DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar bereaksi atas rencana penundaan Pemilu Raya RT/RW. Apalagi jika dilaksanakan bersamaan dengan Pemilu 2024. Legislator menyebut proses pemilihan akan amburadul.
Anggota DPRD Makassar Hamzah Hamid, mengatakan dewan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) P 2022 untuk digelarnya Pemilu Raya RT/RW di Kota Makassar. Namun, anggaran tersebut memang tidak untuk pelaksanaan pemungutan suara secara elektonik atau e-voting.
“Karena sebelumnya ada pihak yang menolak jika pemilihan secara e-voting. Kita mengusulkan pakai cara lain, yang bisa meyakinkan mantan RT/RW, bahwa pemilihan yang dilakukan bisa transparan dan akuntabel,” terangnya ketika dikonfirmasi, Rabu (5/9).
Walau begitu, legislator Fraksi PAN ini mengaku tidak bisa juga menunggu cukup lama dengan mengadakan pemilihan bersamaan dengan pilpres dan pileg. Pemkot Makassar selama ini mengakui jika pemilihan secara konvensional menggunakan kertas suara butuh anggaran yang lebih besar.
“Tidak bisa juga itu, kalau mau digabungkan. Cuma kemarin teman-teman menggusulkan di Banggar, Pemkot Makassar untuk mengevaluasi rencana Pemilu Raya RT/RW secara elektronik voting. Intinya jangan sampai timbul konflik lagi kalau seperti itu caranya,” jelasnya.
Anggota DPRD Makassar lainnya, H Yunus mengaku bahwa masyarakat memang lebih memilih pemilihan dilakukan konvensional ketimbang dengan voting. Namun tidak juga bersepakat jika pemilu raya di Makassar digabungkan pilpres dan pileg.
“Saya baru dengar kalau Pak Wali bilang begitu. Memang kita mengusulkan agar rencana pemilihan kemarin itu dievaluasi dan dikembalikan ke manual untuk menghindari kecurangan, karena banyak yang tidak setuju,” ujarnya.
Legislator Fraksi Hanura ini meminta, Pemkot Makassar jangan memaksakan diri menggelar Pemilu Raya RT/RW jika digabungkan dengan pemilhan pilpres dan pileg. Sebab hal itu akan banyak menimbulkan konflik.
“Saran kita, jangan karena menghindari yang namanya konflik ditunda sampai pilpres dan pileg. Kemarin saja mau dilakukan online banyak yang protes. Apalagi ini mau dilaksanakan bersamaan di 2024,” cetusnya.
Ia berharap, Pemkot Makassar tetap berusaha menggelar Pemilu Raya tanpa menimbulkan riak di masyarakat. Apalagi kini waktunya sudah mepet, sebab pemilhan sudah dianggarkan di APBD Perubahan sehingga otomatis harus terlaksana November. (ita)
