MAKASSAR, BKM — Hingga saat ini, persoalan pembangunan lintasan kereta api jalur Makassar masih menuai polemik. Pihak Pemkot Makassar berharap jalur atau lintasan moda transportasi massal tersebut dibangun secara elevated. Sementara Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi tetap pada rencana semula akan membangun lintasan kereta api secara at grade.
Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menilai pembangunan lintasan kereta api secara at grade bisa menuai berbagai masalah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka panjang, seperti yang kerap dikatakan, bisa menjadi pemicu terjadinya banjir di kawasan Utara, khususnya di lokasi perlintasan rel kereta api. Selain itu, pembangunan rel kereta api at grade menyalahi konsep rencanan tata ruang dan wilayah (RTRW) yang sudah ada.
Sementara persoalan jangka pendek yang dihadapi adalah terkait masalah pembebasan lahan. Seperti diketahui, pembangunan lintasan kereta api secara at grade membutuhkan pembebasan lahan yang lebih luas. Jika secara elevated, lahan yang dibebaskan hanya selebar lima meter. Sementara untuk at grade dibutuhkan pembebasan lahan selebar 50 meter.
Danny mengaku sudah menurunkan tim untuk melakukan investigasi seperti apa persoalan yang bisa timbul jika pembebasan lahan kereta api untuk lintasan at grade. Namun, kata Danny, untuk menghindari konflik, dirinya tidak ingin mengekspose hasil survei yang telah dilakukan karena dinilai cukup berbahaya. Ia mengkhawatirkan terjadinya ‘permainan’.
“Survei tim, tidak usah kita buka. Tapi yang jelas di situ banyak hal. Tidak enak kalau saya kasih lihat SMS. Saya juga banyak mendengar keluhan warga. Yang jelas banyak hal yang cukup berbahaya di situ terkait persoalan pembebasan lahan,” ungkap Danny.
Dia mengemukakan, saat ini pihaknya tidak mau terlalu mencampuri urusan proyek kereta api dan menyerahkan urusan tersebut kepada BPKA. Namun, lanjut orang nomor satu Makassar itu, hendaknya BPKA juga melihat aspirasi yang terjadi di masyarakat.
Gelombang aksi unjuk rasa menolak pembangunan lintasan kereta api secara at grade mulai terjadi. Itu menandakan masyarakat sudah marah.
“Saya tidak campur itu kereta. Terserah. No comment. Karena itu sudah masyarakat yang konsen. Bukan lagi saya. Masyarakat yang sudah marah. Biarkanlah masyarakat yang membela dirinya sendiri,” ungkapnya.
Dikonfirmasi terpisah terkait pembebasan lahan kereta api untuk segmen Makassar, Humas BPKA Sulawesi Ryan Agustiaguna, mengatakan itu menjadi ranah Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena yang menjadi ketua pengadaan lahan adalah instansi tersebut. Pihak BPKA hanya melakukan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian.
“Silakan tanya di BPN Makassar terkait strateginya (pembebasan lahan). Karena ketua pengadaan lahannya di BPN. Sementara semuanya sedang diurus oleh BPN. Kami hanya melakukan pembangunan,” katanya singkat.
Sejauh ini, BPKA masih berkutat pada pembangunan segmen tiga di wilayah Kabupaten Maros. Karena target pengoperasiaan tahap pertama diharapkan bisa diwujudkan pada Oktober mendatang.
Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan meminta Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan untuk melakukan kaji ulang terhadap proyek pembangunan rel kereta api segmen E jalur Makassar-Maros konsep at grade atau landed.
Direktur Eksekutif Walhi Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan, berdasarkan kajian awal yang dilakukan Walhi di wilayah timur kota yang menjadi lintasan rel kereta api belum diketahui studi kelayakan lingkungannya. Sebab itu, Walhi menduga proyek ini tidak didasari pada kajian lingkungan hidup yang komprehensif sehingga mampu memicu terjadinya banjir. (rhm)
