MAKASSAR, BKM — Pembangunan rel kereta api di Makassar selalu menarik untuk dibicarakan. Pro kontra terkait posisi rel, apakah akan dibangun secara at grade (landed) di atas permukaan tanah atau secara melayang (elevated) hingga saat ini masih terus terjadi. Pihak Pemkot Makassar sendiri bersikukuh agar rel kereta api bisa dibangun secara elevated dengan mempertimbangkan berbagai hal.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Andi Muhammad Yasir, menerangkan perubahan rel kereta api dari konsep elevated menjadi at garde atau landed oleh Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulsel tanpa sepengetahuan pihak pemerintah kota.
“Sangat pas keberadaan mahasiswa sebagai agent of change dan agent of control, mengingat perlunya pengawalan dari berbagai pihak atas perubahan yang dilakukan BPKA terkait konsep rel kereta api,” ungkap Yasir dalam diskusi mahasiswa yang diselenggarakan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar mengangkat tema ‘Rel Kereta Api Jangan Rampas Tanah Rakyat’ di Hotel Four Points by Sheraton, Senin (29/08).
Yasir menyebutkan, Pemkot Makassar mempunyai banyak pertimbangan sehingga mengusung konsep elevated. Bahkan konsep itu juga telah disepakati bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 2015 lalu. Pemkot Makassar telah merancang tata ruang Kota Makassar dengan konsep elevated.
Hal tersebut bahkan ditetapkan melalui Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dengan rancang jalan arteri dalam tata ruang. Selain mendukung untuk program Makassar New Port (MNP) sebagai bangkitan ekonomi. Konsep elevated ini juga dipilih untuk menghindari banjir.
“Jika kereta api tetap menggunakan konsep rel di tanah, maka berpotensi kuat menimbulkan banjir di daerah Lantebung, Mandai, dan sekitarnya,” terangnya.
”Kita tidak ingin Kota Makassar mengalami banjir sebagaimana banjir yang dialami Kabupaten Barru setiap musim hujan karena dampak dari pembangunan rel kereta api dengan konsep at grade,” tambah Yasir.
Selain itu, dari segi biaya justru pembangunannya juga akan lebih besar jika menggunakan konsep at grade. Sebab harus ada pembebasan lahan sekitar 60 meter dan membangun lebih banyak jembatan.
“Dibanding menggunakan konsep elevated, lahan yang dibutuhkan hanya 5 meter saja. Dengan luas itu Pemkot Makassar dapat membebaskan lahan dengan tanggungan APBD,” tandasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel Muhammad Al Amin tidak mempersoalkan apakah lintasan rel kereta dibangun secara elevated atau at grade. Yang menjadi perhatiannya adalah seperti apa dampak proyek ini terhadap masyarakat. Seberapa besar persoalan yang timbul jika lintasan dibangun secara at grade dan elevated.
Karena berdasarkan kajian awal yang dilakukan Walhi di wilayah timur kota yang menjadi lintasan rel kereta api belum diketahui studi kelayakan lingkungannya. Selain itu, hasil dari bincang-bincang dengan sejumlah warga, ternyata tidak ada sosialisasi terkait rencana pembangunan rel kereta api tersebut.
“Hasil assesmen singkat yang kami lakukan terhadap warga Kecamatan Biringkanaya dua hari terakhir, ternyata mereka sama sekali tidak tahu soal rencana tersebut,” ungkapnya.
Senada dengan Pemkot Makassar, Walhi juga mempertanyakan terkait studi kelaikan lingkungannya yang hingga saat ini belum diekspose. “Mereka (BPKA) klaim ada, buka dong ke masyarakat. Buka ke media bagaimana cara mereka memitigasi konflik sosial. Bagaimana Amdalnya,” cetus Al Amin.
Dia menantang konsultasi atau badan otoritas kereta api nasional, termasuk gubernur Sulsel dan Kementerian Perhubungan untuk membuka informasi terkait hasil studi kelayakan lingkungan secara terang benderang.
Al Amin menekankan, dalam menyikapi sebuah persoalan, Walhi selalu mengedepankan dua aspek, yakni dampak atau kajian terhadap lingkungan serta dampak sosial.
Jika berdampak pada dua poin tersebut, Walhi berharap sebaiknya proyek tersebut dihentikan atau disetop dulu perencanaannya sampai menemukan model yang tepat. Selain itu, tidak ada risiko dampak lingkungan yang bakal muncul karena proyek ini.
Al Amin menambahkan, pihaknya akan melakukan kajian untuk melihat persoalan ini. “Minggu ini kami bentuk tim kajian untuk melihat persoalan ini,” janjinya. (rhm)
