MAKASSAR, BKM– Banyaknya aduan masyarakat terkait dugaan penggelapan pajak perhotelan, membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar meminta pemerintah kota lebih tegas dan serius mengusutnya.
Menurut Ketua Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Erick Horas, realisasi pajak perhotelan hingga saat ini belum mencapai target. Ditriwulan sebelumnya realisasi pajak hotel Rp 20 miliar dari target Rp 250 miliar belum juga mencapai, bahkan aduan mengenai penggelapan pajak di laporkan masyarakat.
“Kit belum tahu seperti apa dan kerugian pemerintah dengan adanya oknum yang melakukan penggelapan pajak, yang jelas kita akan coba bangun komunikasi dulu. Karena target pajak hotel itu sebesar Rp 250 Milliar yang kini belum juga tercapai,” ungkapnya di Gedung DPRD Makassar, Kamis (8/9).
Lanjut legislator Fraksi Gerindra DPRD Makassar ini bahwa, adanya penggelapan pajak perlu ditelusuri lebih jauh dan tegas terhadap oknum yang mempermainkan pajak. Terleih lagi sebelumnya dewan sudah melayangkan teguran terhadap puluhan hotel yang disinyalir melakukan kegiatan tersebut.
“Kemarin itu, sudah ada usulan teman-teman untuk melibatkan Dinas PTMPTSP dan camat yang di wilayahnya ada hotel. Menggecek terkait izin hotel yang tadinya dilaporkan ada 100 kamar. Ternyata fakta di lapangan ada 156 kamar, nah kegiatan seperti ini kemungkinan besar diduga ada penggelapan pajak,” jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar, Muhlis Misbah, mengatakan, pengelepan pajak hotel tentu membuat resah selain merugikan juga bisa terjerat hukum. Seharusnya memang dari dinas lebih teliti dalam melakukan evaluasi agar permasalahan yang seperti ini tidak terjadi.
“Bentuk kegiatan seperti ini tentu jumlah kerugian yang ditimbulkan cukup pantastis dan membuat masyarakat tentu menjadi rugi, PAD kita tidak tercapai dan belanja kita juga pasti berkurang. Pemerntah perlu memanggil semua pengusaha hotel di Makassar untuk dicek izin apakah sesuai dengan peruntukan atau tidak,” bebernya.
Olehnya itu, legislator Fraksi Hanura DPRD Makassar ini meminta untuk dinas terkait mengusut oknum dan hotel yang melakukan penggelapan pajak.”Karena banyaknya aduan soal ini, kita tidak bisa biarkan dan jika dibiarkan maka kita anggap pemeirntah sangat lalai menjalankan tugasnya,” tuturnya. (ita)
