MAKASSAR, BKM — Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Pendapatan Daerah terus mengakselerasi transformasi layanan perpajakan berbasis digital.
Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah mengintegrasikan inovasi Pamungkas (Pajak Mulia Membangun Kota Makassar) ke dalam platform Lontara Plus, sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pajak dalam satu aplikasi.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, menjelaskan bahwa Pamungkas merupakan proyek perubahan yang ia gagas sebagai bagian dari Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II di Lembaga Administrasi Negara (LAN) Makassar.
Inovasi tersebut hadir untuk menyederhanakan pelayanan perpajakan agar lebih cepat, mudah, dan efisien.
Menurutnya, tahap awal integrasi difokuskan pada layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Namun ke depan, sistem ini diproyeksikan mampu mengakomodasi seluruh jenis pajak daerah sehingga masyarakat cukup menggunakan satu platform untuk mengakses seluruh kebutuhan perpajakan.
Melalui Pamungkas, wajib pajak dapat mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB secara mandiri, melakukan pendaftaran objek pajak baru, mengajukan perubahan data, hingga memanfaatkan berbagai layanan perpajakan secara daring melalui website maupun aplikasi.
Asminullah mengungkapkan, salah satu pembaruan penting yang dihadirkan adalah fasilitas pencetakan SPPT dan bukti pembayaran secara digital.
Dokumen tersebut memiliki kekuatan administrasi yang sama dengan dokumen yang diterbitkan secara manual, setelah diperkuat melalui Surat Edaran Wali Kota Makassar.
“Seluruh layanan ini secara bertahap kami integrasikan ke dalam Lontara Plus. Jadi kami bukan membuat aplikasi baru, tetapi menyatukan layanan Bapenda dalam satu ekosistem digital agar masyarakat lebih mudah mengaksesnya,” jelasnya, Rabu (15/7).
Saat ini, sejumlah fitur utama telah dapat dimanfaatkan masyarakat, di antaranya pencetakan SPPT PBB, pembayaran pajak, serta pencetakan bukti pembayaran.
Sementara itu, pengembangan layanan lainnya masih terus dilakukan hingga seluruh fitur dapat berjalan optimal. Selama masa transisi, aplikasi lama Bapenda tetap dioperasikan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Di sisi lain, Bapenda juga memastikan sistem pembayaran pajak kini sepenuhnya mengedepankan transaksi non-tunai.
Masyarakat tidak lagi melakukan pembayaran langsung kepada petugas, melainkan melalui jaringan perbankan maupun kanal pembayaran resmi yang telah bekerja sama dengan Bapenda.
Bahkan, pembayaran pajak kini semakin fleksibel karena dapat dilakukan melalui berbagai mitra seperti bank, Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, hingga layanan pembayaran digital yang telah terhubung dengan sistem Bapenda.
Asminullah menilai kemudahan akses menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin sederhana proses pembayaran yang tersedia, semakin besar pula peluang peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tujuan utama kami adalah menghadirkan pelayanan yang semakin mudah dijangkau masyarakat. Dengan transformasi digital ini, kami berharap kepatuhan wajib pajak meningkat sehingga berdampak positif terhadap optimalisasi PAD Kota Makassar,” tutupnya. (rhm)
