masuk ke Dewan Pendidikan, pihaknya akan menggelar rapat untuk menentukan siapa yang akan mewakili sebagai timsel.
“Kami ada 13 orang. Tidak mungkin Ketua Dewan Pendidikan. Nanti kita akan bicarakan,” jelasnya.
Diapun berharap mereka yang terpilih sebagai kepala sekolah nantinya adalah orang-orang terpilih yang memenuhi dan melewati persyaratan kompetensi. Khususnya terkait leadership dan manajerial.
“Itulah gunanya dibentuk Timsel. Kami dalam posisi mengawasi aja supaya seleksi berjalan fair, jujur, dan adil. Kita berharap kepala sekolah yang terpilih nantinya sesuai harapan untuk mewujudkan Merdeka Belajar dan semua harus sekolah,” tandasnya.
Diketahui ada 314 SD dan 55 SMP yang akan diisi pada seleksi kepala sekolah ini.
Sehari sebelumnya, Sekertaris BKPSDM Makassar, I Dewa Gede Widya Darma, mengatakan, pihaknya saat ini baru menerima laporan terkait lelang jabatan kepala sekolah.
Konsep ujiannya, para peserta nantinya akan menggunakan computer assisted test (CAT) atau ters berbasis komputer. Hanya saja, konsep ini masih menunggu persetujuan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto.
“Kalau tesnya itu baru saya terima soal lelang jabatan kepala sekolah. Kalau kepala puskesmas belum ada informasi dek,” tukas Dewa–sapaan akrab Sekertaris BKPSDM Makassar.
Lelang jabatan kepala sekolah, kata Dewa, pihaknya akan membuka pendaftaran melalui aplikasi. Semua bisa ikut, termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Selama memenuhi persyaratan lelang jabatan tersebut.
“Jadi, lelang jabatan ini kita buka. Tapi lingkup Pemkot Makassar. PPPK juga bisa ikut,” tegasnya.
Dewa memprediksi, pendaftar lelang jabatan kepala sekolah akan membludak. Sebab, pejabat saat ini akan ikut lelang terbuka ini. Berdasarkan data, ada sekira 300 kepala sekolah tingkat SD-SMP.
“Ada 500 lebih seperti akan ikut lelang jabatan kepala sekolah ini. Tapi saya bingung nanti soal model wawancara, makanya harus cepat ketemu dengan kepala dinas pendidikan seperti apa konsepnya,” tukasnya.
Sambung Dewa, dirinya menilai lelang jabatan kepala sekolah tidak mudah. Sebab, ada beberapa persyaratan yang akan menjadi kendala peserta. Seperti sertifikat calon kepala sekolah (Cakep) dan guru penggerak.
“Banyak guru di Makassar tapi tidak semua berlabel guru penggerak. Syaratnya lagi yang berat itu, harus punya sertifikat cakep,” jelasnya. (rhm)
